Hukum

Tersangka Fahd Arafiq Klaim Beri Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Channel9.id – Jakarta. Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengaku memberikan uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Ketua DPP Partai Golkar itu menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak seharusnya menetapkan dirinya sebagai tersangka lantaran uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan NU.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd kepada wartawan dan Channel9.id usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

Dalam keterangan sebelumnya, Fahd mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ia mengaku sempat menolak permintaan itu sebelum akhirnya memberikan dana yang disebutnya sebagau talangan untuk Muktamar NU.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata Fahd usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.

“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Adapun kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap. Delapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang diduga menjadi perantara pihak Summarecon.

KPK juga menetapkan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.

HT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  49  =  55