Nasional

Perkuat Toleransi, 27 Daerah Sepakati Deklarasi Mimika di KKT II 2026

Channel9.id – Mimika. Sebanyak 27 kabupaten dan kota menandatangani Deklarasi Mimika dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14-17 November 2026. Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama untuk memperkuat toleransi dan mendorong keberlanjutan kolaborasi antardaerah.

Peneliti Utama Indeks Kota Toleran (IKT) SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, mengatakan deklarasi itu ditandatangani oleh perwakilan 27 kabupaten/kota bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil. Organisasi yang terlibat antara lain Yayasan Inklusif, Maarif Institute, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), dan Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Sobat KBB).

Menurut Ikhsan, Deklarasi Mimika diharapkan menjadi pedoman bagi daerah peserta untuk menindaklanjuti komitmen penguatan toleransi di wilayah masing-masing. Dokumen tersebut juga dapat menjadi dasar bagi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah disepakati.

“Deklarasi ini sekaligus menjadi modal penting bagi peserta untuk dapat ditindaklanjuti di kota/kabupaten masing-masing serta dokumen penting untuk ditagih implementasinya oleh berbagai daerah peserta KKT II,” kata Ikhsan dalam keterangan tertulis kepada Channel9.id, Selasa (17/11/2026).

KKT II diselenggarakan di Papua Tengah setelah konferensi serupa pertama kali digelar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada 2025. Pemilihan Mimika sebagai lokasi penyelenggaraan tahun ini dimaksudkan untuk memperluas pembahasan toleransi yang selama ini dinilai lebih banyak berpusat di wilayah Indonesia bagian barat.

Ikhsan menyebut lebih dari 200 peserta dari 27 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia menghadiri konferensi tersebut. Mereka berasal dari unsur pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi perangkat daerah, tokoh agama, masyarakat sipil, hingga kelompok pemuda.

Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah juga hadir, di antaranya Wali Kota Singkawang, Banjarmasin, dan Bogor, Bupati Sambas dan Rote Ndao, serta Wakil Wali Kota Surakarta dan Sukabumi. Wali Kota Semarang turut mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam konferensi tersebut, sejumlah daerah berbagi pengalaman mengenai upaya memperkuat toleransi. Salah satu hal yang dibahas adalah pentingnya peran kepala daerah dalam mendorong kebijakan dan regulasi yang melindungi kelompok minoritas.

Selain itu, penguatan toleransi dinilai perlu menjangkau ruang digital melalui peningkatan literasi dan penyebaran narasi keberagaman. Sektor pendidikan juga menjadi perhatian, terutama melalui pengembangan lingkungan sekolah yang aman dan toleran serta pelibatan anak muda.

Ikhsan mengatakan penguatan toleransi juga membutuhkan kepemimpinan perempuan, kolaborasi antarpihak, serta keterlibatan masyarakat adat dan kelompok minoritas dalam pembangunan daerah.

“Pemajuan toleransi tidak dapat bertumpu pada satu aktor atau satu pendekatan semata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, upaya tersebut membutuhkan kepemimpinan politik yang mendukung kesetaraan dan kebijakan nondiskriminasi. Selain itu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam merawat keberagaman serta dukungan aparatur birokrasi untuk menjalankan program-program inklusif.

Ikhsan menambahkan, kerja sama antardaerah diperlukan agar setiap kabupaten dan kota tidak menghadapi persoalan keberagaman secara sendiri-sendiri. Pengalaman dan praktik baik dari satu daerah dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain.

Melalui KKT II, SETARA Institute berharap jejaring antardaerah yang terbentuk dapat terus berjalan setelah konferensi berakhir, termasuk melalui pelaksanaan komitmen yang tertuang dalam Deklarasi Mimika.

“Pengalaman dan praktik baik dari satu daerah dapat menjadi sumber pembelajaran bagi daerah lain, sementara tantangan yang dihadapi dapat didiskusikan dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama,” kata dia.

HT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  15  =  24