Connect with us

Ekbis

Untuk Gaet Investor, Ahok Buat Tim Khusus di Pertamina

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membentuk tim khusus di perusahaan pelat merah tersebut. Tugas tim itu sendiri ialah untuk bernegosiasi ulang dengan para investor yang pernah atau pun mau kerja sama proyek kilang dengan Pertamina.

“Untuk negosiasi ulang semua investor yang pernah dan mau kerjasama dengan Pertamina,” ujarnya Sabtu (03/10).

Ahok mengatakan, tim ini akan terdiri dari jajaran internal Pertamina, sehingga tak ada partisipasi pihak luar atau eksternal.

“Internal. Direktur Portofolio dengan Komite Investasi dan Komite Audit, serta Tim Transformer Task Force Dekom (Dewan Komisaris),” ungkap Ahok.

Baca Juga: Rugi Rp11 Triliun, Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Pertamina 

Ahok menuturkan, permintaan itu diberikan langsung oleh Dewan Komisaris Pertamina kepada Dewan Direksi. “Arahan Dekom ke Direksi seperti itu,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, tim khusus itu nantinya akan bertugas memberikan pemahaman pada calon investor Pertamina agar yakin untuk melakukan kerja sama.

“Secara garis besar, tim ini dibentuk agar proses strategic partnership lebih optimal sehingga calon investor paham dan confident dengan outlook project Pertamina nantinya,” papar Fajriyah.

Saat ini, tim khusus tersebut masih dalam tahap persiapan dan pembahasan. “Pertamina sedang menyiapkan tim tersebut dan saat ini masih dalam pembahasan,” tutup Fajriyah.

Sebelumnya, Ahok mengatakan tim khusus ini dibentuk untuk menganalisa apa penyebab calon partner Pertamina memutuskan mundur dari proyek kilang.

“Sedang bentuk tim buat jajaki dan sudah audit juga penyebabnya,” kata Ahok dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (03/10).

Ia menjelaskan, saat ini sudah banyak calon partner yang tertarik melakukan kerja sama dengan Pertamina. Mereka pun sudah mulai berkirim surat kepada Pertamina. “Surat yang masuk tertarik investasi sudah banyak,” jelasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Presiden: Indonesia Harus Jadi Pusat Ekonomi Syariah di Tingkat Global

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah itu nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020 pada Rabu (28/10).

Baca juga: BI: Transformasi Digital Dorong Perkembangan Ekonomi Syariah

“Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global,” ujarnya.

Di dalam negeri, lanjut Kepala Negara, Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menyambut peluang itu dengan mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islamn, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital.

Jokowi menuturkan,  penyelenggaraan ISEF ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah lebih jauh dengan membuat peta jalan yang jelas dan detail serta menentukan langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan.

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” tuturnya.

Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat bawah, yakni dengan mengembangkan bank mikro di berbagai tempat di wilayah Indonesia yang bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren maupun organisasi keagamaan yang ada. Dengan cara itu, Kepala Negara berharap agar industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi rakyat.

Selain itu, pengembangan ekonomi syariah yang berbasis sektor riil, padat karya, dan industri halal juga sangat potensial untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru. Terlebih, negara kita memiliki banyak sekali produk halal unggulan dengan beberapa di antaranya yang telah mendunia.

“Negara kita punya banyak produk halal unggulan. Produk makanan, kosmetika, juga fesyen. Untuk fesyen kita bahkan punya cita-cita menjadi pusat fesyen muslim dunia,” kata Presiden.

Namun, saat ini, potensi besar dalam industri halal tersebut tampak belum tergarap dengan baik. Untuk itu upaya pengembangan yang integratif dan komprehensif harus terus dilakukan dengan membenahi ekosistem industri syariah, menyederhanakan regulasi agar lebih efektif dan efisien, serta mempersiapkan sumber daya manusia pendukungnya dengan baik.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia saya harapkan dapat mewujudkan diri sebagai center of excellence hub perekonomian syariah di tingkat global,” tandasnya.

Continue Reading

Ekbis

Erick Tohir Angkat Relawan Jokowi Jadi Komisaris PT Jasa Raharja

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dyah Kartika Rini sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero).

Kartika merupakan pendukung Jokowi sejak ia mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, ia mendirikan wadah relawan Jokowi-Ahok Social Media Volunteers atau Jasmev.

Kerap dikenal dengan nama Kartika Djoemadi, Dyah sebelumnya menjabat sebagai komisaris di perusahaan pelat merah lainnya, PT Danareksa (Persero).

Baca juga: Meneg BUMN Ganti Direktur Utama Jasa Marga

“Selamat kepada Ibu Dyah Kartika Rini yang telah diangkat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja,” seperti dikutip dari akun Instagram resmi Jasa Raharja, @pt_jasaraharja, Rabu (28/10).

Namun, Erick tak mengubah kursi Komisaris Utama yang masih dijabat oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Berikut adalah susunan Dewan Komisaris Jasa Raharja:

Komisaris Utama :

– Budi Setiyadi

Anggota Komisaris :

– Setya Utama

– Suprianto

– Humaniati

Komisaris Independen :

– Antonius

– Dyah Kartika Rini

Dengan pengangkatan ini, dalam seminggu belakangan Erick Thohir sudah mengangkat 3 orang relawan Jokowi jadi komisaris BUMN. Sebelum Dyah, Erick juga telah mengangkat Ulin Niam Yusron dan Eko Sulistyo.

IG

Continue Reading

Ekbis

Duh, PLN Merugi Rp 12,14 Triliun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT PLN (Persero) mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 12,14 triliun pada kuartal III 2020, menurun 211 persen dibanding kuartal III 2019 yang berhasil meraup laba bersih Rp 10,87 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan PLN untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 (unaudited), pendapatan usaha PLN naik menjadi Rp 212,23 triliun dibanding Rp 209,29 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Beban usaha pun turun menjadi Rp 223,84 triliun dari sebelumnya Rp 231,90 triliun. Dampaknya, rugi usaha sebelum subsidi turun dari Rp 22,60 triliun menjadi Rp 11,60 triliun.

Baca juga: PLN Beri Diskon 75% Biaya Tambah Daya UMKM

Namun, pada kuartal III 2020 ini PLN tidak memperoleh pendapatan kompensasi dari pemerintah, hanya subsidi listrik sebesar Rp 36,42 triliun. Sedangkan pada kuartal III 2019, PLN mendapat subsidi Rp 40,64 triliun dan pendapatan kompensasi Rp 19,74 triliun.

Selain ketiadaan pendapatan kompensasi, kinerja keuangan PLN juga menurun karena kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp 22,87 triliun. Sebagai pembanding, pada kuartal III 2019 PLN meraup keuntungan Rp 4,37 triliun dari kurs mata uang asing.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi, mengungkapkan bahwa meski di tengah pandemi COVID-19, perseroan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 181.638 GWh pada triwulan 3 tahun 2020 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen dari 180.570 GWh pada triwulan 3 tahun 2019.

“Hal ini menjadikan penjualan tenaga listrik PLN sampai dengan September 2020 mencapai sebesar Rp 205,1 triliun, bertumbuh 1,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu di mana perusahaan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar Rp 202,7 triliun. Semua ini diperoleh dengan tarif tenaga listrik yang tidak mengalami perubahan sejak 2017,” kata Agung dalam keterangan resmi, Selasa (27/10).

Peningkatan penjualan tenaga listrik didorong adanya pertumbuhan jumlah pelanggan perseroan menjadi sebanyak 77,9 juta hingga 30 September 2020 atau meningkat sebesar 3,4 juta pelanggan dibandingkan dengan posisi 30 September 2019 sebesar 74,5 juta pelanggan. Peningkatan penjualan listrik pada  sektor rumah tangga dan industri pertanian serta industri UMKM ikut mendorong pertumbuhan penjualan yang positif.

Adapun Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) perusahaan sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 sebesar Rp 55,9 triliun dengan EBITDA Margin sebesar 22,5 persen.

Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19, pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk pembebasan tagihan rekening listrik dan keringanan biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga subsidi yang diperpanjang hingga bulan Desember 2020. Sebelumnya, stimulus listrik ini berlaku selama 6 bulan, yaitu April-September 2020.

Selain itu, stimulus juga diberikan dalam bentuk pembebasan biaya abonemen bagi pelanggan golongan sosial, bisnis dan industri sampai dengan 900 VA dan pembebasan rekening minimum (emin) bagi pelanggan PLN golongan sosial, bisnis, dan industri, termasuk layanan khusus dengan daya mulai 1300 VA yang berlaku mulai dari Juli hingga Desember 2020.

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti di masa pandemi, perseroan tetap terus melakukan upaya efisiensi biaya usaha. Selama triwulan 3 tahun 2020, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) perseroan sebesar Rp 1.340 per kWh lebih rendah Rp 48 per kWh atau 3,4 persen dibandingkan BPP di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.388 per kWh.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC