Channel9.id-Jakarta. Gurauan warga net ketika tahu CEO Gojek Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kini menjadi nyata. Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) disebut bisa dilakukan melalui fitur Gojek, yakni GoPay.
Pihak Kemendikbud mengaku terbuka bagi perusahaan fintech lain yang ingin terlibat. “Kemendikbud tidak membatasi satu fintech saja. Silakan ada fintech lain yang mau mendukung pelayanan di bidang pendidikan agar lebih mudah dan efisien,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Ade Erlangga, Selasa (18/2).
Inovasi Kemendibud, menurut Ade menjadi begitu penting demi meningkatkan efektivitas di masyarakat di era digital ini—di mana pelayanan digital semakin luas. Oleh karenanya, Kemendikbud menyatakan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan pemerintah—atau pun pihak swasta, terkait pelayanan digital di bidang pendidikan ini.
Lebih lanjut, dia mengatakan hal ini tidak memerlukan payung hukum. “Kalau menggunakan Permendikbud justru akan berbenturan dengan kepentingan. Atau masyarakat akan menduga ada vested interest dari kementerian,” ucap Ade.
Dompet digital Gopay saat ini memiliki fitur Gobills. Layanan fitur ini mencakup transaksi di sekolah, sehingga pengguna bisa membayar SPP sekolah. Setidaknya sudah ada 80 lembaga pendidikan yang membuka peluang membayar SPP melalui GoPay, termasuk pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus yang
Menanggapi inovasi itu, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta penjelasan dari Mendikbud Nadiem terkait pembayaran SPP lewat GoPay. Hal itu dibutuhkan demi menghindari dugaan konflik kepentingan mengingat sang menteri pernah menjadi CEO Gojek. “Saya kira pada aspek ini Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik,” katanya.
Menurut pandangannya, inovasi itu bisa mempermudah transaksi, transparan, dan akuntabel. Lalu, bisa mencegah kebocoran yang terjadi di arus pembayaran dan belanja pendidikan.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengaku tak masalah jika sekolah menerapkan pembayaran uang SPP menggunakan Gopay. Menurutnya, pembayaran dengan sistem digital tak bisa dihindari di era ini.
“Kalau dilakukan oleh sekolah-sekolah atau individu-individu untuk memudahkan pembayaran, maka itu proses digitalisasi, kita tidak bisa hindari karena sekarang mau bayar PLN, mau bayar pulsa, macam-macam juga dilakukan melalui proses digitalisasi, itu enggak apa-apa,” Ujar Dede, Senin (17/2).
Meski demikian Dede menegaskan bakal mengajukan protes apabila pembayaran SPP via Gopay itu berdasarkan instruksi dari Nadiem yang merupakan mantan CEO Gojek. Sebab, jika demikian, menurutnya Nadiem telah menyalahgunakan kewenangan. “Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada,” ujar politikus Partai Demeokrat itu.
Di lain pihak, Pengamat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari CISSReC, Pratama Persadha mempertanyakan mengapa Mendikbud Nadiem tidak membuat platform pembayaran SPP yang mandiri.
Pratama mengatakan padahal sistem pembayaran tersebut bisa terintegrasi dengan rapor siswa, ijazah, hingga data proses belajar-mengajar lainnya.
Menurutnya, pembayaran digital lain belum ada yang mengeluarkan fitur pembayaran itu. “Sebuah terobosan yang baik, namun juga menimbulkan tanda tanya. Pertama, apakah kementerian yang dipimpin Nadiem tidak mampu membuat sistem yang mandiri berdiri sendiri,” ujar Pratama , Selasa (18/2).
(lutfia harizuandini)
