Hot Topic

FSGI Desak Pemerintah Susun Kurikulum Darurat di Masa Pandemi Covid-19

Channel9.id – Jakarta. Wasekjen Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menilai, pemaparan Mendikbud Nadiem Makarim mengenai panduan belajar menghadapi kenormalan baru lebih banyak menjelaskan panduan belajar untuk daerah zona hijau.

Padahal, sekolah di daerah zona hijau persentasenya hanya 6%. Sementara, sekolah di daerah zona merah, oranye, dan kuning yang persentasenya mencapai 94% dan masih melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), pedomannya belum banyak dipaparkan. Terlebih, selama pandemi Covid-19, PJJ masih memiliki banyak masalah.

“Dalam PJJ daring seharusnya ada pendampingan, pelatihan, kemudian arahan-arahan teknis untuk guru-guru agar PJJ berkualitas,” kata Satriwan melalui konferensi pers via zoom, Selasa (16/6).

Dalam hal ini, Satriwan menyarankan pemda dan dinas pendidikan mengoptimalkan aplikasi media pembelajaran untuk mendesain pelatihan-pelatihan.

Selain itu, Satriwan meminta pemerintah segera membuat kurikulum darurat atau kurikulum adaptif di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, di masa pandemi ini, perlu ada relaksasi konten kurikulum, standar penilaian, standar proses, standar kompetensi lulusan, termasuk standar sarana-prasarana.

“Ini bermanfaat di masa pandemi ini dan masa mendatang jika negara mengalami ancaman lainnya,” ujar dia.

Di kesempatan sama, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan, panduan belajar menghadapi kenormalan baru, belum menyentuh perbaikan kurikulum.

Menurut Huda, PJJ selama ini tidak terlepas dari kendala, baik itu dalam hal konten hingga sarana prasarana pendukung belajar daring.

Karena itu, ia sepakat dengan Satriwan bahwa kurikulum di masa pandemi sangat dibutuhkan saat kegiatan belajar para siswa dilakukan dari rumah.

“Kami berharap ada panduan terkait kurikulum di masa pandemi ini sehingga menjadi acuan, utamanya bagi guru untuk bisa membuat para peserta didik nyaman dan termotivasi meskipun belajar dari rumah,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta Kemendikbud menguatkan konsolidasi dengan dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, kurikulum di masa pandemi hanya bisa berhasil jika konsolidasi tersebut bisa berjalan dengan baik.

“Pengelolaan sektor pendidikan di daerah menjadi otoritas dari para kepala dinas pendidikan. Jika koordinasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud dan para kepala dinas pendidikan berjalan baik maka saya yakin apapun konsepsi Pendidikan yang kita punya akan terlaksana dengan baik di lapangan,” pungkasnya.

(HY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  34  =  41