Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk melakukan evaluasi dan memonitor langsung persiapan Pilkada Serentak 2020 yang bakal digelar pada 9 Desember mendatang.
Mendagri menyampaikan, masyarakat Indonesia khususnya Papua sudah harus belajar beradaptasi dalam semua sektor kehidupan dengan situasi seperti ini. Jalan satu-satunya ialah dengan mematuhi protokol kesehatan.
“Jangan kembali ke kehidupan baru tanpa sosialisasi, tanpa protokol,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Swissbell Hotel Jayapura, Jumat (10/07).
Selain kehidupan sosial, lanjut Tito, masyarakat juga perlu menyadari bahwa pandemik Covid-19 ini juga menyerang keberlangsungan ekonomi dan sirkulasi dunia politik dunia. Apalagi, dalam waktu dekat Indonesia akan melangsungkan Pilkada serentak tahun ini. Menurut Tito, hal-hal yang perlu di utamakan ialah mengikuti protokol kesehatan.
“Wajib menyiapkan untuk mencuci tangan pada saat pemilihan nanti dengan menggunakan sabun. Ada tempat cuci tangan dengan sabun, yang lain menggunakan handsanitizer. Wajib mengantongi handsanitizer, pakai masker, penggunaan cuci tangan dengan sabun, alkohol, klorin,” jelasnya.
Tito menegaskan kembali aturan kampanye Pilkada serentak di new normal ini yang tidak diperbolehkan lagi kerumunan sosial. Kampanye juga hanya dimaksimalkan sebanyak 50 orang dalam jaga jarak. Serta tidak diperbolehkan melakukan konvoi.
Hal ini menurut Tito akan mendorong gagasan baru dan ide-ide kreatif dari para calon peserta maupun pendukungnya.
“Kerumunan sosial tidak boleh terjadi, kerumunan massa. Maka pada tahap-tahap seperti pendaftaran yang biasanya membawa ramai-ramai, rombongan konvoi, No. Tidak boleh ada konvoi pada saat pendaftaran. Dibatasi hanya pendaftar saja dan beberapa orang timnya terbatas sementara yang lain virtual,” jelasnya.
Tak hanya itu, Tito juga menyinggung pencairan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang belum tuntas. Berdasarkan data Kemendagri, hingga saat ini Papua telah mencairkan NPHD sebesar Rp 214,033 miliar dari total Rp 482,961 miliar.
“Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Kalau dibayarkan transfer KPU dan Bawaslu pengamanan masih ruang fiskal gaji dibayarkan, masih ada duit sisa dikasnya itu lumayan. Bahkan ini dibayar semua masih aman,” pungkasnya.
