Channel9.id – Jakarta. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah hadir secara serius untuk menangani masalah pendidikan. Menurut Huda, alokasi dana pendidikan 20 persen APBN, tidak sepenuhnya digunakan untuk fungsi pendidikan.
“APBN 2020 alokasi 20 untuk pendidikan persen senilai Rp508 triliun. Dari Rp508 triliun itu hanya Rp200 triliun untuk fungsi pendidikan. Sisanya Rp308 triliun budget yang dalam nomenklatur kementerian keuangan disebut ‘yang diperkirakan fungsinya untuk pendidikan’, termasuk di dalamnya dana desa Rp75 triliun diambil dari porsi dana pendidikan,” kata Huda dalam Webinar Menyelamatkan Kualitas Sarjana di Masa Pandemi, Rabu (7/10).
Baca juga : Diduga Gratifikasi, MAKI Serahkan SGD100 Ribu ke KPK
Karena alokasi itu, Huda menyampaikan, Kemendikbud kesulitan untuk mengurusi dan mengontrol pendidikan di semua jenjang. Lantaran, Kemendikbud hanya memperoleh dana Rp75 triliun.
“Sisanya menyebarkan ke kementerian K/L lain,” kata Huda.
Menurut Huda, jika keadaan itu terus dibiarkan, maka tranformasi pendidikan yang dicetuskan Mendikbud Nadiem Makarim akan berjalan stagnan. Pun akan berbahaya bagi perkembangan pendididikan di Indonesia.
“Selama belum maksimal, saya kira akan menghadapi stagnasi dalam transformasi pendidikan tinggi kita,” kata Huda.
(HY)