Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan ekonomi Indonesia akan kuat apabila ditopang dengan angkatan kerja yang produktif. Untuk itu, bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada beberapa tahun mendatang harus betul-betul dipersiapkan dan dikelola dengan baik. Tujuannya agar bonus demografi tidak berubah menjadi bencana demografi.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Sosialisasi Sinergitas Pembangunan Pusat dan Daerah dari Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Selasa, (13/10). Forum tersebut diikuti oleh Ketua DPRD se-Indonesia.
“Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan tersebut,”ujarnya.
Baca juga: Mendagri Sosialisasi UU Cipta Kerja Dengan Ketua DPRD Se-Indonesia
Mendagri menjelaskan, Indonesia memiliki angkatan kerja yang besar dan hal itu menjadi bonus demografi.
“Kita bisa menjadi negara yang kuat ekonomi kalau semua bekerja, angkatan kerja itu betul-betul produktif. Tapi kalau mereka menganggur yang terjadi bukan bonus demografi yang terjadinya adalah bencana demografi. Kenapa? Kalau menganggur tidak ada kerjaan maka masalah sosial akan terjadi. Nah, oleh karena itulah, apa solusinya? Solusinya ya buka lapangan kerja, agar mereka dari tidak bekerja menjadi bekerja, dari tidak produktif menjadi produktif. Jawabannya cuma satu: buka lapangan kerja,” papar Tito.
Namun demikian, sambungnya, terdapat berbagai masalah dalam pembukaan lapangan kerja itu. Keterbatasan anggaran negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, birokrasi yang terlalu panjang, serta proses perizinan yang rumit adalah beberapa pokok persoalan yang dinilai menghambat dalam membuka lapangan pekerjaan baru.
Mengatasi persoalan itu, Tito mengatakan dalam menanggulangi persoalan kemampuan fiskal negara, keterlibatan pihak swasta perlu didorong, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Kalau menguntungkan kenapa tidak, kalau yang merugikan tidak boleh. Semua negara berebut untuk membuka investasi sepanjang menguntungkan negara kita,” katanya.
Menurut Tito, persoalan lainnya yaitu soal rantai birokrasi terlalu panjang dan porses perizinan yang rumit. Ia menilai, Omnibus Law UU tentang Cipta Kerja menjadi salah satu instrumen yang tepat untuk mengurai benang kusut dalam persoalan itu.
“Jadi, Omnibus Law ini memiliki semangat yang sangat-sangat luar biasa, yang akan memotong, mengamputasi penyakit kronis yang mendera bangsa ini, yang akan membuka lapangan kerja,” tandasnya.
