Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta semua stakeholder yang terlibat dalam Pilkada, untuk mengawal hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 besok.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, di Jakarta, Selasa (08/12).
“Kita mengharapkan semua tahapan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar, aman dari potensi gangguan konvensional, baik kekerasan, konflik dan gangguan-gangguan lain dan juga secara spesifik di tengah pandemik ini kita menjaga agar semua tahapan Pilkada termasuk tanggal 9 Desember besok itu tidak menjadi media penularan Covid-19 karena adanya potensi interaksi dan juga potensi kerumunan, ” ujarnya.
Baca juga: Jelang Pilkada, Mendagri Minta Tak Ada Kerumunan
Meski demikian, Tito menyebut masih terjadi pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada. Selain pelanggaran protokol Covid-19, juga pelanggaran lainnya.
“Kita melihat bahwa memang masih ada terjadi pelanggaran dan itu pelanggaran baik pelanggaran dalam bentuk Peraturan KPU maupun juga ada pelanggaran Covid-19, tapi dari UU atau PKPU memperbolehkan adanya kegiatan tatap muka tidak lebih dari 50 orang, dialog dari lebih kurang 70 ribu lebih saya kira kegiatan tatap muka dialog yang ada sekitar 2,2 persen terjadi pelanggaran,” katanya.
Namun, Tito menegaskan hal itu tidak dapat dianggap enteng. “Kita melihat bahwa meskipun 2,2 persen terjadi pelanggaran protokol kesehatan, namun kita melihat tidak terlalu signifikan, kita tidak ingin menyepelekan 2,2 persen, ” ujarnya.
Tito mengapresiasi semua stakeholder yang telah bekerja keras hingga saat ini. Sehingga sampai masa kampanye selesai dalam waktu yang cukup panjang yakni 71 hari semua terjaga dengan baik. Setidaknya itu ditunjukkan dari evaluasi yang dilakukan Kemendagri.
“Kami kira selama 71 hari dari sudut pandang Kemendagri karena kami melakukan monitor harian, mingguan dan bulanan, kita juga melakukan Rakor secara mingguan dan kemudian secara bulanan yang dipimpin oleh Bapak Menkopolhukam dengan semua stakeholder tingkat pusat dan daerah, kemudian monitor harian juga terus-menerus dilakukan dari Kemendagri, dari Satgas Covid-19, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, semua melakukan monitoring dan kita melakukan sharing informasi, sehingga setiap ada pelanggaran hari itu cepat dilakukan juga tindakan,” tandasnya.
