Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat dievaluasi. Jokowi menyatakan, masih menemukan pergerakan manusia yang tinggi. Terlebih, saat ini banyak kasus klaster keluarga.
“Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan, tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulo Gadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.
“Karena yang terkena sekarang ini banyak di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana,” kata Jokowi.
Presiden menyatakan, banyaknya klaster keluarga ini harus menjadi perhatian. Presiden pun meminta agar ada kajian lebih detail mengenai efektivitas penyekatan di masa PPKM Darurat.
Menurut Presiden, penerapan protokol kesehatan secara disiplin, terutama penggunaan masker, menjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19.
“Karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama. Tinggal, seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum,” ujarnya.
Jokowi juga meminta segenap aparat yang bertugas di masa PPKM Darurat tidak bersikap keras dan kasar. Para aparat seharusnya bersikap tegas dan santun dalam mengatur masyarakat maupun para pedagang.
“Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada (pemerintah) daerah, agar jangan keras dan kasar, (tetapi harus) tegas dan santun. Tapi sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil membagi beras, itu mungkin bisa sampai pesannya,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak perlu terjadi.
“Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana,” ungkapnya.
HY
