Channel9.id-Malaysia. Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob digadang-gadang akan membentuk pemerintahan baru setelah mendapatkan suara mayoritas dari koalisi yang baru jatuh kemarin, lapor media Malaysia dan pernyataan dari parlemen di hari Kamis (19/8/2021).
Jika memang benar, penunjukkan Ismail Sabri akan menandakan kembalinya kepemimpinan partai United Malays National Organisation (UMNO) setelah kekalahannya tiga tahun lalu dikarenakan maraknya kasus korupsi di partai tersebut, terutama di kasus skandal miliaran dolar 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menjerat mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak.
UMNO, yang sudah menguasai politik Malaysia selama hampir 60 tahun, merupakan salah satu partai koalisi Muhyiddin tetapi menolak keras untuk memainkan peran kedua. Dua masa jabatan PM setelah pemilu tersebut terbukti rapuh dan singkat.
Baca juga: Raja Malaysia Inginkan PM Terpilih Mempunyai Suara Mayoritas
Ismail Sabri mendapatkan dukungan dari 114 anggota parlemen dari total 222, lapor media The Star dan media lainnya.
Raja Al-Sultan Abdullah, Raja Malaysia, menginginkan perdana menteri yang baru untuk tetap diadakannya voting di parlemen untuk membuktikan kalau dirinya mempunyai dukungan yang kuat.
Para anggota parlemen yang mendukung Ismail Sabri diminta untuk bertemu dengan Raja pada hari Kamis untuk memverifikasi dukungannya, kutip cuitan Twitter anggota UMNO, Ahmad Maslan di Twitter.
“Mereka semua termasuk anggota parlemen yang dulunya pernah berkoalisi dengan Muhyiddin,” ujarnya.
Dari kubu oposisi, yang sebagian besar mengusung Anwar Ibrahim, tidak diundang ke istana, tulis anggota parlemen, Ong Kian Ming, di Twitter.
Raja juga dijadwalkan akan bertemu dengan bangsawan-bangsawan senior di hari Jumat. Keputusan ditunjuknya perdana menteri yang baru masih belum jelas akan diputuskan setelah pertemuan tersebut atau tidak.
Muhyiddin Yassin pada awal minggu ini resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri setelah koalisinya berhenti memberikan dukungan untuknya, mengakhiri jabatan singkat nan rapuh selama 17 bulan dan membuat krisis politik Malaysia menjadi semakin buruk ditengah-tengah pandemi Covid-19.
(RAG)
