Channel9.id-Italia. Para ahli kesehatan mendesak pemerintah Italia untuk melonggarkan kebijakan karantina Covid-19, beralasan kalau kebijakan itu bisa melumpuhkan negara, Selasa (28/12/2021). Kebijakan ketat itu adalah upaya pemerintah Italia untuk membendung pelonjakan kasus Covid-19 karena varian Omicron.
Dibawah kebijakan prokes Italia saat ini, warga yang melakukan kontak dekat dengan penderita Covid-19, harus menjalani isolasi mandiri tujuh hari untuk yang sudah divaksin, dan 10 hari untuk yang belum divaksin.
Nino Cartabellotta, kepala yayasan kesehatan Gimbe, mengatakan kalau rata-rata pasien positif Covid-19 akan melakukan kontak dengan 5 sampai sepuluh orang, dan ia memprediksi dalam kurun waktu dua minggu, akan ada satu juta warga Italia yang terjangkit Covid-19.
“Itu berarti akan ada sekitar lima sampai 10 juta orang yang harus menjalankan karantina, dan itu tak mungkin bisa dilakukan,” ujar Cartabellotta di Radio Cusano Campus.
Fabrizio Pregliasco, seorang virologi, juga mendukung pernyataan dari Cartabellotta: “Sudah jelas kalau saat ini, dan dengan kebijakan pencegahan Omicron yang seperti ini, kita harus mempertimbangkan langkah yang berbeda untuk mengatasi masalah ini, atau kita hanya akan menuju lockdown secara umum,” jelasnya.
Italia mencatat adanya pelonjakan kasus Covid-19 pada pekan lalu, dengan jumlah Covid-19 yang terus menembus angka tertingginya dalam satu pekan. Puncaknya ada di hari Sabtu dengan angka perhari yang mencapai 54,762.
Pemerintah telah mengetatkan prokes pada Selasa lalu untuk membendung pelonjakan kasus, termasuk melarang seluruh tempat umum dalam merayakan malam Tahun Baru dan menutup disko-disko dan klub malam sampai tanggal 31 Januari.
Komisaris Covid-19 Italia, Francesco Paolo Figliuolo mengatakan kepada wartawan kalau pihak otoritas kesehatan sedang mempertimbangkan adanya pembaruan kebijakan karantina.
Beberapa politikus berargumen kalau mereka yang sudah divaksin tak perlu karantina jika mereka tak menunjukkan gejala sama sekali. Selain itu juga ada saran kalau kebijakan-kebijakan larangan itu hanya diperuntukkan untuk warga yang menolak divaksin.
“Jika ada larangan yang diterapkan di masa depan nanti, harusnya itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang menolak divaksin,” ujar mantan Perdana Menteri Matteo Renzi.
Data pemerintah menunjukkan hampir 80% populasi Italia telah divaksin penuh, dan 29% warganya sudah mendapatkan dosis tambahan, yang dipercaya dapat memberikan pertahanan lebih ampuh dalam melawan varian Omicron.
(RAG)
