Channel9.id, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani menegaskan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) seharusnya mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah. Menurutnya, perguruan tinggi negeri tidak bisa diperlakukan seperti kampus swasta yang harus mencari pendanaan secara mandiri.
“PTN-BH dituntut memberikan pendidikan terbaik, namun di sisi lain juga harus mencari sumber keuangan sendiri. Ini jelas menjadi hambatan dalam menjaga mutu pendidikan,” ujar Muzani, dikutip dari laman resmi UGM, Rabu (27/8/2025).
Ia menambahkan, kondisi ini merupakan “alarm” bagi dunia pendidikan tinggi. Jika dibiarkan, kualitas layanan pengajaran maupun akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dikhawatirkan akan semakin tertekan.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ova Emilia, turut menegaskan pentingnya peran negara dalam menopang keberlangsungan PTN-BH. Menurutnya, perguruan tinggi harus tetap menjunjung nilai inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan.
“UGM berkomitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk melalui program bantuan pembiayaan mahasiswa. Pendidikan tidak boleh menjadi produk eksklusif yang hanya bisa diakses kalangan tertentu,” jelas Ova.
Namun, ia mengakui bahwa status PTN-BH membawa tantangan tersendiri. Di satu sisi harus mandiri dalam pendanaan, di sisi lain dituntut menjaga kualitas pendidikan setara standar internasional. “Status PTN-BH ini seperti swasta, harus berusaha sendiri. Tapi tidak boleh asal-asalan, kualitas harus tetap terjaga. Itu tantangan yang tidak mudah,” ungkapnya.
Ova menegaskan, bila negara serius ingin membenahi sistem pendidikan nasional, maka dukungan terhadap PTN-BH menjadi keharusan. Tanpa kehadiran negara, perguruan tinggi berisiko kehilangan daya dorong dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat luas.
