Connect with us

Nasional

AJI: KPI Tidak Memiliki Empati kepada Korban Kekerasan Seksual

Published

on

Terus Bertambah, Petisi Tolak Saipul Jamil Kembali ke Layar Kaca Hampir 400 Ribu

Channel9.id – Jakarta. Glorifikasi terhadap bebasnya Saipul Jamil oleh sejumlah lembaga penyiaran, mendapat kritik luas dari masyarakat dalam sepekan terakhir. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun menyoroti kinerja Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang seakan menormalisasi tayangan tersebut. AJI menilai KPI tidak memiliki empati terhadap korban kekerasan seksual.

“Bidang Penyiaran AJI Indonesia menilai akar masalah dari dua tayangan tersebut adalah abainya lembaga penyiaran selama ini terhadap kepentingan publik dan hanya berorientasi untuk mencari keuntungan semata,” ujar Ketua Bidang Penyiaran AJI, Lexy Rambadeta lewat keterangannya, Kamis (9/9/2021).

AJI mengatakan, tayangan yang menormalisasi kekerasan seksual tersebut tentunya bukan kali pertama. Pada Juni 2021 lalu, salah satu televisi nasional juga menayangkan sinetron yang menampilkan cerita tentang istri ketiga yang masih di bawah umur. Sinetron tersebut melanggengkan dan memonetisasi praktik perkawinan anak.

“Padahal lembaga penyiaran beroperasi menggunakan frekuensi publik. Seperti halnya kekayaan alam Indonesia seperti hutan, tanah, mineral, laut, serta sumber daya alam lainnya, frekuensi publik dimiliki oleh publik. Sehingga sumber daya milik publik tersebut, harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan publik,” ujarnya.

Baca juga: KPI Sebut Kehadiran Saipul Jamil di TV Tidak Ramah Anak

Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat kasus kekerasan seksual. Tayangan yang menormalisasi kekerasan seksual justru dapat melanggengkan tindakan tersebut di masyarakat. Selain itu, tayangan semacam ini dapat berdampak serius bagi psikologis dan masa depan para korban.

AJI Indonesia mendesak kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak mengulangi tayangan yang berisi kekerasan seksual maupun bernuansa menormalisasi perilaku tersebut.

“Sebaliknya, lembaga penyiaran harus menghadirkan isi siaran yang mengedukasi tentang kesetaraan gender, melindungi korban kekerasan seksual, dan mengkritik kebijakan yang berpotensi menyuburkan kekerasan seksual,” tegasnya.

Begitu pun, AJI meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk tetap berkomitmen menjadikan kepentingan publik sebagai orientasi pertama dalam menyusun revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (SP3SPS), mencegah praktik buruk isi siaran, lebih aktif mengawasi dan memberikan sanksi tegas pada lembaga penyiaran yang melanggar aspek kepentingan publik.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mendagri Minta Daerah Berinovasi Tingkatkan PAD

Published

on

By

Channel9.id-Palu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah agar berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Inovasi tersebut diperlukan, terutama bagi daerah yang pendapatannya masih jauh di bawah target.

Tito mengingatkan, jangan sampai pendapatan tersebut berada di bawah angka 50 persen. Pasalnya, dengan capaian seperti itu menandakan pendapatan daerah tidak sesuai dengan target APBD pada awal tahun. Hal itu juga akan berdampak pada jalannya berbagai program kerja yang dimiliki daerah.

“Saya minta untuk daerah-daerah yang pendapatannya jauh di bawah target ini, betul-betul untuk cari terobosan, inovasi, kreasi, supaya pendapatannya naik,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Kemendagri Dorong Daerah Intensifkan PAD 

Tito mengaku dirinya memahami, hampir sebagian besar pendapatan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota hingga 17 September 2021, masih di bawah 65 persen.

Selain itu, lanjutnya, pendapatan yang dihasilkan daerah juga harus dibelanjakan. Tujuannya, agar peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga mendorong konsumsi di sektor rumah tangga.

“Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat menstimulus sektor swasta dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional,”tandasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Kasus Positif Covid-19 Turun, Tito: Masyarakat Jangan Euforia

Published

on

By

Channel9.id-Palu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, turunnya angka kasus positif Covid-19 jangan sampai membuat masyarakat larut dalam euforia. Hal itu disampaikannya di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Jumat (24/09/2021).

Mendagri menambahkan, indikator yang menunjukkan perbaikan dalam penanganan Covid-19 tidak lantas menjadikan masyarakat berpuas diri. Untuk itu, pelonggaran yang dilakukan juga mesti bertahap, berlanjut dan bertingkat.

“Justru landai saat seperti ini semua stakeholder, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus mempersiapkan skenario jika ada gelombang varian baru,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Kepada Pengusaha: Bekerja, Tapi Jangan Euforia 

Mendagri melanjutkan, skenario yang dibuat pemerintah pusat tetap sama, di antaranya meningkatkan kapasitas kesehatan, seperti ketersediaan obat dan oksigen, serta tempat isolasi terpusat (ISOTER) bagi penderita Covid-19.

Untuk masalah pendataan, Mendagri mengimbau agar jangan sampai terjadi lagi kesalahan pada proses input terkait angka-angka yang menjadi indikator penanganan. Sebab, kata Mendagri, hal itu berkaitan dengan status level yang akan ditetapkan pada daerah tersebut. “Data perlu di-cleansing, dilaporkan dengan real, real dalam minggu itu,” kata Mendagri.

Mendagri menilai, permasalahan  penanganan Covid-19 pada daerah padat penduduk juga mesti dicermati dengan baik. Contohnya: Kota Palu, Poso, Toli-Toli, Donggala, dan Banggai. Sebab, pada daerah padat penduduk tersebut memiliki risiko terjadinya penularan dengan cepat.

Pusat Penerangan

Continue Reading

Hot Topic

Mendagri Apresiasi Penanganan Terorisme di Sulteng

Published

on

By

Channel9.id-Palu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi penanganan terorisme di Sulawesi Tengah. Hal itu diungkapkannya menyusul tewasnya pimpinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso, Ali Kalora.

“Saya juga hadir ke sini untuk memberikan apresiasi kepada jajaran Polri dan TNI yang didukung oleh Pemda dalam konteks penanganan aksi kekerasan terorisme, kita tahu beberapa hari lalu ada yang dilumpuhkan,” kata Tito dalam keterangan persnya usai melakukan rapat dengan Gubernur dan Forkopimda, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Jumat, 24 September 2021.

Baca juga: Jasad Ali Kalora Tiba di RS Bhayangkara Palu

Dalam lawatannya, mantan Kapolri itu juga menegaskan, negara tak boleh menolerir adanya tindak kekerasan dan kejahatan terorisme. Apalagi, jika tindakan persuasif tak diindahkan, maka aparat harus bertindak tegas.

“Prinsipnya, kita memang tidak mentolerir adanya aksi kekerasan terorisme,” tegasnya.

Diketahui, dua DPO MIT Poso, salah satunya yakni Ali Ahmad (Ali Kalora), pemimpin kelompok tersebut, telah berhasil dilumpuhkan dan tewas setelah adanya insiden kontak tembak antara teroris Poso dengan Satgas Madago Raya di daerah pegunungan, Desa Astina, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sabtu (18/9).

Menurut Tito, tindakan tegas perlu dilakukan terhadap kelompok jaringan teroris yang meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, menurutnya, negara tak boleh memberikan ruang kepada kelompok tersebut untuk melancarkan berbagai aksi berbahayanya.

“Saya datang ke sini untuk menyampaikan apresiasi itu, kita, Sulawesi Tengah ini harus bersih dari aksi-aksi terorisme,” pungkasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC