Channel9.id – Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, usai bank plat merah itu mengalami gangguan layanan transaksi perbankan sejak 30 Maret lalu.
Pramono mengungkapkan alasan pemecatan tersebut karena gangguan layanan perbankan di Bank DKI ini sudah terjadi berulang kali.
“Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Ia pun mengakui adanya kebocoran dana terkait masalah gangguan layanan ini. Namun, ia mengatakan jumlah angka kebocoran dana tersebut hanya diketahui oleh direksi Bank DKI.
Atas kejadian ini, Pramono memutuskan untuk melaporkan semua pihak yang diduga terlibat dalam masalah tersebut ke Bareskrim Polri.
“Karena kejadiannya sudah tiga kali, maka saya memutuskan, yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim,” ungkapnya.
Sementara itu, jabatan Direktur IT kini diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo dan mulai berlaku sejak Selasa (8/4/2025).
“Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT. Karena sudah berulang kali, ini yang ketiga kali, dibebastugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum. Dan mulai berlaku kemarin,” ungkapnya.
Pramono juga mengaku sudah meminta kepada lembaga independen untuk melakukan audit, tracing, dan monitoring terkait kasus ini.
“Karena yang namanya apapun tentang jejak digital uang lari kemana saja. Dalam sistem sekarang pasti kelihatan,” kata Pramono, melansir Antara.
Pramono menduga ada ‘orang dalam’ pada kasus ini. Oleh karena itu, ia melarang siapapun di dalam internal Pemprov DKI untuk melakukan kecurangan yang bisa merugikan masyarakat.
“Tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam, tidak mungkin. Saya minta untuk siapapun tidak boleh di dalam internal kita di dalam pemerintah DKI ikut campur dalam urusan ini,” ucapnya.
Lebih lanjut Pramono berencana membawa Bank DKI ke bursa saham. Ia ingin bank tersebut mendapat kepercayaan tinggi dari publik.
“Kalau bisa Bank DKI itu IPO. Tidak mungkin tidak bisa selesai dalam setengah tahun, maksimal itu enam bulan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik. Publik tidak boleh terganggu,” ucapnya.
HT
