Oleh: Rudi Andries*
Channel9.id-Jakarta. Ketegangan yang kembali terjadi di sekitar Strait of Hormuz seharusnya menjadi alarm keras bagi dunia—dan terutama bagi Indonesia.
Selat sempit yang lebarnya hanya +/- 33 kilometer itu menanggung beban sekitar seperlima perdagangan minyak dunia. Setiap eskalasi di kawasan tersebut segera mengguncang pasar energi global, menaikkan harga minyak, dan mengancam stabilitas ekonomi banyak negara.
Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan satu pelajaran geopolitik yang sangat sederhana, ketika energi dunia bergantung pada satu titik sempit di peta, stabilitas global menjadi rapuh.
Namun bagi Indonesia, pelajaran ini seharusnya jauh lebih mendalam.
Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa: hutan tropis terbesar ketiga di dunia, cadangan mineral strategis, potensi energi terbarukan yang sangat besar, serta sumber biomassa yang hampir tak tertandingi.
Ironisnya, bangsa sebesar Indonesia masih sering terjebak dalam ketergantungan pada dinamika energi global yang ditentukan oleh konflik kawasan lain.
Padahal konstitusi kita sudah memberikan arah yang sangat jelas. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Amanat konstitusi itu sesungguhnya bukan sekadar prinsip ekonomi. Ia adalah doktrin kedaulatan nasional.
Hari ini Indonesia memiliki peluang sejarah untuk menerjemahkan amanat itu menjadi sebuah arsitektur kedaulatan energi nasional.
Di sektor bioenergi, Indonesia memiliki potensi luar biasa melalui pengembangan: Biodiesel berbasis kelapa sawit, Bioethanol dari biomassa tropis, Bioavtur untuk industri penerbangan, Energi berbasis mikroalgae, Biochar sebagai solusi karbon dan ketahanan tanah.
Pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam ekonomi karbon tropis yang dapat menjadikan hutan dan biomassa sebagai kekuatan ekonomi baru dunia.
Di sektor energi konvensional, Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperkuat ketahanan energi melalui eksplorasi lapangan minyak dan gas baru serta percepatan pengembangan proyek gas raksasa seperti Abadi Gas Field.
Di masa depan, Indonesia juga memiliki peluang besar dalam pengembangan tenaga surya skala besar (PLTS 100 GW sudah dimulai), PLTA, Hilirisasi mineral strategis, serta inovasi pembiayaan melalui Sekuritisasi Sumber Daya Alam seperti mineral dan batubara.
Jika seluruh potensi ini digerakkan secara terintegrasi, Indonesia tidak hanya akan mencapai kemandirian energi. Indonesia dapat muncul sebagai kekuatan energi dan karbon global abad ke-21.
Di sinilah kepemimpinan nasional memiliki arti yang menentukan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum sejarah untuk memimpin transformasi besar menuju Doktrin Kedaulatan Energi Nusantara—sebuah strategi nasional yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai fondasi kekuatan ekonomi, industri, dan geopolitik Indonesia.
Dengan strategi ini, visi Indonesia Emas 2045 tidak sekadar menjadi slogan pembangunan, melainkan menjadi sebuah peta jalan nyata menuju masyarakat yang adil, makmur, aman, dan sentosa.
Ketika dunia bergantung pada satu selat sempit seperti Hormuz untuk energi, Indonesia justru dianugerahi ribuan pulau dengan kekayaan alam yang melimpah.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memiliki potensi. Pertanyaannya adalah apakah bangsa ini memiliki keberanian politik untuk mewujudkannya.
Ketegangan di Selat Hormuz seharusnya menjadi pengingat yang sangat jelas:
Masa depan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh konflik energi di belahan dunia lain. Masa depan Indonesia harus ditentukan oleh kemampuan kita sendiri mengelola anugerah bumi Nusantara.
Merdeka!!!
Baca juga: Biochar: Bara Hitam untuk Hijau Indonesia
*Wakil Ketua Umum DNIKS dan Anggota Pengawas Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII)
