Connect with us

Nasional

Ancaman Karhutla, Jokowi Ingatkan Jajaran Tetap Waspada

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajaran terkait agar tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, meskipun saat ini sejumlah wilayah tengah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor. Presiden juga berharap agar jajarannya menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan detail terkait hal tersebut.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

“Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang, yang detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan yang semakin efektif. Karena berdasarkan laporan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April. La Nina masih akan bertahan hingga semester satu ini. Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Tapi kita harus tetap waspada, jangan lengah,” jelas Presiden.

Presiden sendiri telah menerima laporan bahwa kebakaran hutan dan lahan telah mulai terjadi sejak akhir Januari. Di Provinsi Riau misalnya, sudah terjadi 29 kejadian, dan di Kalimantan Barat terdapat 52 kejadian.

Meskipun di kedua daerah tersebut saat ini masih bisa tertangani dengan baik, Presiden mengingatkan agar Gubernur Riau dan Kalimantan Barat tetap waspada supaya karhutla tidak meluas lagi. Presiden tidak ingin pengalaman kebakaran hutan hebat yang terjadi tahun 2015 lalu terulang kembali.

“Saya ingat betul di 2015 saya mau ke Riau, ke Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin 8 jam saya lewat darat. Saya juga ingat di tahun 2015 waktu saya akan ke Pulang Pisau, itu ada di Kalimantan Tengah, saya turun di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, lewat darat. Seingat saya 4 jam. Ini jangan sampai kejadian lagi,” ungkapnya.

Terkait karhutla di Provinsi Riau, Presiden mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah provinsi setempat yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Dengan langkah cepat tersebut, diharapkan penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan lebih baik.

“Ini bagus, bersiap-siap. Jangan sampai nanti administrasinya, payung hukumnya belum siap sudah kebakarannya membesar, mau melakukan sesuatu enggak ada payung hukumnya. Saya kira Gubernur Riau benar, didahului dulu. Karena Riau memang untuk kebakaran hutan ini dari pengalaman yang lalu-lalu angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain,” ucapnya.

Pada bulan Februari ini, Kepala Negara melanjutkan, di pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla. Sementara itu, pada bulan Mei hingga Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Adapun puncaknya diperkirakan berada pada bulan Agustus dan September.

“Kita harus betul-betul tahu puncaknya kapan sehingga persiapannya apa dimulai dari sekarang. Planning-nya disiapkan, organisasinya dicek betul sudah bekerja atau tidak. Pada saat betul-betul nanti panas, kita sudah siap semuanya,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga kembali mengingatkan aparat pemerintahan, TNI, maupun Polri di daerah untuk serius dalam menangani dan mengendalikan karhutla. Menurutnya, aturan main sejak 2016 lalu berupa ancaman pencopotan jabatan bagi pangdam, kapolda, danrem, dandim, hingga kapolres masih berlaku.

“Sekali lagi ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016. Di 2016 kita punya kesepakatan. Kesepakatannya adalah bagi pangdam, kapolda, kapolres, danrem, dan dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya tetap sama, kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti. Saya kira kita masih ingat semuanya. Kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti,” tegasnya.

Turut hadir secara langsung di Istana Negara, Jakarta, dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu hadir juga sejumlah kepala daerah yang wilayahnya rawan terjadi karhutla, antara lain Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau, dan Bupati Pulang Pisau.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Lebih Dua Juta Penduduk Indonesia Pindah Domisili dalam 4 Bulan Terakhir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun big data kependudukan. Semua detail transaksi data yang dilakukan penduduk seperti registrasi kelahiran, kematian, dan pindah domisili bisa masuk dalam data base kependudukan.

Sepanjang 4 bulan terakhir, Ditjen Dukcapil melansir pergerakan data statistik kependudukan berupa jumlah penduduk yang lahir, meninggal dan pindah domisili.

Pergerakan data statistik kependudukan di Indonesia ini bisa dilihat mulai pada Nopember dan Desember 2020 hingga Januari-Februari 2021.

Baca juga: Dirjen Dukcapil: Hampir 500.000 Penduduk Pindah Domisili di Awal 2021

Pada Nopember 2020 tercatat sebanyak 170.278 bayi lahir. Sebulan berselang, pada Desember jumlah bayi yang lahir sedikit menurun menjadi 146.693 jiwa.

Kemudian awal tahun 2021 pada Januari tercatat jumlah bayi lahir sebanyak 113.057 jiwa. Pada Februari 2021, jumlah bayi lahir turun menjadi 71.291 jiwa. Sehingga selama 4 bulan sejak Nopember 2020 hingga Februari 2021 jumlah pertambahan penduduk Indonesia sebanyak 501.319 jiwa.

Data statistik kependudukan Dukcapil juga mencatat angka kematian selama 4 bulan terakhir, mulai Nopember 2020 hingga Februari 2021, yakni sebanyak 355.332 jiwa. Terdiri mulai Nopember 2020 penduduk yang meninggal dunia sebanyak 87.161 jiwa, pada Desember 2020 sejumlah 86.503 jiwa, Januari 2021 (88.625) dan Februari 2021 penduduk meninggal sebanyak 93.043 jiwa.

Selanjutnya, Dukcapil juga mencatat jumlah penduduk yang melakukan pindah domisili sejak Nopember 2020 hingga Februari 2021 sebanyak 2.034.715 jiwa. Jumlah ini terdiri penduduk yang pindah pada Nopember 2020 sebanyak 508.069 jiwa; kemudian pada Desember 2020 sebanyak 529.382 jiwa. Pada awal 2021 di bulan Januari, penduduk yang pindah alamat sebanyak 498.213 jiwa, pada Februari 2021 jumlah sedikit meningkat menjadi 499.051 jiwa.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan transaksi data kependudukan di Indonesia bergerak sangat dinamis. Hal itu terlihat dari data statistik yang diuraikan barusan.

Dengan dinamika yang tinggi seperti ini, kata Zudan, maka program vaksinasi, bansos, kartu prakerja harus rutin mengupdate data kependudukan dan disesuaikan dengan data Dukcapil.

“Pergerakan selama 4 bulan saja sudah lebih dari 2 juta penduduk pindah domisili. Belum lagi ditambah yang meninggal, yang lahir, yang berubah pekerjaan, dan lainnya. Dukcapil melakukan updating data setiap hari berdasarkan pelaporan dari penduduknya. Tidak ada instansi di Indonesia yang mengupdate data penduduk setiap hari kecuali Dukcapil Kemendagri,” tuturnya.

Menurut Zudan, Dukcapil mencatat dengan rapi pergerakan data statistik kependudukan ini, agar para instansi pengguna data mengetahui dengan pasti posisi atau gambaran penduduk sebenarnya secara real time by name by address.

“Kegunaannya banyak sekali. Bagi perbankan dan industri keuangan bisa mengetahui siapa nasabahnya yang meninggal dunia atau pindah alamat,” katanya.

Sedangkan bagi penduduk baru lahir, Dinas Dukcapil setempat langsung membuatkan 3 dokumen kependudukan sekaligus yakni akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) serta KK baru lengkap dengan nama si adik bayi.

Continue Reading

Nasional

Mendikbud Luncurkan Tiga Layanan Pemantau Kinerja Perguruan Tinggi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan tiga layanan yang bertujuan memantau dan mempercepat kinerja perguruan tinggi.

Tiga layanan tersebut yakni Sistem Pelacakan Secara Mandiri Penilaian Angka Kredit (Selancar PAK) Dosen, Dashboard Indikator Kerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Command Center Dikti.

“Peningkatan kualitas mahasiswa, dosen, institusi, dan sistem pendidikan tinggi adalah tujuan dan cita-cita yang ingin kami capai melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka,” kata Nadiem berdasarkan keterangan resmi, Jumat 5 Maret 2021.

Nadiem menjelaskan, Selancar Pak Dosen dapat digunakan untuk menelusuri proses pengajuan usulan kenaikan pangkat dosen. Selain itu, aplikasi ini dapat mempermudah dosen untuk mendapatkan informasi terkait proses pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan akademik.

“Aplikasi tersebut dapat digunakan melalui ponsel untuk memudahkan dosen mengetahui proses usulannya dan mendapatkan informasi melalui email dan web maupun WhatsApp secara real-time dan transparan,” ujarnya.

Aplikasi berikutnya Dashboard IKU berguna untuk membantu perguruan tinggi mengawasi capaian IKU yang dihitung berdasarkan poin pencapaian target dan pertumbuhan capaian, serta pengurangan poin jika ada temuan audit. Capaian nilai IKU digunakan sebagai dasar pemberian insentif BOPTN.

Layanan yang ketiga yakni Command Center dirancang sebagai pusat data yang akan membantu pemantauan keseluruhan aktivitas yang dilakukan melalui berbagai aplikasi data pendidikan tinggi.

“Semoga dengan dirancang dan diluncurkannya ketiga aplikasi ini, ibu dan bapak dosen sekalian dapat terus termotivasi untuk mengembang peserta didik dan institusi untuk sistem pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas dan tanggap dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemenkes Permudah Layanan Vaksin Bagi Lansia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kementerian Kesehatan terus berupaya mempermudah akses bagi masyarakat mendapatkan vaksin. Seperti memperpendek jarak jangkauan bagi warga lansia mengakses vaksin dekat dari rumah, hingga mendekatkan lokasi vaksinasi bagi para pelaku pariwisata.

Bagi warga lanjut usia (lansia), Kemenkes tengah mempersiapkan surat edaran. Agar warga lansia dapat memperoleh vaksin di lokasi terdekat dari tempat tinggalnya.

“Dengan demikian para lansia tidak harus mengantri dan bepergian jauh sampai ke fasilitas kesehatan di ibukota provinsi untuk memperoleh vaksin,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (4/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Seperti yang sudah dirasakan warga lansia khusus yang memiliki KTP DKI Jakarta, saat ini sudah bisa mengakses vaksin secara drivethru. Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Halodoc dan Gojek. Lokasinya berada di lapangan parkir hall C, Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Layanan ini sudah dibuka mulai Rabu 3 Maret 2021 dan akan terus berlangsung hingga akhir 2021 mendatang. Vaksinasi beroperasi setiap hari. Dengan jam pelayanan vaksin dimulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. Para lansia ber-KTP DKI Jakarta, cukup mendaftarkan diri melalui layanan aplikasi kesehatan Halodoc.

Diharapkan melalui layanan vaksinasi Drivethru, jumlah antrian vaksinasi lansia di fasilitas kesehatan di DKI Jakarta akan berkurang. Dan mempermudah para lansia mendapatkan akses vaksin Covid-19.

“Perlu diingat, kerjasama yang dijalin dengan Halodoc dan Gojek, bukan merupakan bentuk komersialisasi vaksin Covid-19. Kerjasama ini merupakan upaya meningkatkan cakupan vaksinasi di provinsi DKI Jakarta. Selain itu program vaksinasi drivethru ini gratis dan tidak dipungut biaya,” lanjut Wiku.

Lalu pada vaksinasi pariwisata, Kemenkes bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjalin kerjasama dengan Grab dan Good Doctor. Program yang dilakukan juga menggunakan sistem drivethru yang bertempat di Pulau Bali yang ditujukan pada pelaku pariwisata.

Pusat vaksinasi pertama akan beroperasi di Bali mulai 27 Februari – 5 Maret 2021 untuk gelombang 1. Dan 13 – 19 Maret 2021 untuk gelombang 2 yang berlokasi di Bali Nusa dua Convention Center. Program ini juga gratis dan diharapkan dapat mengakselerasi kekebalan komunitas dan memulihkan sektor pariwisata di Pulau Bali.

 

Continue Reading

HOT TOPIC