Channel9.id, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono berharap alokasi anggaran dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp4,1 triliun pada 2025 bisa untuk ditingkatkan. Dia mengatakan pihaknya akan menghadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Agustus 2024.
“Nanti tanggal 28 [Agustus] kami rapat DPR, mudah-mudahan mungkin ada perubahan,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (20/8/2024).
Pada saat yang sama, Basuki menuturkan bahwa alokasi anggaran minim yang dikucurkan pemerintah pada masa transisi memang umum terjadi. Dia menegaskan, hal serupa juga terjadi pada 2014 di tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.
Dia menambahkan, hal itu dilakukan dalam rangka memberikan ruang fiskal bagi pemimpin selanjutnya untuk merumuskan anggaran yang disesuaikan dengan program kerjanya.
“Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan buka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal kepada presiden terpilih untuk mengalokasikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hadimuljono menyebut dirinya mengusulkan anggaran Otorita IKN pada tahun 2025 dapat tembus Rp26 trililun. Dia menjelaskan, anggaran tersebut utamanya bakal dialokasikan untuk memberikan dukungan biaya pemeliharaan sejumlah sarana dan prasarana hingga pembangunan IKN. “Kami mengusulkan kalau bocorannya [pagu anggaran 2025 OIKN] Rp26 triliun,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.
“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” ucapnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.
