Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong anggaran pemerintah pusat dan daerah menyerap produk dalam negeri guna mencegah risiko potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jangka pendek. Pemerintah juga akan akan mendorong perubahan struktural di industri hulu dan hilir, melalui perbaikan rantai pasok, sumber daya manusia (SDM), menyelenggarakan riset dan pembangunan serta mempermudah akses pasar.
“Hal ini termasuk dengan mempercepat penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), termasuk CEPA dengan Eropa dan beberapa pasar ekspor non tradisional lain,” kata Airlangga, Senin, 16 Januari 2023.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa. “Kerja sama government to government juga akan diperluas untuk program pekerja migran,” ucapnya.
Adapun inklusi keuangan juga akan ditingkatkan melalui permodalan nasional madani (PNM) dan kredit usaha rakyat (KUR). “Keahlian pekerja juga akan terus ditingkatkan dengan program upskilling dan reskilling seperti program kartu pra kerja,” ujar Airlangga.
Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. “Apalagi dengan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang sudah memberi kewenangan bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa,” kata Airlangga.
Dalam revisi yang sedang dimatangkan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, cadangan devisa dalam negeri dapat berasal dari hasil ekspor produk manufaktur atau hilirisasi sumber daya alam (SDA). Menurut Airlangga, kredit investasi dan kredit modal kerja, khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan. “Juga terus dipastikan ketersediaannya. Ini untuk memastikan sektor manufaktur bisa didorong oleh perbankan dalam negeri,” tuturnya.
