Connect with us

Politik

Arief Poyuono Pastikan Tetap Menjadi Kader Gerindra

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Politikus Partai Gerindra Arief Poyuona diketahui tidak lagi terpilih sebagai pengurus DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Namun Arief mengaku akan tetap menjadi kader Gerindra dan tetap berkonsentrasi untuk membantu pemerintah.

“Kembali beraktivitas seperti biasa saja dan fokus membantu pemerintah dari luar saja,” ujar Poyuono, Minggu (20/09) dilansir CNNIndonesia.com.

Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak lagi memberi jabatan wakil ketua umum pada Poyuono.

Usai tak lagi menjadi pengurus, Poyuono mengatakan, akan kembali aktif menangani hak-hak buruh tani dan nelayan. Di Gerindra sendiri, Poyuono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan.

Baca juga: Gerindra Umumkan Pengurus Baru, Minus Poyuono

Ia menuturkan, saat ini banyak buruh di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, Poyuono juga menyoroti pengolahan BUMN yang kini mengarah liberalisasi dan pengrusakan pada perusahaan pelat merah tersebut.

“Saya kembali ke habitat saya sebagai aktivis buruh tani dan nelayan, dan berjuang untuk mereka. Apalagi dalam susunan baru di Gerindra, buruh tani dan nelayan tidak lagi diurus selevel Waketum,” katanya.

“Jadi ya kembalilah. Udah lama juga saya 10 tahun enggak pernah mimpin aksi-aksi buruh,” imbuh Poyuono.

Sebelumnya partai berlambang burung garuda itu telah mengumumkan kepengurusan baru hasil keputusan Kongres Luar Biasa Gerindra pada Agustus lalu.

Kepengurusan tersebut antara lain terdiri atas Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto dengan sejumlah Wakil Ketua Dewan Pembina mulai dari Rahmawati Sukarnoputri, Hasyim Djojohadikusumo, hingga Sandiaga Uno.

Sufmi Dasco Ahmad ditunjuk sebagai Ketua Harian DPP Gerindra menggantikan ketua harian periode sebelumnya, Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik.

Sementara Arief Poyuono tidak lagi masuk dalam susunan kepengurusan. Ia sebelumnya adalah Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Projo: Kinerja Kabinet Kurang Greget

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Ormas Projo memandang kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak maksimal di tengah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

Sekretaris Jenderal Projo Handoko menyampaikam, masalah itu harus ditangani dengan kerja ekstra keras. Pun dengan kecepatan dan akurasi tinggi dari kabinet Indonesia Maju.

“Projo melihat kinerja Kabinet tidak maksimal, kurang greget,” katanya, Selasa (20/10).

Menurutnya, setahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dihadapkan pada ujian berat. Kondisi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang bagi Kabinet untuk menunjukkan militansi dengan gebrakan yang extraordinary untuk mengatasi keadaan.

Terlebih, hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.

Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaanya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Projo menilai kerja-kerja extraordinary jajaran kabinet seperti harapan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya dilakukan.

“Presiden belum merevisi penilaiannya bahwa kinerja sejumlah menteri pada masa pandemi ini tidak extraordinary,” kata Handoko.

Handoko menilai, masyarakat sangat berharap para menteri pembantu Presiden Joko Widodo menunjukkan kerja profesional dengan komitmen penuh menjalankan program pemerintah.

Dalam kondisi seperti sekarang ini kerja keras saja pun tidak cukup. Kabinet harus solid dan tak terpecah karena kepentingan jangka pendek.

Capaian pemerintah harus didengungkan sampai dipahami oleh seluruh masyarakat dengan cara sosialisasi terus-menerus oleh para menteri.

Untuk itu para menteri diminta fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat supaya segera bebas dari kungkungan pandemi Covid-19 dan bangkit dari resesi.

“Jangan ada kepentingan selain kepentingan seluruh bangsa dan rakyat. Jangan khianati kepercayaan Rakyat kepada Jokowi ” ujarnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

PDIP dan Golkar Tolak Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal usulan MUI ihwal perubahan masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan durasi 7-8 tahun. Basarah menilai ketentuan masa jabatan presiden 2 periode dengan durasi 5 tahun sudah ideal.

“MPR tidak ada agenda atau pembahasan mengenai masa jabatan presiden karena ketentuan yang ada sekarang yakni satu periode 5 tahun dan maksimal 2 periode atau 10 tahun sudah dinilai cukup ideal,” kata Basarah kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Basarah mengatakan tidak ada pembahasan masa jabatan presiden di MPR RI. Basarah justru menekankan pentingnya keberadaan Haluan Pembangunan Nasional guna menjadi pedoman bagi Presiden dalam menjabarkan program pembangunan nasionalnya.

“Dalam pandangan MPR yang terpenting saat ini adalah hadirnya sebuah konsepsi tentang pedoman Haluan Pembangunan Nasional atau semacam GBHN yang ditetapkan oleh MPR yang mana Haluan Pembangunan Nasional tersebut wajib dijadikan pedoman oleh presiden dalam menjabarkan program-program pembangunan nasionalnya,” jelas Basarah.

Menurut Basarah, kehadiran Haluan Pembangunan Nasional dapat dibuat dengan melakukan perubahan UUD 1945. Khususnya, terkait pasal yang menyangkut wewenang MPR.

“Hadirnya Haluan Pembangunan Nasional yang menjadi haluan negara tersebut dapat dilakukan dengan cara perubahan terbatas UUD NRI 1945 khususnya tentang pasal wewenang MPR agar dapat menetapkan kembali GBHN,” tuturnya.

Senada dengan Basarah, Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin tidak setuju dengan usulan MUI soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan untuk satu periode saja. Zulfikar menilai tidak tepat untuk kembali membicarakan hal fundamental yang sudah diatur dalam UUD 1945.

“Tidak setuju. Bagi saya, saat ini, tidak tepat membicarakan hal-hal fundamental yang sudah diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945,” kata Zulfikar pada Selasa (20/10/2020).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan aturan terkait masa jabatan presiden yang berlaku saat ini sudah tegas dan pasti. Zulfikar menilai kontrol dari parlemen dan kritik publik juga tetap perlu berjalan untuk menjaga kekuasaan presiden dan wakil presiden.

“Sudah tegas dan pasti. Sementara, untuk menjaga kekuasaan presiden/wakil presiden bekerja dengan baik dan benar, kontrol parlemen dan kritik publik harus terus berlangsung,” tuturnya.

Diketahui, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin, Senin (19/10).

IG

Continue Reading

Politik

Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menyambut baik usulan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun. NasDem mengatakan usulan itu perlu dikaji secara mendalam untuk mengevaluasi sistem kenegaraan.

“Tentu mengapresiasi wacana yang dilempar MUI, NasDem siap untuk kemudian menjadi teman diskusi, kawan diskusi untuk kemudian kita melakukan kajian yang lebih mendalam karena harus proyektif. Tentu hal-hal seperti ini apa yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi lembaga organisasi kemasyarakatan perlu kita tangkap masukan itu lalu kemudian kita kaji secara mendalam,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya kepada wartawan, Senin (19/10).

Baca juga: MUI Tak Lagi Monopoli Sertifikasi Halal

Willy mengatakan usulan jabatan presiden selama 7-8 tahun dan hanya satu kali periode itu harus dipertimbangkan dengan efektivitas pemerintahan. Serta dinilai dari sisi sosial dan ekonomi.

“Saya melihat tentu berbasiskan pada evaluasi sistem kenegaraan kita sejauh ini. Jadi pertimbangannya kita lihat efektivitas pemerintahan, political cost, sosial cost, lalu kemudian kita liat pembangunan ke depan mana yang lebih efektif,” tuturnya.

Ketua DPP NasDem itu mengatakan adalah hal yang wajar jika MUI memberikan masukan di bidang politik. Willy menilai pandangan MUI itu patut dihormati.

“Nggak apa-apa, siapa aja bebas memberikan pendapat, nggak perlu kita batasi seperti itu. Nggak perlu alergi melihat tawaran seperti itu. Tentu kita bersyukur kalau MUI juga berfikiran untuk kemudian bagaimana sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan kita,” sebut Willy.

Willy mengatakan usulan MUI adalah sebuah ide yang bagus. Namun demikian, perlu proses yang lebih matang.

“Ide ini bagus sekali, tapi proses juga harus kita lakukan secara lebih matang. Apa kemudian yang menjadi keputusan kemudian itu diambil secara bersama-sama tidak hanya oleh political society tapi juga civil society, itu akan mematangkan demokrasi kita,” katanya.

“NasDem siap jadi partner diskusi untuk kemudian mematangkan demokrasi, memajukan demokrasi. Konteksnya di sana, apa konklusinya ayo bersama-sama artinya ada kesadaran lebih maju dari MUI dan lain-lain untuk kemudian kita juga sama-sama melakukan evaluasi sistem pemilu dan sistem pemerintahan kita,” sambungnya.

Komisi Fatwa MUI sebelumnya mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC