Channel9.id, Jakarta. Berbagai persoalan yang dihadapi Jakarta, mulai dari kemacetan, banjir, hingga pengelolaan sampah, dinilai tidak lagi dapat diselesaikan hanya dalam batas administratif ibu kota. Diperlukan tata kelola kawasan aglomerasi yang lebih terintegrasi agar penanganan masalah perkotaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menjadi pembicara dalam Urban Talks Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Menurut Bima, posisi Jakarta saat ini telah berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang terhubung erat dengan wilayah penyangga di sekitarnya. Karena itu, kebijakan pembangunan Jakarta harus dipandang dalam konteks kawasan metropolitan yang lebih luas.
“Semakin besar kawasan metropolitan, maka semakin besar kebutuhan untuk kewenangan otoritas yang jelas, sehingga masa depan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari konteks aglomerasi,” kata Bima.
Ia menjelaskan, kawasan Jakarta yang terintegrasi dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi telah membentuk salah satu megapolitan terbesar di dunia. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk kawasan aglomerasi tersebut mencapai 41,9 juta jiwa.
Besarnya jumlah penduduk itu sekaligus menunjukkan tingginya kompleksitas persoalan yang harus ditangani secara bersama-sama. Bima menilai, selama ini penyelesaian sejumlah isu strategis sering kali terkendala oleh perbedaan kebijakan, prioritas pembangunan, hingga penganggaran di masing-masing daerah.
Padahal, kawasan Jakarta dan sekitarnya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan sumbangan mencapai 16,71 persen terhadap produk domestik bruto nasional, stabilitas dan kualitas layanan publik di kawasan ini menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk memperkuat koordinasi antarwilayah, pemerintah tengah mendorong optimalisasi peran Dewan Kawasan Aglomerasi. Lembaga tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam menangani berbagai layanan publik yang bersifat regional.
Menurut Bima, ke depan Dewan Kawasan Aglomerasi dapat didukung oleh badan-badan khusus yang menangani sektor tertentu, seperti transportasi, pengelolaan sampah, maupun penyediaan air minum.
“Dewan Aglomerasi ini nanti bisa fokus pada isu-isu spesifik, ada badan yang ngurusi soal sampah, ada badan yang ngurusi soal transportasi, soal air minum, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain menyoroti pentingnya integrasi tata kelola kawasan, Bima juga mengapresiasi sejumlah kolaborasi yang telah berkembang di Jakarta, termasuk melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pariwisata bertaraf internasional.
Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut menunjukkan upaya Jakarta untuk membangun identitas sebagai kota global yang inklusif dan kompetitif di tingkat internasional.
“Dua event ini menggambarkan Jakarta on the right track untuk menjadi kota modern dalam menjemput usia ke-5 abad,” kata Bima.
