Channel9.id-Surabaya. Salah satu program unggulan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yakni Pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) telah berjalan dengan baik. Hingga November ini, progresnya telah mencapai 56,73 persen. Capaian itu setara 383,10 kilometer dari total 675,31 kilometer
Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, Khofifah mengaku, progres pembangunan JLS lebih cepat dari perkiraan.

“Ternyata di luar dugaan progres pekerjaan di Lot 6 dan Lot 7, justru pada saat pandemi Covid-19 pelaksanaannya lebih cepat dari yang direncanakan,” kata Khofifah melalui siaran tertulisnya, Rabu (25/11/20).

Khofifah berharap, pembangunan wilayah selatan bisa membuka peluang bagi pengembangan kegiatan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, dan pengembangan sentra-sentra produksi. Selain itu, juga dapat meningkatkan aksesibilitas pada koridor dan kawasan-kawasan produktif, serta menjadi jembatan terbukanya kawasan-kawasan obyek wisata kawasan di selatan Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, JLS rencananya akan melewati delapan kabupaten. Mulai Pacitan, Trenggalek, Tulunggagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan berakhir di Kabupaten Banyuwangi. Khofifah optimistis, pembangunan JLS akan mampu mengurangi disparitas antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur.

Khofifah menambahkan, guna mempercepat progres pembangunan JLS, perlu adanya intervensi langsung dari masing-masing pemerintah kabupaten. Menurutnya, sangat diperlukan adanya upaya  lebih detail terhadap potensi, keunggulunan kompetitif, dan keunggulan komparatif serta spesifikasi bahkan termasuk kendala yang dihadapi di tiap wilayah.

“Jika tidak maka ketimpangan pembangunan dan kualitas SDM akan terus terjadi, utamanya karena akses yang susah ditembus di beberapa koridor,” kata Khofifah.

Channel9.di-Jakarta. Kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 5.534 orang pada hari ini, Rabu (25/11). Tambahan tersebut membuat total kasus positif Covid-19 mencapai 511.836 orang.

Penambahan kasus ini memecah rekor harian yang sebelumnya terbanyak 5.444 pada 13 November 2020.

Awal pekan ini kasus positif covid-19 telah menembus 5 ribu kasus sejak pertama ditemukan pada 2 Maret 2020.

Pemerintah telah berupaya menekan laju penyebaran covid-19. Belakangan, Presiden Joko Widodo juga meminta agar rencana libur dan cuti bersama akhir tahun pada perayaan Natal dan Tahun Baru dipangkas.

Rencana ini guna mengurangi potensi lonjakan kasus usai libur panjang. Berkaca dari libur panjang akhir Oktober lalu, kasus positif covid-19 kemudian melonjak.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Prokes 

Penambahan kasus harian bahkan menyentuh rekor lebih dari 5 ribu kasus.

Hingga 22 November lalu, jumlah klaster covid-19 mencapai 1.600. Sejumlah klaster itu disebut baru muncul beberapa waktu terakhir.

Tim Satgas Covid-19 pun diklaim telah menerjunkan 5 ribu petugas pelacak kontak di 10 provinsi prioritas yakni Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sementara, sebanyak 429.807 orang dinyatakan sembuh dan 16.225 orang lainnya meninggal dunia. Data tersebut dihimpun dari Satgas Covid-19.

Sementara rencana penyuntikan vaksin baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021. Jadwal ini mundur dari sebelumnya pada November sampai Desember 2020.

Menurut keterangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), izin pakai vaksin covid-19 atau emergency use of authorization (EUA) dari Sinovac baru bisa dikeluarkan pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021.

IG

Channel9.id-Jakarta. Memasuki sepuluh tahun sejak pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik masih banyak Badan Publik (BP) yang belum patuh melaksanakannya. Padahal BP diwajibkan melaksanakan UU tersebut sejak 2010, hal tersebut tampak jelas dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2020.

Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan BP di depan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin pada acara anugerah keterbukaan Informasi Publik dari rumah dinas Wapres RI, Rabu (25/11).

Baca juga: Kemendagri Raih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Bada Publik Kategori Informastif 

Gede menjelaskan bahwa dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk katergori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.

Berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Disampaikannya, nilai setiap kategori, yaitu Informatif bernilai 90-100, menuju Informatif 80-89,9, sedangkan cukup informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), kurang informatif (40-59,9), dan tidak informatif (0-39,9), ternyata masih ada BP bernilai di bawah 10 bahkan 0.

“Besarnya presentase BP yang masih masuk kategori cukup informatif, kurang informatif bahkan tidak informatif masih memperihatinkan, maka harus digaris bawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” jelas Gede.

Menurutnya, kondisi yang memperihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara pemerintah, BP dan Komisi Informasi. Ia juga menilai, masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” imbuh Gede.

Meski masih ada BP yang tidak informatif, sambungnya, tidak sedikit juga BP yang telah berupaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publiknya.

“Seperti peningkatkan secara signifikan jumlah badan publik kategori Informatif tahun ini, jika pada tahun lalu hanya 34 yang Informatif maka sekarang meningkat tajam menjadi 60 badan publik Informatif, sehingga upaya badan publik untuk berbenah diri secara sungguh-sungguh, patut diberikan apresiasi yang tinggi,” katanya.

Gede mengaku prihatin lantaran ada beberapa BP yang tahun 2019 masuk kategori Informatif justru tahun ini merosot ke kategori menuju informatif. Untuk itu, ucapnya, pimpinan BP dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tidak boleh terpaku pada penganugerahan kategori Informatif yang telah diraih namun perlu kerja keras agar setiap tahun ditetapkan sebagai BP informatif.