Connect with us

Hot Topic

Anies Ijinkan 11 Bidang Usaha Buka Selama PSBB, Apa Saja?

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Terapkan Kembali PSBB Ketat

Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Ibu Kota mulai 14 September 2020. Anies pun melarang aktivitas pekerjaan di perkantoran selama PSBB diberlakukan.

“Mulai Senin 14 September kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk kegiatan bekerja dari rumah,” kata Anies saat konperensi pers di Jakarta, Rabu (09/09).

Baca juga: Anies Larang Kegiatan Perkantoran Mulai 14 September 2020

Namun, Anies mengijinkan 11 bidang usaha yang diperbolehkan tetap beroperasi di kantor saat PSBB dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Berikut daftar 11 bidang usahanya:

  1. Perusahaan kesehatan
  2. Usaha badan pangan
  3. Energy
  4. Telekomunikasi dan teknologi informatika
  5. Keuangan
  6. Logistik
  7. Perhotelan
  8. Konstruksi
  9. Industri strategis
  10. Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu
  11. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Terkait Dugaan Perilaku LGBT, Polri Jatuhkan Sanksi Kepada Brigjen EP

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan sejumlah sanksi yang diterima Bigjen EP terkait dugaan perilaku LGBT.

Awi menjelaskan, EP telah menerima sanksi dari Propam Polri atas kasus tersebut. Kasus itu pertama kali diterima pada awal Januari 2020 lalu. Kemudian, Propam melakukan serangkaian sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

“Telah dilakukan sidang komisi kode etik profesi polri terhadap EP. Ini kasus sudah lama Januari lalu dan tentunya ini menjadi evaluasi terhadap kejadian terkait isu LGBT di tubuh Polri,” kata Awi, Rabu (21/10).

Awi menjelaskan hasil keputusan sidang KEPP yang dijalani oleh EP. Pertama, perilaku yang dilakukan oleh pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di depan sidang KEPP dan atau kepada pimpinan polri dan pihak-pihak yang dirugikan.

Ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1 bulan.

Keempat, Brigjen EP dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi selama 3 tahun.

“Terkait keterlibatannya dalam kasus LGBT kita tidak perlu sampaikan. Yang jelas sudah laksanakan penindakan dan tentunya berdasarkan laporan polisi semuanya dari pengaduan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, PDI Perjuangan: Masih Ada Elite Politik Merasa Iri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, masih ada elite politik yang merasa iri dengan kemajuan setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hasto menyatakan, PDI Perjuangan melihat banyak kemajuan yang telah dicapai di masa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Banyak infrastruktur dan program yang dikerjakan Pemerintah untuk masyarakat, seperti bendungan, jalan tol, kereta api, pembangkit listrik, sarana dan prasarana pertanian, pasar rakyat, dan lain-lain. Semua dilakukan untuk rakyat,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).

“Begitu banyak kemajuan yang dicapai pemerintah, namun masih ada saja elite politik yang hanya melihat dari sisi negatif, penuh iri hanya karena tidak lagi mendapatkan jabatan strategis,” lanjutnya.

Menurut Hasto, menghadapi pandemi Covid-19 ini, seharusnya semangat persatuan, gotong royong dan bela rasa yang dikedepankan.

“Kalau Indonesia ribut terus, yang akan senang negara lain. Karena itulah kedewasaan politik seharusnya dikedepankan. Saatnya kedepankan tanggung jawab bersama demi kemajuan bangsa. Disinilah sikap kenegarawanan dikedepankan, apa yang dapat diberikan bagi kemajuan dan kejayaan bangsanya?,” katanya.

Hasto menegaskan, Indonesia adalah bangsa yang besar, dengan rekam jejak sejarah peradaban yang membanggakan.

Hasto menyebut, Pancasila dipuji banyak negara. Dengan Pancasila sebagai ideologi yang membangun persaudaraan antarbangsa tersebut, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Hasilnya, banyak negara berpenduduk mayoritas Islam merdeka karena Indonesia.

“Sekarang ini keadaan terbalik, praktek politik hanya ke dalam, berhadapan dengan bangsa sendiri. Lupa pada tugas maha penting untuk bagaimana seluruh anak bangsa bertindak ke luar dan membawa nama harum di dunia internasional,” ujarnya.

Atas dasar hal tersebut, PDIP mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengedepankan cara pandang yang positif dan berjuang bagi kemajuan bangsa.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

KSPI Desak  PKS dan Demokrat Lakukan Legislative Review,  Batalkan UU Ciptaker

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat DPR mengambil inisiatif untuk legislative review demi membatalkan UU Ciptaker.

“DPR jangan buang badan. Tolong dicatat, khusunya dua fraksi (PKS dan Demokrat) yang menolak keras Omnibus Law UU Cipker. Kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak dikehendaki. Aksi-aksi perlawanan dan penolakan dari masyarakat yang begitu luas, dari serikat buruh, petani, hingga mahasiswa. Jangan tunggu jatuh korban,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

KSPI mendesak PKS dan Demokrat tidak berlindung di balik gelombang demo. Terlebih, total jumlah anggota Fraksi PKS dan Demokrat di DPR sudah cukup mengambil inisiatif legislative review.

KSPI juga telah bersurat kepada sembilan fraksi di DPR RI agar melakukan legislative review pada Selasa 20 Oktober 2020 kemarin dengang tembusan kepada pimpinan DPR, pimpinan MPR, serta pimpinan DPP Parpol.

KSPI menyampaikan, upaya legislative review dapat dibenarkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk UU, sehingga oleh sebab itu DPR berwenang membuat sebuah UU baru untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review,” ujarnya.

Saat ini, KSPI bersama puluhan federasi serikat buruh lainnya masih mempersiapkan upaya judicial review untuk menggugat regulasi ‘sapu jagat’ tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga akan menggelar demo saat masa reses DPR RI berakhir pada Minggu (8/11) mendatang.

Demo itu akan digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Diikuti pula berbagai aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD di daerah masing-masing.

“Aksi ini sekali lagi tidak rusuh. Tidak anarkis, dan tidak merugikan pihak-pihak lain. Fokus. Tidak ada politik dan tidak ada yang menunggangi aksi ini,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC