Channel9.id – Jakarta. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak pada paslon tertentu di Pilpres 2024. Anies mengungkit Jokowi pernah bicara netralitas.
“Ya, menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies di Kantor Gubenur DIY, Rabu (24/1/2024).
Anies pun mengatakan bagaimana cara supaya negara Indonesia tetap menjadi negara hukum. Ia menyinggung soal kebijakan negara bukan berdasar kepentingan per orang atau kelompok.
“Iya sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum,” ujar Anies.
Anies menyerahkan pernyataan Presiden tersebut ke masyarakat. Anies meminta ahli tata negara menilai apakah pernyataan itu sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju,” kata Anies.
Anies meminta kepada pakar hukum tata negara untuk memberikan opininya terhadap pernyataan Jokowi. Pasalnya, kata Anies, dirinya hanya mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia.
“Aturan hukumnya gimana karena kita ingin negara-negara hukum, monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.
“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.
HT
