Channel9.id-Jakarta. Dua pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengundurkan diri di tengah kisruh pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang menuai kritik.
Dua pejabat itu yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi. Diketahui, Bappeda punya peran penting karena bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terkejut saat Mahendra menyampaikan surat pengunduran diri. Meski demikian, Anies menghormati keputusan Mahendra.
“Ini adalah sikap yang perlu dihormati, perlu dihargai, ketika memilih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain ketika memikirkan organisasi di atas kepentingan dirinya,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11).
Namun Anies belum mau memberikan komentar terkait pengunduran diri Edy. Ia beralasan belum bertemu langsung dengan mantan Kadisdik DKI tersebut.
“Beliau (Edy) hanya menyerahkan surat pengunduran diri, tapi belum bertemu dan belum ada informasi lebih jauh,” kata dia.
Belakangan ini, proses penyusunan RAPBD DKI 2020 saat ini tengah disorot karena adanya temuan sejumlah usulan yang tidak relevan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Diantara yang menjadi sorotan adalah lem aibon senilai Rp82,8 miliar dan pulpen senilai Rp123,8 miliar.
Selain itu, di Dinas Pariwisata terdapat anggaran yang disoroti salah satunya adalah anggaran Rp 5 miliar untuk lima influencer. Setelah ramai menjadi perbincangan, anggaran ini akhirnya dicoret.
