Channel9.id, Jakarta – Presiden Joko Prabowo Subianto menegaskan negara tidak akan tinggal diam menghadapi eskalasi aksi massa di Jakarta dan sejumlah wilayah lain. Dalam pernyataannya pada Minggu, 31 Agustus 2025, Prabowo menekankan pentingnya membedakan aspirasi murni rakyat dengan tindakan anarkis yang merusak.
“Kebebasan berpendapat adalah hak rakyat yang dijamin konstitusi. Namun, jika dalam pelaksanaannya ada penjarahan, perusakan fasilitas umum, hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa, maka itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir,” ujar Prabowo.
Pemerintah, kata dia, memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga fasilitas publik serta melindungi warga dari potensi gangguan. Instruksi tegas juga diberikan untuk menindak setiap tindakan perusakan, pembakaran, maupun penjarahan rumah pribadi dan sentra ekonomi.
“Para aparat yang bertugas berhak menegakkan hukum terhadap siapa pun yang mengancam masyarakat luas,” kata Prabowo.
Di sejumlah titik, pasukan gabungan TNI-Polri terlihat meningkatkan penjagaan, terutama di sekitar gedung DPR, kawasan pusat pemerintahan, hingga kediaman beberapa pejabat negara. Aparat juga dilaporkan melakukan penyekatan untuk mencegah massa masuk ke area vital.
Meski demikian, Prabowo menekankan pendekatan persuasif tetap dikedepankan. Ia meminta agar dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan perwakilan demonstran segera difasilitasi oleh DPR. “Aspirasi murni harus didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Situasi keamanan yang dinamis ini juga membuat sejumlah kebijakan DPR dipangkas. Pimpinan DPR menyatakan tunjangan besar anggota dewan akan direvisi dan perjalanan dinas luar negeri dihentikan sementara sebagai bentuk respons atas tekanan publik.
