Channel9.id, Makassar – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai upaya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak cukup dilakukan melalui penyelesaian persoalan setelah gelombang PHK terjadi. Dunia usaha meminta pemerintah lebih fokus membenahi berbagai hambatan investasi dan kegiatan usaha yang dinilai menjadi akar persoalan melemahnya penciptaan lapangan kerja.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari tingginya biaya produksi, mahalnya logistik dan energi, sulitnya memperoleh bahan baku, hingga regulasi yang belum efisien, menjadi faktor yang menghambat ekspansi usaha dan perekrutan tenaga kerja.
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya. Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya,” ujar Shinta saat membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-35 di Makassar, Senin (3/8/2026).
Menurut Shinta, tantangan dunia usaha semakin kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fragmentasi geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, disrupsi rantai pasok, hingga fluktuasi harga energi dan komoditas menuntut dunia usaha memiliki daya saing yang lebih kuat.
Di saat yang sama, Indonesia masih menghadapi persoalan struktural di dalam negeri yang dinilai perlu segera dibenahi agar investasi dapat tumbuh dan lapangan kerja baru terus tercipta.
APINDO mencatat tantangan ketenagakerjaan juga semakin besar. Saat ini sekitar 67% dari total pengangguran berasal dari kelompok usia muda yang didominasi Generasi Z, sementara hampir 60% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan nasional bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menghadirkan pekerjaan yang produktif, berkualitas, dan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, APINDO membentuk Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi, memetakan, serta mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha.
Saat ini APINDO mengawal lebih dari 14 isu prioritas, antara lain kepastian pasokan bahan baku industri, harga gas, biaya logistik, kebijakan nutri-level, persoalan tata ruang, kewajiban pelaporan keuangan, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, regulasi sektor pariwisata, hingga penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
“Bagi kami, setiap hambatan yang berhasil diselesaikan adalah simpul yang terurai agar kapal kembali berlayar. Karena setiap langkah yang memudahkan dunia usaha akan membuka lebih banyak harapan dan lapangan kerja,” kata Shinta.
Rakerkonas APINDO ke-35 dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran pengurus APINDO, pelaku usaha, serikat pekerja, dan mitra internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah tekanan global. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR berkomitmen memperkuat kepastian hukum dan menjaga iklim investasi, termasuk melalui pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepastian bagi dunia usaha.
Sebagai bagian dari rangkaian Rakerkonas, APINDO juga menggelar APINDO Business Investment Expo serta Business Matching Session yang mempertemukan pelaku usaha daerah dengan investor dan perwakilan negara sahabat untuk memperluas peluang investasi di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui Rakerkonas ke-35, APINDO menyatakan akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden sebagai masukan dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan daya saing usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
