Channel9.id, Jakarta – Istana Kepresidenan membantah Presiden Joko Widodo terlibat dalam polemik yang mendera Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi sangat menghormati lembaga tersebut sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal dan AD/ART.
“Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin,” ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (16/9/2024).
Ari menyatakan bahwa Istana belum menerima Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) terkait dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin. Ari mengatakan keterlibatan pemerintah pertama kali dalam proses internal Kadin itu baru berangkat dari Kemenkumham.
Menurutnya, pihaknya juga telah menerima surat dari Ketua Kadin Arsjad Rasjid yang ditujukan untuk Presiden Jokowi. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa surat diterima pada Minggu (15/9/2024) oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). “Kami telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid.
Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden,” ujarnya, Senin (16/9/2024).
Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa pihaknya akan segera memproses surat tersebut dalam waktu dekat. Ari membantah bahwa ada keterlibatan Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.
Sebelumnya, kubu Anindya, Minggu (15/9/2024), sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas. Dalam pertemuan tersebut, Menkumham Supratman Andi Agtas memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024–2029 dalam Munaslub yang digelar pada 14 September 2024.
“Saya ucapkan selamat ke Mas Anin [Anindya Bakrie] atas amanah yang baru,” kata Supratman dalam acara sarasehan yang digelar Kadin di Menara Kadin Indonesia pada Minggu (15/9/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Supratman mengungkapkan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi RI. Supratman mengatakan, kehadiran pengusaha yang tergabung dalam Kadin menjadi dua sisi mata uang sekalipun berbeda sisinya, tetapi satu kesatuan antara pemerintah dan pengusaha. Menurutnya pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dari sisi politik dan ketenagakerjaan.
