Connect with us

Hot Topic

Arsul Sani: Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Polri berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut paspor terduga pelaku penistaan agama Jozeph Paul Zhang.

“Terduga pelaku berada di luar negeri sejak 2018. Langkah penarikan atau pencabutan paspor tersebut dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No 8 Tahun 2014,” kata Wakil Ketua Umum DPP PPP ini dalam keterangan resmi, Senin 19 April 2021.

Berdasarkan Pasal 25 Permenkumham, bila ada pemegang paspor telah dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatan pidana yang diancam dengan hukum paling kurang lima tahun atau statusnya dalam red notice interpol, maka paspornya dapat ditarik oleh pejabat imigrasi yang berwenang.

“Jozeph Paul Zang dapat ditersangkakan atas dasar Pasal 28 UU ITE dan Pasal 156A KUHP yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Terhadap dia juga dapat diproses red notice-nya ke Interpol jika tidak memenuhi panggilan Polri. Oleh karenanya, berdasar Pasal 25 tersebut maka dapat dilakukan penarikan paspor,” kata Arsul.

Arsul menyatakan, jika penarikan paspor tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya, maka Ditjen Imigrasi bisa menggunakan kewenangannya mencabut paspor Jozeph Paul Zang.

“Pencabutan oleh Imigrasi berdasarkan Pasal 35 huruf H yang menetapkan pencabutan paspor dalam hal upaya penarikan tidak bisa dilakukan,” kata Arsul.

Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno menyampaikan, Jozeph Paul Zhang sudah tidak ada di Jerman. Youtuber yang mengaku sebagai Nabi ke-26 itu sudah keluar Jerman.

Berdasarkan data Kedubes, Jozeph Paul terlacak hanya enam bulan saja berada di Jerman. Kedubes RI di Jerman saat ini sedang melacak keberadaan Jozeph.

“Infonya sudah keluar dari Jerman. Kita lagi lacak,” kata Arif, Senin 19 April 2021.

Penyidik Bareskrim Polri telah bekerjasama dengan Interpol memburu keberadaan Jozeph Paul Zhang. Nama Jozeph juga sudah masuk DPO dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Video pria bernama Jozeph Paul Zhang mengaku nabi ke-26 beredar luas di media sosial dan viral. Jozeph mengaku sebagai nabi ke-26 yang disampaikan dalam forum diskusi via zoom yang juga ditayangkan di saluran YouTube pribadinya.

Pria tersebut membuka forum diskusi zoom bertajuk “Puasa Lalim Islam”. Dia juga menantang siapa saja yang berani melaporkan dirinya kepada kepolisian terkait dengan penistaan agama dengan mengaku sebagai nabi ke-26.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkap praktek jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.

“Dari informasi penyidik tadi untuk di level perangkat desa antara Rp10 sampai Rp15 juta. Kemudian untuk jabatan di atas itu sementara yang kami dapat informasi Rp150 juta,” kata Agus, Senin 10 Mei 2021.

Agus menyampaikan, pihaknya akan mendalami harga praktik jual beli jabatan tersebut melalui proses penyidikan.

“Mudah-mudahan dari hasil penyidikan, kami akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap selama ini praktik jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk itu seperti apa,” kata Agus.

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Baca juga: Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Baca juga: KPK: OTT Bupati Nganjuk Berawal dari Penyelidikan Bareskrim Polri Sejak April 2021

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Alasan Polri Tempatkan Personel Bersenpi di Lokasi Penyekatan Mudik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menurunkan personel yang dilengkapi senjata api di setiap lokasi penyekatan terkait kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, penempatan tersebut dilakukan demi melindungi masyarakat dari tindak kriminal.

“Personel-personel yang membawa senpi di sana ini dalam rangka bagaimana melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari kegiatan atau pelaku-pelaku kriminalitas,” kata Rusdi dalam konferensi pers, Senin 10 Mei 2021.

Rusdi menyampaikan, kebijakan penyekatan dilaksanakan selama 24 jam. Personel akan terus berjaga secara bergantian tanpa ada kekosongan tugas.

“Kalau anggota enggak melaksanakan tugasnya itu pelanggaran disiplin karena sudah menjadi ketentuan. Bahwa pelaksanaan penyekatan pada titik-titik sekat dilaksanakan selama 24 jam,” kata Rusdi.

Jika ada kelalaian dalam bertugas, maka pihak Polri akan menindak personel jaga tersebut.

“Tentunya pengamanan internal akan mengambil tindakan terhadap anggota-anggota Polri yang tidak disiplin dalam pelaksanaan tugas,” kata Rusdi.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC