Channel9.id-Jakarta. Gedung Putih Amerika Serikat (AS) semakin serius meningkatkan keamanan siber. Belum lama ini, Pemerintahan Joe Biden mengeluarkan Strategi Keamanan Siber Nasional. Tujuannya untuk “menyeimbangkan” tanggung jawab kepada perusahaan dan organisasi besar yang mumpuni menangani ancaman siber, menurut Engadget. Jadi, bukan hanya pemerintah yang diandalkan untuk meningkatkan keamanan siber.
Strategi itu, utamanya, akan memperluas penggunaan standard keamanan minimum untuk infrastruktur penting. Pun akan menetapkan seperangkat peraturan umum untuk mempermudah pemenuhan dasar tersebut.
Pemerintah AS sejatinya ingin mempererat hubungan publik-swasta guna menjaga infrastruktur secara lebih efektif. Pemerintah federal juga akan memodernisasi jaringan dan kebijakannya untuk melindungi dari ancaman siber.
Perusahaan mungkin abai terkait keamanan siber. Adapun Strategi Keamanan Siber Nasional akan menyorot pengembang software atau layanan yang mengabaikan aturan keamanan siber.
Gedung Putih berharap bisa bersinergi dengan Kongres dan perusahaan dalam mengimplementasikan regulasi atau standard yang lebih ketat untuk “skenario berisiko tinggi”. Regulasi yang menjunjung keamanan ini akan melindungi perusahaan yang benar-benar berupaya mengembangkan produk yang aman.
Dengan rencana itu, maka dibutuhkan lebih banyak penelitian terkait keamanan siber dan lebih banyak sumber daya manusia. Pemerintah berharap kerentanan siber “sistemik” di internet bisa dikurangi. Pun berharap juga bisa beradaptasi dengan teknologi baru seperti enkripsi postquantum (yaitu, perlindungan terhadap peretasan berbasis kuantum) dan identitas di ranah digital. Pemerintah akan secara proaktif melawan ancaman siber, termasuk kerja sama internasional dalam memerangi ransomware.
Baca juga: Prediksi Ancaman Siber di 2023
Implementasi strategi itu sudah dimulai. Namun, tak ada kepastian bahwa strategi itu berhasil seperti yang dijanjikan. Secara garis besar, strategi itu mendelegasikan sebagian tanggung jawab kepada masing-masing lembaga, Kongres, dan dalam beberapa kasus regulator, negara bagian. Hasilnya mungkin tak sesuai yang diharapkan. Juga, belum jelas apakah pengembang akan diatur oleh regulasi yang mengharuskan mereka bertanggung jawab atas celah keamanan. Paling tidak, strategi itu menetapkan ekspektasi tentang bagaimana pejabat federal akan mengatasi ancaman digital di masa mendatang.
