Oleh: Edy Budiyarso*
Channel9.id-Jakarta. Hiruk pikuk media sosial yang bernada sumbang tentang penanganan bencana Sumatera, perlahan tapi pasti dijawab dengan kerja nyata Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Kini optimisme penanganan bencana semakin baik dengan terbentuknya Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diketuai Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.
Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian yang berlatar belakang jenderal polisi didampingi oleh wakilnya dari unsur TNI, Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Jenderal Tito yang dibesarkan di Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Pengalaman ini membuat biasa bekerja cepat, sekaligus memiliki rekam jejak dalam penugasan teritorial besar sebagai Kapolda Papua dan Polda Metro Jaya hingga memimpin Polri sebagai Kapolri dan berlanjut sebagai Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan Wakil Ketua Satgas adalah perwira dari korps baret merah Kopasus yang kini menjadi Kepala Staf Umum atau Kasum TNI yang setiap hari bertanggungjawab atas seluruh operasi-operasi TNI. Dengan rekam jejak ini, duet Jenderal Polri dan TNI penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat akan lebih terkoordinasi, baik antar kementerian di pusat, hubungan dengan pemerintah daerah terdampak, serta operasi dukungan yang dijalankan TNI dan Polri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian termasuk salah satu menteri dari Kabinet Presiden Prabowo yang paling pertama hadir di Aceh begitu bencana banjir dan tanah longsor melanda. Kehadirannya dengan uniform Satpol PP hadir d awal-awal bencana hingga ke titik-titik paling parah di wilayah paling utara pulau Sumatera ini.
Selain melihat langsung on the spot, lokasi-lokasi terdampak, berdialog langsung dengan para korban. Tito mampu meraba rasakan semua kebutuhan untuk warga terdampak. Kepada Pemerintah lokal, para Gubernur, Bupati dan Walikota, Mendagri memberi semangat dan dorongan moril agar Pemerintahaan Daerah segera bekerja dengan normal.
Sebagai terobosan untuk mempercepat berfungsinya, Pemerintahan daerah Mendagri Tito mengirim 1.000 lebih praja IPDN dari Jatinangor Sumedang ke daerah paling parah di Aceh Tamiang. Tidak itu saja, Tito juga mampu mendorong solidaritas nasional dengan mengajak serta swasta ikut dalam gotong royong mempercepat rehabilitasi.
Langkah nyata itu antara lain, mengajak pengusaha garmen nasional yang berorientasi eksport untuk memberikan pakaian baru kepada para pengungsi, ini dilakukan karena Mendagri melihat sendiri di lapangan bantuan pakaian bekas layak pakai tidak diterima para pengungsi. Padahal beberapa pengungsi di awal kejadian hanya mengenakan satu pakaian yang melekat di badan. Dengan baju baru dari pabrik terkemuka, warga terdampak bisa lebih ceria.
Pesan moral terpenting di sini adalah kemampuan Kasatgas membangun solidaritas nasional menghadapi bencana. Karena sebelumnya, hiruk pikuk bantuan asing lebih mendominasi situasi pasca bencana.
Mendagri Tito Karnavian yang menjelaskan cukup utuh di sebuah podcast atas situasi lapangan di tiga provinsi terdampak bencana, justru dipelintir terkait soal “kecilnya” bantuan dari Malaysia. Hal ini diamplifikasi sedemikian rupa seolah Pemerintah Pusat tidak memiliki empati terhadap bencana.
Padahal ada Profesor asal Malaysia, yang mengingatkan warga dan politisi Malaysia sendiri. Bahwa Pemerintah dan rakyat Indonesia punya solidaritas nasional berupa gotong royong dan mandiri dalam menghadapi segala bentuk persoalan bangsa Indonesia.
Tulisan yang menyadarkan warga dan politisi negeri jiran itu datang dari Prof. Phar Kim Beng, di media MalayMail.com, dengan judul Indonesia’s ‘Mandiri’ in Disaster Response is Not Rejection of Compassion –It Is a Positive Assertion of Sovereignty”.
Dalam tulisannya Profesor untuk Studi Asean di International Islamic University Malaysia (IIUM) menyebut, “Keputusan Indonesia membatasi atau menunda bantuan bencana asing ke Sumatera, memicu kemarahan yang terprediksi. Media sosial menarasikan isu sebagai aksi tak bermoral, bahkan ada yang menuduh Indonesia terlalu mementingkan gengsi tanpa memperdulikan warganya sendiri. Namun, penafsiran tersebut menyalahi prinsip inti psikologi politik Indonesia: mandiri. Sudah benar Mendagri Tito Karnavian menyikapi bahwa Indonesia harus lebih dahulu mengandalkan kemampuan sendiri sebelum beralih ke bantuan asing,” kata Park Kim Beng.
Setelah tulisan itu beredar, publik Malaysia lewat media sosial maupun media mainstream yang sebelumnya bernada miring, kini relatif diam. Apalagi ditambah pemimpin senior Malaysia Tun Mahatir Muhammad yang menyebut kita patut berterima kasih bencana di ujung Sumatera telah menyelamatkan Semenanjung Malaysia dari bencana.
Pemerintah Presiden Prabowo memang mengambil sikap untuk tidak membuka akses bantuan asing dan juga tidak mengumumkan sebagai bencana nasional. Ini tentu tidak untuk mengecilkan skala kerusakan dan banyaknya jumlah korban.
Situasi geopolitik sedang tidak baik-baik saja. Bantuan kemanusian asing kerap menyandera, pemerintah. Contoh paling kentara ketika Australia mengungkit bantuan Tsunami Aceh, sebagai alat penekan untuk membebaskan ‘ratu mariyuana” di Bali.
Jadi tidak ada makan siang geratis, termasuk dalam bingkai bantuan kemanusian. Bangsa ini telah teruji dan kuat karena kemampuan sendiri, mandiri dan bergotong royong menghadapi segala cobaan. Bencana Sumatera, menjadi saksi bahwa semangat itu tetap ada di bangsa Indonesia, dialirkan dari Presiden Prabowo kepada Pimpinan Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Bencana Sumatera.
Baca juga: Jadi Ketua Satgas, Mendagri Gerak Cepat Tangani Rehabilitasi Pascabencana
*Pegiat Media
