Connect with us

Ekbis

Kebijakan Impor Gula: Keekonomian dan Rantai Mafia

Published

on

Oleh: Irwan Makdoerah, PhD*

Channel9.id-Jakarta. Banyak industri di Indonesia yang membutuhkan gula sebagai bahan baku. Tapi ini bukan berbicara masalah kebutuhan bahan bakunya. Namun, rancangan kebijakan pemerintah perihal impor gula langsung oleh pengguna lah yang perlu kita telaah dampaknya.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah sebaiknya tidak mematikan atau melemahkan posisi industri pendukung lainnya. Malah sebaiknya industri pendukung itupun harus terangkat bersama-sama dengan industri lainnya. Jangan ada yang tertinggal atau ditinggalkan. Semuanya sama. Harus terangkat.

Di tengah upaya merangsang pertumbuhan ekonomi, tentunya kebutuhan konsumsi sangat tergantung dari produsen. Akan tetapi, jika produsen mendapatkan semacam kebijakan yang akan berbuah melemahkan industri lainnya, ini yang perlu diwaspadai.

Impor langsung oleh pengguna atau end-user memang untuk mencegah adanya mafia atau kartel. Tetapi untuk kasus gula, ada industri yang saat ini malah posisinya pun tengah berjuang untuk bagaimana mempertahankan hidup mereka.

Pabrik Gula milik BUMN, sebagai contoh. Mereka mendapatkan pasokan tebu dari petani. Tidak cukup memang untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tahun 2020, sebagai contoh, gula untuk konsumsi diproyeksikan sekitar 3.6 juta ton sementara tahun 2019 realisasi produksi gula tebu tercatat sekitar 2.2 juta ton.

Baca juga: Importir Dituding Jadi Penyebab Harga Gula Petani Semakin Turun

Jika menggunakan realisasi produksi tahun 2019 sebagai proyeksi produksi gula tahun 2020, tampaknya masih diperlukan impor gula mentah. Agar kebutuhan konsumsi dapat terpenuhi. Di sisi lain, ada kebutuhan gula industri. Memang ada Pabrik Gula Rafinasi yang ditujukan untuk memproduksi kebutuhan gula industri. Mereka pastinya juga mengimpor gula mentah.

Sayangnya, ada juga Pabrik Gula yang berbasis tebu, namun 80% hasil produksi mereka, ternyata malah berasal dari olahan gula mentah atau raw sugar. Ini yang belum diatur secara baik dan tegas.

Jika rancangan kebijakan akan mengarah kepada industri yang membutuhkan gula sebagai bahan baku, dan dapat mengimpor secara langsung, apakah hal ini tidak menimbulkan tumpang tindihnya kebijakan?

Dikhawatirkan, pada akhirnya, malah rakyat yang menderita. Siapa yang dapat mengendalikan harga eceran gula konsumsi jika melambung tinggi? Rakyat membutuhkan gula. Namun jangan lah beban itu dipindahkan ke rakyat.

Belum lagi kita berbicara masalah pengawasan atas impor langsung oleh industri pengguna. Apakah kita meyakini pengawasan dapat berjalan dengan baik? Jika pengawasan lemah dan banyak yang merembes ke pasar, sekali lagi, ini tidak akan menguntungkan industri lainnya.

Ada baiknya, Presiden dengan hak yang dimilikinya, segera mengeluarkan kebijakan serta aturan yang tegas dan tidak melemahkan industri lainnya.

Tata Niaga Gula memang sudah semrawut. Belum pernah ada tercipta satu kebijakan yang baik dan komprehensif. Namun untuk urusan impor gula, sebaik-baiknya ditunjuklah BUMN sebagai  importir tunggal. Satu pintu. Tujuannya agar kebutuhan impor dan penggunaannya terawasi dengan benar. Secara teoritis, BUMN dimaksud seharusnya tidak akan berani melakukan hal yang melemahkan governance. Bangun BUMN yang lebih baik karena pada dasarnya mereka adalah milik negara dan harus transparan kepada publik.

Jika tujuan dari kebijakan ini adalah untuk keekonomian, jangan sampai Pabrik Gula berbasis tebu yang ada di Indonesia, malah terjerat dengan polemiknya sendiri. Jangan sampai petani tebu malah berujung kepada kelunturan semangat dalam berbudi daya tebu. Kebijakan tata niaga gula tebu dan gula rafinasi harus dibenahi terlebih dahulu.

Ini untuk kebaikan Indonesia.  Kebaikan untuk anak cucu kita agar mereka tidak diwariskan kesemrawutan kebijakan.

*Praktisi Manajemen dan Bisnis

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Bank Mandiri Siap Gelar RUPSLB, Siapa Calon Pengganti Dirut?

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) besok, Rabu (21/10). Agenda utama rapat tersebut adalah penentuan kursi direktur utama  (dirut) yang ditinggalkan Royke Tumilaar ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Saat ini, posisi Royke di Mandiri digantikan sementara oleh Hery Gunardi sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut hingga adanya agenda RUPS-LB Bank Mandiri selanjutnya.

Baca juga: BI dan OJK Sepakat Perkuat Proses Pemberian PLJP/PLJPS Kepada Perbankan

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya telah mengantongi calon untuk direktur utama Bank Mandiri. Dua calon di antaranya dari internal. “Ada tiga calon Dirut Mandiri,” ujarnya, Selasa (20/10).

Kartiko menjelaskan, ketiga calon itu akan masih disaring hingga memiliki kemampuan dan kredibilitas yang tepat dalam menjalankan Bank Mandiri.”Adalah, ada beberapa, lagi disaring, tunggu saja,” jelasnya

Adapun kandidat terkuat internal adalah Wakil Dirut Bank Mandiri Hery Gunardi yang menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Dirut. Lalu, kandidat lainnya adalah Pahala Nugraha Mansury. Pada tahun 2003, Pahala memulai kariernya di Bank Mandiri. Saat ini, posisi terakhirnya di Bank Mandiri adalah Direktur Finance & Treasury (2016-2017). Padahal, Pahala ditugaskan memimpin PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Continue Reading

Ekbis

BI dan OJK Sepakat Perkuat Proses Pemberian PLJP/PLJPS kepada Perbankan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati penguatan proses dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek kepada perbankan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam “Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dan Koordinasi BI dan OJK dalam rangka Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)”.

Keputusan Bersama tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso pada Senin (19/10) di Jakarta, sebagai tindak lanjut terbitnya penyempurnaan ketentuan PLJP/PLJPS Bank Umum pada 29 September 2020.

Baca juga: Bank Dunia Dukung UU Ciptaker Reformasi Besar Jadikan Indonesia Lebih Kompetitif

“Penyediaan PLJP/PLJPS bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek tetapi masih solven ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi BI dan OJK dalam pemberian PLJP/PLJPS yang bersifat end-to-end ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pemberian PLJP/PLJPS dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Selasa (20/10).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan, Keputusan Bersama ini akan memperkuat pelaksanaan fungsi Lender of the Last Resort oleh BI, memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan oleh OJK, dan memperjelas mekanisme dan akuntabilitas masing-masing lembaga.

“Kerjasama dan koordinasi BI dengan OJK semakin baik dalam menjaga SSK melalui terciptanya sistem perbankan yang sehat, efisien, serta berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,” kata Wimboh.

Ruang lingkup koordinasi dan kerja sama terkait PLJP/PLJPS yang dituangkan dalam Keputusan Bersama BI – OJK tersebut mencakup sinergi kedua lembaga pada saat pra-permohonan, penilaian terhadap pemenuhan persyaratan, dan penyampaian informasi persetujuan permohonan. Kemudian pengawasan terhadap bank penerima dan pelunasan serta eksekusi agunan.

Selanjutnya, pedoman pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Continue Reading

Ekbis

Pemprov Jatim Pacu Sektor Pariwisata dan UMKM Guna Pulihkan Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya.  Akibat dari adanya wabah pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Jatim) selama triwulan II 2020 minus 5,90%. Sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi. Semua komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran mengalami kontraksi.

Terkontraksinya semua komponen dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya kebijakan pemerintah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga membatasi ruang gerak masyarakat maupun perusahaan dalam beraktivitas.

Hal itu berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. “Hal ini (perlambatan pertumbuhan ekonomi) menjadi kondisi yang harus diantisipasi ke depan dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pengeluaran pemerintah terkontraksi hampir disemua pos anggaran. Seperti belanja pegawai, barang, modal dan sosial baik pada anggaran APBD maupun APBN. Disisi lain, struktur PDRB Jatim menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan II 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

“Seluruh provinsi di Jawa juga mengalami kontraksi, termasuk di Jatim. Alhamdulillah kita masuk provinsi yang mengalami kontraksi terendah se-pulau Jawa,” ujar Khofifah.

Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Jatim secara tahunan atau year on year (yoy) cukup signifikan terjadi pada sektor usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,39%. Kondisi ini terutama didorong adanya pemberlakuan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH).

Sehingga meningkatkan trafik data provider seluler serta meningkatnya penggunaan aplikasi rapat virtual seperti Zoom Meeting, seminar daring atau webinar. “Kami optimistis di semester kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi Jatim akan terus tumbuh dan tidak berada di angka minus,” ungkap Khofifah.

Guna mencapai proyeksi tersebut, orang nomor satu di Jatim itu akan menggalakkan sejumlah sektor yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya membuka sektor pariwisata. Disisi lain, pihaknya berkoordinasi secara intens dengan Bank Indonesia (BI) dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam mendongkrak ekonomi Jatim.

“Meskipun semua tempat wisata sudah mulai dibuka, kami harap pengelola tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tandas Khofifah.

Diketahui, saat ini sekitar 550 dari total 969 destinasi wisata di Jatim sudah mulai beroperasi setelah tutup sejak pandemi COVID-19 Maret 2020 lalu. Hingga awal Oktober 2020 ini, jumlah wisatawan nusantara ke Jatim mencapai 2,4 juta orang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Sinarto mengatakan, sebagian besar destinasi wisata yang sudah beroperasi adalah wisata alam. Sementara wisata buatan, masih sedikit yang buka. Kalaupun beroperasi akan menyesuaikan dengan kebijakan satuan tugas penanganan COVID-19 daerah setempat. “Yang berwenang untuk memberi izin tempat wisata itu bisa buka atau tidak adalah pemerintah daerah setempat,” katanya.

Dia menyebutkan, tempat wisata di Jatim yang mulai ramai dikunjungi wisatawan adalah Banyuwangi dan Batu, Malang. Kunjungan wisatawan ke tempat wisata juga mendongkrak okupansi hotel sampai 70%.

“Kami mendorong Pemkab untuk mengelola tepat wisata buka kembali, dan harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Kami ingin ekonomi masyarakat tetap tumbuh tapi penularan COVID-19 bisa terkendali,” terangnya.

Selain sektor pariwisata, Pemprov Jatim juga mendorong pembiayaan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Diketahui, UMKM juga merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19 selain pariwisata. Pemerintah pusat melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah mengucurkan bantuan bagi 1,1 juta pelaku UMKM di Jatim melalui Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres-PUM).

“Secara keseluruhan, ada sekitar 9,78 juta UMKM yang ada di Jatim. Dari jumlah tersebut, kami berharap ke depan Jatim dapat memperoleh kuota 2 juta UMKM yang memperoleh Banpres-PUM. Kami juga laporkan ke presiden, bahwa 54 persen PDRB Jatim di support oleh UMKM, dimana membutuhkan support lebih dari pemerintah,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga : Serahkan Kredit Dana Bergulir, Khofifah Optimis UMKM Jatim Segera Bangkit

Pemprov Jatim juga terus melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi untuk meredam dampak akibat pandemi COVID-19. Salah satunya melalui program dana bergulir untuk penguatan modal usaha pengembangan UMKM, koperasi dan usaha lainnya. Dana bergulir merupakan program bantuan pembiayaan kredit lunak untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Lalu menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sasaran dana bergulir ini adalah para pelaku UMKM, pelaku IKM, Poktan/Gapoktan, koperasi, BUMDesa, serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya. Program Kredit Dana Bergulir yang diakselerasi oleh Bank Jatim dan BPR Jatim ini dapat dimanfaatkan untuk skema Petik, Olah, Kemas, Jual pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan dapat juga dimanfaatkan untuk skema tunda jual dengan pola Rekening Koran perbankan.

Khofifah mengatakan, kebijakan-kebijakan pemerintah salah satunya dana bergulir ini dilakukan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya kembali, baik skala UMKM dan besar/corporate akibat terdampak COVID-19. Harapannya, skema dana bergulir ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Sehingga secara perlahan akan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

“Harapan kami melalui penyaluran dana bergulir ini pertumbuhan ekonomi Jatim bisa kembali take off setelah pada triwulan II Tahun 2020 terkontraksi minus 5,9%. Kami harap di bulan September ini akan ada proses yang lebih maksimal lagi untuk bisa terus berlari kencang,” katanya.

Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, menurutnya diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Termasuk kinerja profesionalisme stakeholder terkait di Jatim bersama perbankan. “Tentunya, proses ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, baik oleh masyarakat maupun para pelaku usaha,” terangnya.

Apalagi pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian untuk bisa menjaga supaya ekonomi tetap tumbuh tapi kesehatan juga terjaga dengan baik. “Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi bahwa kunci agar ekonomi baik adalah kesehatan yang baik, pun kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Itulah pentingnya rem dan gas dalam penanganan pandemi COVID-19,” tandas Khofifah.

Skema Kredit Dana Bergulir di Jatim ini meliputi Kredit modal kerja sampai dengan Rp300 juta (bunga 3%, 4% dan 6%), Kredit investasi sampai dengan Rp500 juta (bunga 6%), serta Kredit Petik, olah, Kemas, jual sampai Rp10 miliar (bunga 6%). Kemudian Kredit untuk IKM sampai dengan Rp50 Juta (bunga 4%), dan Kredit dengan pola Rekening Koran (bunga 6%).

Dengan modal dana Rp330 miliar, program dana bergulir di Jatim telah memfasilitasi 17.038 pelaku usaha. Kemudian tenaga kerja yang terserap mencapai 36.312 orang. Sejak pandemi COVID-19, dana bergulir yang telah disalurkan sejumlah Rp12,83 miliar kepada 55 debitur. Penyaluran ini berkontribusi dalam pemulihan ekonomi pelaku UMKM dari sisi permodalan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyatakan bahwa, saat ini Pemprov Jatim bukan hanya mampu mengendalikan sebaran dan penularan COVID-19, tetapi juga mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dia mendorong supaya APBD Jatim dijadikan stimulus bagi pembukaan lapangan kerja.

Khususnya bagi para pelaku UMKM, serta program-program padat karya. “Kami yakin dengan program-program seperti itu maka akan banyak lapangan kerja yang tercipta. Sehingga orang-orang yang kehilangan pekerjaan saat pandemi bisa kembali bekerja dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC