Connect with us

Uncategorized

Asosiasi Guru Sejarah Minta Sistem Perekrutan Seleksi PPPK Diperbaiki

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia atau AGSI menyesalkan adanya pembatalan sepihak terhadap guru honorer yang akan mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK, lantaran yang bersangkutan dianggap tidak mendaftar formasi di sekolah induk.  Padahal, mereka telah dinyatakan lulus verifikasi pemberkasan, memiliki nomor ujian dan berhasil cetak kartu ujian.

“Implikasi dari hal tersebut adalah mereka tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK tahap I dan terpaksa diarahkan mengikuti seleksi PPPK tahap II dimana guru sejarah honorer harus bersaing dengan pelamar lain dari jalur umum dengan jumlah formasi sisa yang semakin sedikit. Secara psikologis hal ini juga sangat merugikan guru sejarah honorer,” ujar Ketua AGSI Sumardiansyah lewat keterangannya, Selasa (14/9).

Dia mengatakan, batalnya mereka mengikuti seleksi PPPK tahap I adalah bentuk ketidakadilan yang muncul salah satunya disebabkan oleh gagalnya Kemendikbud Ristek, Kemenpan-RB, BKN, BKD, dan Dinas Pendidikan dalam melakukan sinergitas antar lembaga, serta belum optimalnya pola sosialisasi yang dilakukan terkait seleksi PPPK.

“Gagalnya sinergitas antar lembaga dan belum optimalnya pola sosialisasi, berakibat dirugikannya guru sejarah honorer,” jelas Sumardiansyah.

Hal tersebut, lanjut dia, dibuktikan oleh beberapa poin antara lain: terjadi ketidaksinkronan data (anjab) antara sekolah, Dinas Pendidikan, BKD, BKN, Kemendikbud Ristek, dan Kemenag mengenai kebutuhan formasi yang diajukan, ketersediaan guru di lapangan, serta formasi yang dibuka dalam seleksi PPPK.

Baca juga: Honorer K2 Minta Pemerintah Beri Jalur Khusus Rekrutmen PPPK 

Dikatakannya, terdapat fakta beredarnya 2 dokumen yaitu Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021, keduanya memiliki kop dan nomor surat yang sama, namun terdapat perbedaan lampiran antar keduanya.

“Pada dokumen pertama sejarah disebutkan tidak linier dengan ekonomi, sosiologi, dan geografi, namun pada dokumen kedua disana disebutkan sejarah linier dengan ekonomi, sosiologi, dan geografi,” tuturnya.

Menurut dia, beredarnya 2 dokumen tersebut membawa implikasi kebingungan guru sejarah honorer dalam melihat linieritas yang berkenaan dengan pemilihan formasi di sekolah induk.

Selain itu, ujar Sumardiansyah, kebingungan guru sejarah honorer juga terjadi pada system SSCN. Yaitu, ketika sekolah induk tidak membuka formasi, system SSCN memberi kesempatan agar dilakukan reset yang kemudian diikuti oleh sebagian guru sejarah honorer melakukan reset dengan memilih formasi yang dibuka diluar sekolah induk dengan tetap memperhatikan kesesuaian linieritas.

“Namun belakangan mereka yang mengikuti langkah ini justru tidak mendapatkan tempat dan tanggal ujian dalam seleksi PPPK tahap I,” ungkapnya.

Menurut Sumardiansyah, seharusnya jika memang tidak diperkenankan memilih formasi di luar sekolah induk maka ada penjelasan resmi dari panitia penyelenggara, kemudian sistem otomatis mengunci dan berikan penolakan sejak awal.

“Bukan justru sistem dibuka sehingga guru sejarah honorer dapat memilih formasi di luar sekolah induk sampai kemudian mereka dinyatakan lulus verifikasi dan bisa mencetak kartu ujian,”imbuhna.

Maka dari itu, AGSI meminta  Kemendikbud Ristek, Kementrian Agama, Kemenpan RB, BKN, BKD, dan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) memperbaiki  sistem rekruitmen PPPK melalui sinergitas antar lembaga, pola sosialisasi yang efektif.

“Mohon diberikan keadilan kepada guru-guru sejarah honorer yang sudah dinyatakan lolos verifikasi, memiliki nomor peserta ujian, bahkan sudah dapat dicetak kartu ujiannya agar bisa mengikuti seleksi PPPK tahap I,”tandas Sumardiansyah.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Persiapan PTM DKI Jakarta dan Hal-Hal Tidak Nyambung

Published

on

By

Oleh: Iman Zanatul Haeri

Channel9.id – Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan melibatkan flatform digital swasta. Setiap guru, siswa dan orang tua wajib mengisi “modul” dalam flatform tersebut. Sebagai syarat PTM.

Kira-kira tiap guru, siswa dan orang tua mengisi delapan modul. Satu modul berisi sekitar satu-dua video, infografis, pretest dan postes, masih tanya jawab berbentuk game. Bahkan salah satu modul mewajibkan melampirkan file “best practise” sebagai syarat kelulusan.

Agak krusial karena peserta wajib melampirkan nomor telepon yang hari ini merupakan jantung data pribadi kita.

Setelah berhasil melewati semua sesi modul, peserta mendapatkan sertifikat bertanda tangan Dindik DKI Jakarta dan logo flatform tersebut dipojok kanan.

Dalam keterangan dalam sertifikat tersebut, untuk guru yang menyelesaikan satu modul disebut melewati 32 jam pembelajaran, padahal saya sendiri menamatkan satu modul sambil goreng pisang tanpa gosong.

Model pelatihan yang mendapatkan sertifikat kilat semacam ini umumnya digemari oleh para guru untuk menunjang jumlah jam sertifikasi mereka.

Baca juga: Jokowi: Jika Sudah Divaksin, Segera PTM Terbatas

Padahal di satu sisi, guru sering dipersalahkan karena belajar tidak fokus pada kualitas materi ajar. Namun di sisi lain, manajemen pendidikan terkait guru justru didorong agar mereka menjadi “pengejar” jam kerja.

Pada akhirnya baik pelatihan itu sendiri tidak berkaitan langsung dengan kesiapan guru dalam PTM yang didalamnya adalah kemampuan Blended Learning. Semua berjalan sesuai tujuannya masing-masing, baik dinas yang tidak mau repot dan flatform digital yang berhasil sambil promosi dan menyedot data kita.

***

Ketika saya mencoba simulasi beberapa bulan silam, Blended Learning, terasa bahwa fasilitas teknologi penunjang sangat berpengaruh.

Misal, sinyal sekolah yang jelek dan speaker yang bermasalah membuat blended learning akan tamat riwayatnya. “The end”.

Meski dianggap sepele, speaker dan mic menjadi sangat krusial. Saya tidak tahu mengapa dalam persiapan PTM ini malah menjadi acara hajatan para guru, siswa dan orang tua untuk berwisata secara serempak pada satu aplikasi pembelajaran secara bersamaan.

Dari segi pertanyaan yang sangat psikologisentris, flatform tersebut sebenarnya mendapatkan banyak data penting soal ketertarikan guru, siswa dan orang tua mengenai tools-tools yang bisa dijual dalam dunia pendidikan (Jika anda orang marketing, anda pasti bisa menjelaskan situasi ini lebih panjang lebar).

Semua itu dilaksanakan dengan sukarela oleh guru, siswa dan orang tua karena menjadi aturan resmi Dindik DKI Jakarta.

Perusahaan digital, lagi-lagi menyedot data dunia pendidikan seperti menaruh sedotan dalam tulang sumsum kaki sapi. Sekali sedot langsung mendapatkan semuanya lancar, lembut dan tanpa hambatan.

Penulis Kepala Bidang Advokasi Guru P2G

Continue Reading

Hot Topic

Kebakaran Lapas 1 Tangerang Renggut 41 Nyawa, Menkumham Minta Maaf

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly meminta maaf kepada seluruh pihak, khususnya korban dan keluarga korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten.

Diketahui, kebakaran itu merenggut setidaknya 41 nyawa warga binaan Lapas Tangerang, pada Rabu 8 September 2021 dini hari.

“Atas nama Kemenkumham secara khusus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saya meminta maaf atas kejadian ini, kejadian yang tidak kita inginkan,” kata Yasonna, Rabu 8 September 2021.

Yasonna mengaku telah meminta maaf secara pribadi kepada sejumlah keluarga korban kebakaran ini.

Dia pun memastikan pemerintah akan menanggung segala bentuk pemulasaraan jenazah, pemakaman jenazah, urusan identifikasi jenazah, termasuk juga santunan kepada keluarga korban.

Baca juga: Kebakaran Lapas Tangerang, Menkumham Harus Bertanggungjawab

Yasonna mengaku akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam insiden kali ini. Dia menyebut kejadian kebakaran ini merupakan musibah yang menjadi evaluasi pihaknya dalam memperbaiki sistem di seluruh Lapas Indonesia.

“Kalau namanya pimpinan lepas tanggung jawab itu sudah tidak benar. Saya sebagai menteri, tentu saya harus menyampaikan tanggung jawab, tentu saya akan meminta jajaran saya di bawah. Tapi ini jelas musibah dan tidak kita inginkan,” kata dia.

Yasonna juga mengaku telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mulai melakukan evaluasi terhadap usia bangunan lapas, juga pada bagian lainnya seperti instalasi listrik. Upaya itu menurutnya sebagai langkah mitigasi dalam mencegah kejadian nahas serupa terjadi kembali.

Yasonna juga akan memperbaiki sistem alarm atau peringatan kebakaran di sejumlah Lapas, serta menambah jumlah petugas yang berjaga di Lapas menyusul kondisi over kapasitas dimana-mana.

“Saya juga sudah meminta jajaran untuk betul-betul objektif dalam soal ini. Kita lihat, memang kita mengakui bahwa gedung Lapas kelas I ini adalah gedung lama yang didirikan tahun 1972 ya,” ujar Yasonna.

HY

Continue Reading

Uncategorized

Keamanan Siber Indonesia Disebut Meningkat

Published

on

By

Keamanan Siber Indonesia Disebut Meningkat

Channel9.id-Jakarta. Global Cyber Security Index (GCI) Indonesia pada 2020 ada di peringkat ke-24 dari 194 negara, berdasarkan publikasi International Telecommunication Union (ITU) pada 2021. Peringkat ini naik jika dibandingkan dengan periode di 2018, di mana Indonesia ada di peringkat ke-41.

Untuk diketahui, GCI merupakan referensi terpercaya yang mengukur komitmen negara-negara anggota terhadap keamanan siber tingkat global.

Sementara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan bahwa Indonesia di tingkat regional ada di peringkat ke-6 se-Asia Pasifik dan peringkat ke-3 se-Asia Tenggara, menyusul Singapura dan Malaysia.

Tingkat perkembangan keamanan siber di setiap negara dianalisis dan dinilai berdasarkan lima pilar, yaitu Legal Measures, Technical Measures, Organizational Measures, Capacity Development Measures dan Cooperation Measures.

Di RPJMN Tahun 2020-2024, GCI menjadi salah satu indikator Prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber—yang diharapkan selalu meningkat. Adapun skor Indonesia yang dicapai pada GCI tahun 2020 ialah 94,88. Angka ini naik 17,28 poin dari skor pada tahun 2018. Ini memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menetapkan bahwa target penilaian GCI Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 79,20.

“Di tahun ini kita berada di peringkat ke-24 pada Global Cybersecurity Index dari 194 negara di seluruh dunia dengan skor 94,88. Ini juga tentu tidak datang begitu saja. Ini juga kerja keras semuanya, sehingga kita bisa meningkat sangat tajam,” ujar Hinsa Siburian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), secara daring, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan bahwa peningkatan GCI Indonesia ini merupakan keberhasilan kinerja seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi maupun komunitas atau masyarakat. Semuanya bekerja sama melakukan konsolidasi dan koordinasi di bidang keamanan siber sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Upaya ini mendukung terwujudnya ekosistem ruang siber di Indonesia yang aman, nyaman, dan terus berkembang.

“Ini adalah prestasi yang sangat bagus karena kita banyak melakukan pembenahan. Kita juga melaksanakan kinerja yang lebih bagus. Kita menyusun berbagai peraturan perundang-undangan. Saya yakin, ke depan ini masih bisa kita tingkatkan lagi,” tandas Hinsa.

(LH)

Continue Reading

HOT TOPIC