Channel9.id-Jakarta. KPK memanggil kembali Hakim Pengadilan Agama Bogor Ida Zulfatria terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR. Ida dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT MD (Minarta Dutahutama) Leonardo Jusminarta Prasetyo. “Dipanggil sebagai saksi tersangka LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa […]
Penulis: Arif
PPP Realistis Soal Pembagian AKD
Channel9.id-Jakarta. Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi menyatakan PPP realistis dalam pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan ( AKD). Sebab, kata Achmad, partainya memiliki perolehan suara terkecil di DPR. “Kalau soal mau itu (pimpinan AKD) pasti mau yang prestise semua, tapi yang realistis lah,” kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/10). Meskipun begitu, Baidowi […]
KPK Minta Melchias Marcus Penuhi Panggilan
Channel9.id-Jakarta. KPK menjadwalkan pemanggilan ulang Politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng, pada Selasa (8/10). Mekeng akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM. KPK meminta Mekeng agar kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini. Sebab, Mekeng sudah tiga kali […]
Bamsoet Minta RUU KUHP Dibahas Kembali
Channel9.id-Jakarta. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap DPR periode 2019-2024 segera membahas kembali RUU KUHP. Kali ini, Bamsoet berharap DPR dapat memperhatikan semua kritik dan aspirasi dari masyarakat. “Pembahasan RUU KUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk cooling down sehingga bisa sama-sama kembali terjun menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. […]
Ketua DPR Jamin Pimpinan AKD Dibagi Tiap Fraksi
Channel9.id-Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani memastikan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dibagi untuk setiap fraksi. Penentuan AKD hari ini, dilaksanakan usai rapat pimpinan DPR dan akan dilanjutkan dengan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi. “Kemudian diteruskan rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi terkait dengan penentuan AKD-AKD. Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan […]
Politisi PDIP Nilai Pembatalan UU KPK Harus Melalui Judicial Review
Anggota Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menyatakan pembatalan UU KPK perlu melalui judicial review. Bambang sendiri menolak penerbitan Perppu. “Kalau UU sudah diketok, ya constitutional law lah, tidak ada cara lain ya judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” kata Bambang ditemui di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (7/10). Terkait isu penerbitan Perppu, Bambang menyatakan langkah itu bisa diambil […]
Masinton Nilai Ghufron Bisa Dilantik Jadi Pimpinan KPK
Channel9.id-Jakarta. Pengusul Revisi UU KPK Masinton Pasaribu menyatakan pimpinan KPK Terpilih Nurul Ghufron bisa dilantik, lantaran Ghufron masih berumur 45 tahun. Diketahui, UU KPK yang baru saja disahkan mengatur syarat usia minimal calon pimpinan adalah 50 tahun. “Ghufron dipilih masih menggunakan UU 30/2002 yang belum direvisi, jadi tetap bisa dilantik,” ujar Masinton kepada wartawan, Senin […]
Bamsoet: Presiden Mempertimbangkan Matang Terkait Penerbitan Perppu KPK
Channel9.id-Jakarta. Bambang Soesatyo (Bamsoet) enggan menyampaikan sikap atas nama partainya terkait Presiden yang mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK. Namun, Bamsoet yakin Jokowi memiliki perhitungan matang soal rencana penerbitan Perppu KPK. Menurut Bamsoet, pertanyaan soal Perppu tersebut baru tepat ditanyakan kepada dirinya bila kelak menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Namun, Bamsoet mengaku belum berpikir untuk […]
Mantan Ketua MK Nilai Perppu KPK Hak Subjektif Presiden
Channel9.id-Jakarta. Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai, Perppu merupakan wewenang subjektif Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ya itukan wewenang subjektif dari presiden,” kata Hamdan, kepada wartawan di Hotel Boutique, Jalan Angkasa, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin (7/10). Hamdan menyatakan pula bahwa Perppu merupakan hak subjektif Presiden yang nantinya bisa diterima atau ditolak DPR. Sebagai hak subjektif […]
DPR Serahkan Perppu KPK Kepada Presiden
Channel9.id-Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan menyerahkan sepenuhnya tentang Perppu KPK kepada Presiden Jokowi. DPR, kata Puan, tak bisa menindaklanjuti apapun langkah terkait Perppu KPK sebab DPR periode ini belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Oleh karena itu, menurut Puan, semuanya harus ditunggu terlebih dahulu sebelum DPR memutuskan sesuatu. “Iya (serahkan pada […]










