Connect with us

Nasional

Bahas Antisipasi Libur Panjang, Mendagri Gelar Rakor

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia untuk mengantisipasi libur cuti bersama pada minggu depan.

Kegiatan “Rapat Koordinasi Antisipasi Libur Panjang Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW” itu dilakukan secara virtual pada Kamis, (22/10) di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.

Baca juga: Libur Panjang Akhir Oktober, Jokowi: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Tito menyoroti perlunya kesigapan stakeholder untuk mengantisipasi adanya lonjakan warga yang bepergian ke luar kota. Ia juga menyoroti kemungkinan angka penularan Covid-19 meningkat.

“Mobilitas masyarakat yang tinggi, baik ada yang mungkin pulang kampung atau yang berlibur ke tempat tujuan berlibur dan lain-lain, sehingga menimbulkan kerawanan terutama penularan Covid-19 yang perlu diantisipasi oleh semua stakeholder pusat dan daerah,” ujar Tito.

Dalam rapat itu hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk memberikan arahan kepada para kepala daerah dan Forkopimda.

Di samping itu, hadir secara virtual beberapa pejabat yang mewakili kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Ketenagakerjaan, BIN, TNI, dan Polri, dan ikut memberikan arahan dalam rangka antisipasi libur panjang tersebut.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio, PPATK: Hampir Pasti Bohong

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan, sumbangan Rp 2 triliun Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 sejauh ini hampir dipastikan bohong.

“Sampai hari ini, hampir bisa dipastikan ini bodong,” katanya di Jakarta, Rabu (04/08).

Dian menyebut, pihaknya telah menelusuri dan menemukan jika pemberi tidak memiliki latar belakang pengusaha yang memiliki banyak penghasilan.

“Ini sebetulnya kenapa PPATK harus turun tangan yang pertama bahwa transaksi dalam jumlah besar seperti ini setelah kita hubungkan dengan profiling si pemberi atau sebagi profiling, ini adalah inkosistensi, ini adalah tentu saja ada masuk kriteria mencurigakan seperti ini,” jelasnya.

Baca juga: MUI Kecewa Bantuan 2 Triliun Ternayta Bohong 

Dian menjelaskan, PPATK turun tangan lantaran penerima bantuan adalah bagian dari kategori PEP (Politically exposed person).

“Menerima masuk dalam kategori PEP (Politically exposed person) atau kategori PPATK itu adalah ketegori dari pusat ke daerah berbagai level, yang memang merupakan suatu person yang kita anggap sensitif yang kita klarifikasi terkait transaksi-transaksi seperti ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberian janji kepada pejabat negara adalah hal serius. Seharusnya pemberian itu dipastikan terlebih dahulu apakah terjadi dan tidak mencurigakan. Sebab itu pihaknya saat ini terus menelitinya.

“Nanti kita meneliti, seandainya ini jadi terealisasi Rp 2 triliun itu tugas berat PPATK dari mana uang 2 T itu, jadi kalau misalnya jelas profile mungkin sudah bisa clear, tapi begitu nanti tidak bisa diklarifikasi mungkin nanti persoalan PPATK yang sangat serius,” paparnya.

Jika uang bantuan tersebut tidak terealisasi, sambung Dian, maka akan terjadi pencederaan. Apakah nanti terkait mengganggu integritas pejabat terkait dengan dugaan sistem keuangan.

“Dalam konteks bahwa sistem keuangan tidak boleh dipakai untuk main-main untuk kejahatan, itulah sebabnya kami melakukan penelitian dari awal sampai sekarang, dan sampai nantinya sampai hasil analisis PPATK yang ujungnya akan kita serahkan pihak kepada Kapolri,” tutupnya.

 

 

Continue Reading

Nasional

Luhut Undang Pakar Buat Formula Redam Pandemi Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya telah menyusun dan membuat formula pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Secara umum ada tiga aspek, yaitu mengurangi potensi penularan dengan menerapkan 3M dan 3T, mengurangi durasi kontak, dan melakukan vaksinasi.

Luhut mengatakan, dirinya juga mengundang berbagai pihak mulai dari Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FGDB), Ikatan Dokter Indonesia, pengamat ekonomi, hingga perwakilan himpunan mahasiswa untuk menggali masukan soal penanganan Covid-19.

“Pada Selasa, 3 Agustus sore, kami melakukan pertemuan dan diskusi secara virtual dengan FGDB guna membahas upaya apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu, 4 Agustus 2021.

Luhut mengaku, dirinya meminta masukan dari pihak-pihak yang diundang untuk menghadapi keadaan kita khusus mengenai kasus Covid-19 ini, lebih khusus lagi delta varian ini.

“Peran bapak/ibu kami perlukan untuk membantu apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah untuk mengendalikan pandemi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof Widodo dari Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan dukungan atas kerja dan upaya pemerintah yang telah dan akan dilakukan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk Jawa dan Bali. Ia menilai, selama ini banyak pihak dan oknum yang menyerang dan menilai upaya penanggulangan Covid-19 yang dikomandoi Menko Marves sudah gagal.

“Sebetulnya kalau ada orang yang bertanya apakah pemerintah telah gagal menangani pandemi, itu pertanyaan yang salah karena saat ini perang melawan pandemi masih proses dan belum selesai,” kata Widodo.

Selanjutnya, pada Selasa, 3 Agustus malam, Luhut menggelar rapat koordinasi yang mengundang seluruh kepala daerah di Pulau Jawa dan Bali, epidemiolog, Ikatan Dokter Indonesia, pengamat ekonomi hingga perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Jawa Bali. Dalam kesempatan ini, Luhut menjabarkan peta rencana atau road map pengendalian pandemi yang telah disusun dan ini kunci bagi semua pihak yang terlibat.

Luhut menuturkan, pembukaan aktivitas ekonomi akan tergantung kepada pencapaian vaksinasi, serta implementasi dari 3T dan 3M. Karena itu, dia meminta agar bulan Agustus harus dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan tiga aspek di atas.

“Setiap Pangdam, Kapolda, menulis capaian tracing dari tiap-tiap daerah, sehingga kita dapat memprediksi kapan target kita 1:10 bisa segera tercapai. Pemda saya juga minta bantuannya untuk ikut memantau tracing ini, semua harus kompak. Semua laporan menggunakan bahasa yang sama agar kita bisa mengejar target dengan baik,” ujar dia.

Baca juga: PPKM Darurat, Luhut: MObilitas dan Aktivitas Masyarakat Perlahan Menurun 

Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri juga memberikan masukan mengenai perlunya pemanfaatan dan keterlibatan mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa kedokteran dan bidang medis saja, namun juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa lainnya untuk membantu pemerintah dalam melakukan program 3T misalnya menjadi tenaga input kasus tracing di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra dan juga Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Raihan Ariatama menyatakan, mahasiswa siap membantu dan mendukung langkah pemerintah. Mereka juga memberikan masukan terkait upaya penanganan Covid-19 Jawa dan Bali.

Salah satunya, yaitu mahasiswa kedokteran yang saat ini memasuki tingkat akhir bisa dilibatkan atau diperbantukan menjadi tenaga kesehatan, dengan catatan keterlibatan mereka harus dijadikan atau diformulasikan menjadi sistem kredit semester (SKS) yang sudah diambil, serta bisa dikaitkan dengan program kampus merdeka sehingga jadi mereka tetap mendapatkan kredit dalam kuliah.

Merespons masukan tersebut, Luhut pun mengaku akan segera menghubungi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bisa merealisasikan usulan para mahasiswa.

“Saya setuju sekali tujuan Kampus Merdeka ini dan akan segera menghubungi Menteri Nadiem untuk segera merealisasikan permintaan teman-teman mahasiswa ini, supaya pandemi ini dapat diatasi bersama-sama,” ujar Luhut.

IG

Continue Reading

Nasional

Bukan Hoaks, Muhammadiyah Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti pada forum daring Universitas Muhammadiyah Gresik mengungkapkan, pihaknya telah menyalurkan dana lebih dari Rp 1 triliun untuk membantu masyarakat selama pandemi COVID-19. Selain itu, 75 ribu relawan dan sejumlah rumah sakit dikerahkan untuk membantu penanganan COVID-19.

“Termasuk pada situasi seperti inilah sebenarnya peran kerahmatan umat Islam dan peran kerahmatan Islam itu justru menjadi sangat diperlukan. Kalau kita mengikuti sepak terjang Muhammadiyah sejak pandemi dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pada Maret 2020 lalu, Muhammadiyah bahu-membahu bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat agar bagaimana bisa mengatasi dan berkontribusi di dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini beserta permasalahan yang ada,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis yang dikutip di situs Muhammadiyah, Selasa, 3 Agustus 2021.

Kendati Muhammadiyah sudah bekerja melawan pandemi, Mu’ti memandang hal itu masih kurang. Ia menyitir pandangan Kiai Ahmad Dahlan tentang setiap ayat di dalam Al-Qur’an wajib diamalkan secara nyata untuk kemaslahatan manusia dan lingkungannya.

Baca juga: Anak Bungsu Akidi Tio Janji Uang Donasi Rp2 Triliun Cair Hari Ini 

Menurut Mu’ti, Muhammadiyah telah menggerakkan semua potensi yang dimiliki untuk terlibat aktif dalam penanganan pandemi. Semua sektor itu mulai dari bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan keagamaan.

“Alhamdulillah tanpa bermaksud mengecilkan arti dan memberikan dimensi di mana Muhammadiyah bekerja sendiri, kami hanya ingin sedikit menyebut bagaimana Muhammadiyah sejak pandemi COVID-19 ini menurut laporan yang telah kami terima sudah melibatkan lebih dari 83 rumah sakit dari sekitar 116 Rumah Sakit Muhammadiyah yang cukup kuat,” tuturnya.

“Itu belum (termasuk) pelayanan melalui klinik-klinik Muhammadiyah dan juga melibatkan lebih dari 75.000 relawan, baik dari tenaga kesehatan maupun relawan kemanusiaan dan relawan-relawan lain, terutama yang berkaitan dengan layanan-layanan sosial dan layanan-layanan keagamaan,” imbuhnya.

Mu’ti mendapatkan laporan bahwa saat ini sudah lebih dari Rp 1 triliun yang telah disalurkan Muhammadiyah.

“Dan dari sudut dana, kami mendapat laporan sudah lebih dari Rp 1 triliun dana yang didistribusikan Muhammadiyah untuk membantu masyarakat dari semua kalangan selama pandemi COVID-19 ini,”jelasnya.

Kendati demikian, Mu’ti merasa Muhammadiyah masih belum mencapai pesan yang diajarkan Kiai Ahmad Dahlan. Karena itu, dia berpesan kepada seluruh anggota untuk tidak berhenti berbuat baik buat umat, bangsa, dan kemanusiaan.

“Kita tentu merasa masih kurang dengan apa yang telah kami lakukan ini. Tapi kami tidak ingin bahwa persoalan COVID-19 ini akan terus berlanjut dan kemudian kita tidak segera bangkit dan kemudian kita (berharap) bisa beraktivitas sebagaimana biasa,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC