Channel9. id – Denpasar. Sebagai destinasi wisata utama nasional, Bali membutuhkan terobosan penguatan energi.Salah satunya dengan penggunaan enegi gas bumi (LNG) yang ramah lingkungan dan rendah emisi. Apalagi, cadangan gas alam cair nasional yang besar yang sampai kini lebih dinikmati negara lain karena ekspor gas.
“Dari visinya Bali kan membangun Semesta Kencana. Kami mengintegrasikan seluruh pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya energi, agar tercipta ketahanan energi di Bali,” kata Ida Bagus Setiawan, kepada media di Bali/ 16/4/2023.
Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini, penguatan regulasi sudah dilakukan untuk mewujudkan visi ini dengan kompaknya Pemprov dan DPRD Bali serta dukungan masyarakat.
Daerah wisata internasional, harus mengikuti trend dunia yaitu penggunaan energi bersih. “Sempat muncul diskursus, kenapa tidak energi terbarukan (EBT), resources kita terbatas, kemudian secara nasional belum firm, kecuali daerah yang punya sumber,” tegas Bagus.
Walau demikian, agar transisi energi harus berjakan mulus, maka harus ada background yang kuat dan tentunya dengan energi bersih untuk mengurangi penggunaan BBM dan batu bara.
Sampai kini Bali masih dipasok 30-40 persen dari PLTU Celukan Bawang di utara Bali dan ini akan terus dikurangi sejalan dengan strategi nasional tentang bauran energi.
Pemprov Bali juga sadar, adanya pasokan Jawa Bali terutama via kabel laut dari PLTU Paiton. “Kami dapat energi bersihnya, karena sumber listriknya ada ada di Jawa, ini ‘kan tidak fair,” kata Bagus.
“Riilnya sampai kini dengan bauran BBM, coal dan energi surya walau terbatas, jika berfungsi semua kapasitasnya hingga 2025 ‘relatif’ aman,” ujarnya.
Namun, ini belum cukup bagi kebutuhan pasca Pandemi Covid dimana situasi sudah kembali normal, sehingga perlu diantisipasi.
Dalam rancangan Rancangan Umum Energi Daerah, Gubernur Bali Wayan Koster sangat visioner dalam menghadapi tantangan ketahanan energi bersih.
Pemprov Bali sudah meneken perjanjian kerjasama dengan PLN hingga tahun 2029 mengutamakan energi gas dan ini sudah didiskusikan dalam forum Dewan Energi Nasional.
Seluruh stake holder di Bali pun seia sekata. Ketua DPD Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr. I Nyoman Sugawa Korry saat menerima perwakilan desa adat yang mendukung terminal khusus LNG Sidakarya.
Warga desa adat yang wilayahnya terdampak Tersus LNG Sidakarya pun sudah tidak lagi menolak, karena issue lingkungan sudah diatasi dengan penggunaan teknologi FSRU dan pipanisasi yang minim penggunaan lahan mangrove.
Namun semua stake holder di Bali dibuat bingung dengan rekomendasi Menko Marvest yang seolah balik arah ke titik awal sebelum semua langkah mitigasi termasuk soal keamanan dijalankan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sudah seharusnya tidak melempar tanggung jawab pemberian izin AMDAL yang menjadi tugas pokok dan fungsi KLHK.
Sudah seharusnya Pemerintah pusat berpihak kepada daerah yang punya visi dan mampu merealisasikan ketahanan energi yang baik. Bali bisa menjadi contoh daerah lain, tidak perlu merepotkan pusat tetapi sadar betul potensi keberlangsungan alam dan kehidupan adat tetap bisa lestari.
“Ketahanan energi Bali bukan berarti Bali mau merdeka, sebagai destinasi wisata utama nasional kami butuh pasokan energi yang andal,” ujar Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari Guru Besar Teknik Elektro Universitas Udayana.
Baca Juga : PLN Targetkan seluruh Pembangkit Netral Karbon pada 2060
Baca Juga :Konversi Pembangkit dengan Gas, PLN Hemat Rp 4 Triliun
