Connect with us

Hot Topic

Bareskrim Polri Tahan Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri akhirnya menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pencabutan red notice Djoko Tjandra. Dua tersangka itu yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi.

Kedua tersangka sebelumnya tak ditahan sejak pengumuman penetapan tersangka mereka pada 14 Agustus 2020.

“Tersangka NB (Napoleon Bonaparte) langsung dilakukan swab dan selanjutnya dilakukan upaya paksa berupa dilaksanakan penahanan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Rabu (14/10).

“Kemudian, saudara TS (Tommy Sumardi) pukul 12.00 WIB juga demikian. Datang langsung dilakukan swab, dan selanjutnya dilakukan penahanan,” lanjutnya.

Penahanan itu dilakukan usai kedua tersangka menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri hari ini.

Penahanan, juga dilakukan Polri menjelang pelimpahan tahap kedua berkas perkara dugaan korupsi kasus pencabutan red notice itu ke pihak Kejaksaan.

“Itu yang perlu rekan-rekan ketahui terkait komitmen polri dalam kasus pencabutan red notice,” pungkasnya.

Untuk informasi, dalam perkara ini, Djoko Tjandra diduga mengucurkan dana ke oknum jenderal polisi untuk membantu menghapus red notice atas nama dirinya dari basis data interpol.

Pihak yang ditujukan untuk membantu proyek itu adalah Napoleon Bonaparte yang merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan membawahi Sekretaris NCB Interpol yang mengurus red notice.

Polri kemudian mengumumkan penetapan tersangka Napoleon dan Tommy pada 14 Agustus.

Dalam perkembangan kasusnya, Napoleon mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun gugatan itu ditolak hakim. Bahkan, dalam sidang praperadilan terungkap bahwa proyek pencabutan red notice itu telah disepakati memakan upah biaya sebesar Rp10 miliar.

Kesepakatan itu dilakukan antara Djoko Tjandra dengan pengusaha Tommy Sumardi yang kemudian berlanjut dengan sejumlah perwira tinggi Polri.

Proses perencanaan itu mulai berjalan sejak Maret 2020. Djoko saat itu meminta Tommy membantu penghapusan red notice atas nama dirinya. Kemudian, Tommy Sumardi mendatangi kantor Brigjen Prasetijo Utomo dan meminta untuk dikenalkan kepada Napoleon.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Survei Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Urutan Pertama

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan teratas calon presiden 2024 berdasarkan lembaga survei Indikator. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan kedua dan ketiga.

Survei yang dilakukan Indikator terkait pilihan capres ini bukanlah yang pertama kali. Terakhir, dilakukan pada 24-30 September 2020. Sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Adapun metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Baca juga: Elektabilitas Anies Diapit Prabowo dan Ganjar

Dari hasil survey, kader PDIP Ganjar Pranowo memiliki jumlah suara tertinggi, yakni sebesar 18,7%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan raihan 16,8%, dan Anies Baswedan 14,4%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Ganjar Pranowo selalu menduduki tingkat pertama dalam 3 survei terakhir.

“Bulan September ini kita melakukan lagi survei dan hasilnya Ganjar berada di tingkat pertama di 3 survei terakhir. Kemudian disusul Pak Prabowo dan Anies Baswedan di tingkat ketiga ini juga stagnan posisinya,” kata Burhanuddin, dalam hasil survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10).

Indikator menyodorkan 15 nama kepada responden, berikut ini hasilnya:

Ganjar Pranowo 18,7%
Prabowo Subianto 16,8%
Anies Baswedan 14,4%
Sandiaga Salahuddin Uno 8,8%
Ridwan Kamil 7,6%
Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%
Khofifah Indar Parawansa 4,0%
Gatot Nurmantyo 1,4%
M. Mahfud MD 1,3%
Airlangga Hartarto 1,2%
Puan Maharani 0,9%
Erick Thohir 0,8%
Tito Karnavian 0,4 %
Muhaimin Iskandar 0,2%
Budi Gunawan 0,1%

Continue Reading

Hot Topic

Oknum Polisi Jadi Kurir Narkoba, Komisi III DPR: Perketat Pengawasan Terhadap Anggota

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Seorang oknum perwira polisi menjadi kurir narkoba di Riau. Komisi III DPR menilai kasus ini menjadi peringatan keras bagi Polri. Dia pun meminta Polri membuat pengawasan yang lebih ketat terhadap anggotanya.

Untuk Informasi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap oknum polisi berpangkat perwira yang terlibat penyelundupan 16 kilogram sabu. Oknum polisi tersebut berinisial IZ (55).

“Polri harus sadar dengan kewenangan besar yang mereka punya, rawan sekali terjadi penyalahgunaan wewenang untuk hal-hal yang berbahaya seperti ini. Sehingga dengan kasus ini, Polri harus membuat sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap anggotanya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan, Minggu (25/10).

Tak hanya itu, Sahroni meminta Polri bergerak cepat jika ditemukan gerak-gerik mencurigakan dari anggotanya. Dia tak ingin ulah dari oknum ini mencoreng nama kepolisian.

“Bila ada gerak-gerik sedikit saja yang mencurigakan, langsung selidiki. Jangan sampai karena oknum 1-2 orang, kredibilitas Polri satu negara jadi rusak,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Polri Pecat 113 Anggota Sepanjang Januari Hingga Oktober 2020

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, sepanjang Januari hingga Oktober 2020, sebanyak 113 oknum anggota Polri dipecat karena melakukan berbagai pelanggaran berat. Sebagian besar tersangkut kasus narkoba.

“Tindakan tegas polisi yang terlibat berbagai pelanggaran berat khususnya narkoba dipecat. Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).

Menurut Argo, oknum anggota Polri yang terlibat masalah hukum termasuk narkoba ada yang sudah inkracht dan masih berproses di persidangan.

Argo menegaskan, Polri berkomitmen memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dia mengatakan, siapapun yang terlibat akan ditindak tegas tak terkecuali anggota Polri.

“Komitmen Kapolri Jenderal Idham Azis sudah sangat jelas dan tegas. Oknum anggota yang terlibat harus dihukum mati karena yang bersangkutan tahu undang-undang dan tahu hukum,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC