Connect with us

Hukum

Bea Cukai Juanda Gagalkan Penyelundupan Narkotika

Published

on

Channel9.id-Sidoarjo. Bea Cukai Juanda kembali berhasil menggagalkan tindak pidana berat/Extraordinary Crime, yaitu upaya penyelundupan Methampetamine (sabu-sabu) dan MDMA (Ecstasy) ke wilayah Republik Indonesia melalui Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional T-2 Juanda.

Situasi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun tidak menjadi hambatan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan maksimal terhadap upaya-upaya pelanggaran hukum yang salah satunya penyelundupan narkotika.

Berkat kerja keras petugas gabungan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Juanda Surabaya, Polres Sidoarjo dan TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Petugas mengamankan dua penyelundup sabu seberat 6,045 kilogram dan 100 butir pil ekstasi dari Malaysia.

Sabu dan ekstasi tersebut dibawa tiga penumpang AirAsia Nomor Penerbangan QZ 321 rute Kuala Lumpur-Surabaya.

Baca juga : Pesta Pasca Vaksin, Polisi Bakal Panggil Raffi Ahmad

Saat pemeriksaan bagasi lewat alat X-Ray petugas mendapati barang mencurigakan dengan claim tag atas nama Rizal, Holil, dan M Bahri.

Petugas kemudian melakukan pencarian dan akhirnya menemukan tiga orang penumpang tersebut yang gerak-geriknya juga sudah mencurigakan. Setelah dilakukan validasi dokumen sesuai protokol kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada tiga orang tadi beserta bagasi yang dibawa.Hasil pemeriksaan bagasi milik Rizal, 22, warga Kabupaten Sampang, petugas mendapati 18 bungkus kristal putih sabu seberat 3,045 kilogram.

Kronologis penangkapan, Terhadap penumpang dan bagasi atas nama Rizal dilakukan pemeriksaan mendalam dan ditemukan benda mencurigakan yang berjumlah 18 bungkus kristal berwarna putih berukuran kecil dan 6 (enam) bungkus kristal berwarna putih berukuran besar, yang disebar dan disembunyikan didalam 6 (enam) pcs lampu sorot LED.

Terhadap penumpang dan bagasi atas nama Holil dilakukan pemeriksaan mendalam dan ditemukan benda mencurigakan ditemukan 25 bungkus kristal berwarna putih berukuran kecil, 30 butir pil berwarna hijau, 30 butir pil berwarna coklat dan 40 butir pil bewarna jingga yang diduga MDMA (total 100 butir), yang disebar dan disembunyikan didalam 2 set kipas angin gantung.

Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan narco test diketahui bahwa barang berupa kristal putih yang disembunyikan oleh Rizal dan Holil tersebut adalah methamphetamine. Terhadap kristal putih tersebut, juga telah dilakukan uji laboratorium di Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas II Surabaya dan hasilnya kedapatan positif Methamphetamine (sabu-sabu) serta terhadap pil tersebut hasilnya kedapatan positif MDMA (Ecstasy). Terhadap penumpang dan bagasi atas nama Mohammad Bahri dilakukan pemeriksaan mendalam, akan tetapi tidak ditemukan NPP.

Sementara dalam tas atas nama M Bahri, petugas tidak menemukan adanya barang narkotika.”Ini penggagalan upaya penyelundupan pertama di awal tahun di masa pandemi,” kata Kepala Bea Cukai Tipe Madya Pabean Juanda Budi Harjanto, Rabu (14/1).

Petugas bea cukai kemudian berkoordinasi dengan aparat Polresta Sidoarjo untuk melakukan pengembangan lebih jauh. Ini dilakukan untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba tersebut.
Sementara itu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pebean Juanda Budi Harjanto mengatakan, para penyelundup narkotika khususnya sabu yang telah tertagkap sebelumnya menggunakan beragam cara untuk lolos dari pemeriksaan petugas Bandara Juanda.

“Mereka memasukkan sabu-sabu ke dalam aneka barang bawaan seperti rice cooker, kemasan makan ringan dan lainnya,” jelas Budi.

Ketiga pelaku Bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Ketua Cyber Indonesia Laporkan Mbak You Terkait Ramalan Presiden Jokowi Lengser Pada 2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid akan melaporkan Mbak You terkait ramalannya tentang nasib kekuasaan Presiden Jokowi pada tahun ini.

Sebelumnya, video berisi ramalan Mbak You beredar di media sosial. Dalam video itu, dirinya meramalkan pada 2021 akan ada konflik dan kejahatan serta penjarahan, juga pergantian presiden.

“Paling rencana mau melaporkan itu hari Senin atau Selasa,” kata Muannas, Minggu 18 Januari 2021.

Muannas menyampaikan, pihaknya kemungkinan akan melaporkan Mbak You ke Polda Metro Jaya. Saat ini dirinya masih mengumpulkan bukti.

“Kita juga masih minta pendapat ahli kan soal kemungkinan ini ada indikasi pidana, tapi menurut kita ini sudah terang benderang, karena pernyataan yang dibuat itu kan jelas meresahkan,” katanya.

Bukan hanya sekadar meresahkan, menurut Muannas, ramalan Mbak You juga ada indikasi berita bohong.

“Yang paling nyata itu ramalan tahun 2021 dia revisi ke 2024. Berita bohong dilarang oleh pasal 14 UU nomor 1 UU 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Ancamannya 10 tahun,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga membuka opsi untuk menyertakan UU ITE dalam laporannya nanti. Sebab, narasi tersebut didapatkannya dari kanal Youtube milik Mba You

“Pasal 28 ayat 2 (UU ITE) kebencian di tengah masyarakat, permusuhan, kan itu menimbulkan ketidaktenangan, kenyamanan, orang jadi berpikir dan yang membuat statemennya dijerat dengan pasal berita bohong,” tambahnya.

“Kita masih download buktinya kan video di Youtube. Di sana dia sedang konferensi pers dan menyampaikan tentang pernyataan itu,” pungkas.

HY

Continue Reading

Hukum

Terkait Korupsi Edhy Prabowo, KPK Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi pada Senin hari ini (18/1). Keduanya akan menjadi saksi dalam penyidikan kasus suap yang menjerat mantan menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo (EP). Sebelumnya, keduanya telah dipanggil KPK. Namun, belum menghadiri panggilan penyidik. Rohidin tidak hadir pada hari Selasa (12/1) setelah surat panggilan belum diterima yang bersangkutan.

Begitu pula, Gusri tidak hadir pada hari Senin (11/1). Gusril pun mengaku tidak pernah mendapat surat panggilan.

Keduanya dipanggil dalam penyidikan kasus suap oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada tahun 2020.

Baca juga: Kasus Impor Benur, KPK Periksa Bupati Kaur Bengkulu 

“Benar, sesuai dengan informasi yang kami terima, Senin (18/1), Bupati Kaur Gusril Pausi dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik KPK,” ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/1).

Ali memastikan surat panggilan pemeriksaan untuk keduanya sudah dikirim dan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Kami memanggil seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini,” tuturnya.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya, yakni staf khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Safri (SAF), staf khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata (APM).

Selanjutnya, Amiril Mukminin (AM) dari unsur swasta/sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT). Edhy diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan forwarderdan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.

Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACK, yaitu Ahmad Bahtiar dan Amri senilai total Rp9,8 miliar. Selanjutnya, pada tanggal 5 November 2020, Ahmad Bahtiar mentransfer ke rekening staf istri Edhy bernama Ainul sebesar Rp3,4 miliar untuk keperluan Edhy dan istrinya, Iis Rosita Dewi, serta SafridanAndreau.

Uang itu diduga untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan istrinya di Honolulu, AS pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sekitar Rp750 juta, di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, serta baju Old Navy. Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy juga diduga menerima 100.000 dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Korupsi Bansos, KPK Mensinyalir Ada Arahan Khusus Juliari Batubara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga  tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) memberi arahan khusus untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Maka dari itu, KPK pun memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono (AW) untuk mendalaminya.

Adi menjadi saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Adi juga salah satu tersangka kasus tersebut.

“Adi Wahyono, PPK pada proyek bansos Tahun Anggaran 2020, masih terus didalami terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/1).

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara  

Selain Adi, KPK pada Jumat (15/1) juga telah memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yakni Manajer PT Pertani Muslih dan Ivo Wongkaren dari unsur swasta. Saksi Muslih, kata Ali, didalami keterangannya terkait adanya kerja sama dalam proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 pada Kemensos.

“Serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerja sama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan ke oleh Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini,” ucap dia.

PT Mandala Hamonangan Sude merupakan salah satu rekanan penyedia bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Sedangkan saksi Ivo Wongkaren, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos serta teknis pembayaran atas kerja sama tersebut.

Selain Juliari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HS) masing-masing dari pihak swasta. Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC