Channel9.id – Jakarta. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK Firli Bahuri dkk dari empat tahun menjadi lima tahun menuai polemik. Ketua MK Anwar Usman merespons soal perpanjangan masa jabatan tersebut. Namun, ia irit bicara ketika dimintai tanggapan oleh wartawan.
“Sudah, sudahlah. Kalau sudah putus nggak boleh saya komentari lagi,” kata Anwar usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).
Saat ditanya ketentuan open legal policy dalam putusan yang ada, Anwar juga tidak banyak komentar. Lagi-lagi, ia hanya menegaskan aturan tersebut sudah diputuskan.
“Itu sudah putus, silahkan membaca di pertimbangannya,” ujarnya.
Anwar juga tak berkomentar saat ditanya perpanjangan masa jabatan tersebut dibuat untuk Firli cs. “Saya tidak boleh memberikan komentar,” imbuhnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait masa jabatan pimpinan KPK.
Ghufron mengajukan permohonan perubahan masa jabatan pimpinan KPK yang semula empat tahun menjadi lima tahun.
Menurut hakim, masa jabatan KPK seharusnya disamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni lima tahun.
Selain itu, hakim menilai sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh presiden maupun DPR terhadap KPK dapat mengancam independensi KPK.
“Karena dengan kewenangan DPR maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri,” ucap Arief Hidayat.
Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK diubah dari semula empat tahun menjadi lima tahun.
“Menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi ‘Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tdiak dimaknai ‘Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan,” kata hakim konstitusi Anwar Usman.
Baca juga: Imbas Putusan MK, Masa Jabatan Firli Bahuri Diperpanjang 1 Tahun
HT
