Channel9.id, Jakarta – Rencana belanja pemerintah dalam APBN 2026 yang diperkirakan mencapai Rp3.820 triliun diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun depan. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan, besarnya anggaran tidak serta-merta menjamin pertumbuhan sesuai target 5,2%–5,8%, jika tantangan struktural yang selama ini berulang tidak diatasi.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai alokasi besar tersebut berpotensi efektif jika benar-benar diarahkan pada sektor strategis. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, hingga dukungan untuk UMKM, diakuinya memiliki efek pengganda pada perekonomian.
Namun, Yusuf menyoroti persoalan klasik yang selama ini menghambat dampak belanja negara, mulai dari lambatnya penyerapan anggaran, pemangkasan mendadak akibat penyesuaian fiskal, hingga dominasi belanja birokrasi dibandingkan belanja produktif.
“Pada 2025, dengan pagu Rp3.621,3 triliun, penyerapan anggaran baru mulai bergerak di kuartal III. Stimulus fiskal yang seharusnya merata justru menumpuk di akhir tahun, sehingga tidak optimal mendukung pertumbuhan,” ungkapnya.
Efisiensi anggaran di kuartal I/2025 bahkan menyebabkan konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% (year on year), dan memberi kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,08%, yang hanya mencapai 4,87%.
Yusuf juga menegaskan bahwa kualitas belanja harus diperbaiki. Jika kenaikan anggaran hanya memperbesar belanja rutin tanpa mendorong investasi produktif, dampak ekonominya akan terbatas.
Sementara itu, Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (DJSEF), Wahyu Utomo, menyatakan angka Rp3.820 triliun masih berupa proyeksi. Saat ini, rancangan belanja difokuskan pada kisaran 14,19%–14,83% dari PDB, sesuai dengan delapan agenda prioritas pemerintah.
Delapan fokus belanja tersebut mencakup ketahanan pangan, energi, program MBG, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, penguatan UMKM dan koperasi, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Angka resmi akan diumumkan pada Nota Keuangan 15 Agustus 2025.
Dalam rancangan awal, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi penerima alokasi belanja terbesar, yakni Rp217,86 triliun, melampaui Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI.
Meski porsi anggaran besar diarahkan ke program prioritas, tantangan utama pemerintah tetap sama: memastikan penyerapan tepat waktu, menjaga stabilitas fiskal, serta memastikan belanja benar-benar produktif agar APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
