Connect with us

Ekbis

Maaf Bu Menkeu, Indonesia Tidak Lebih Baik

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah, terutama pihak Kementerian Keuangan, makin sering mengutarakan Indonesia lebih baik dari banyak negara lain dalam hal dampak pandemi atas kondisi fiskal. Secara lebih khusus, tentang defisit anggaran dan rasio utang pemerintah atas Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasar sumber data yang sebagian besar serupa dengan Kemenkeu, yaitu dari International Monetary Fund (IMF), penulis memiliki pandangan berbeda.

Pada Rabu (3/3/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020, lebih baik dibanding berbagai negara lain. Defisit APBN sebesar Rp956,3 triliun, yang setara dengan 6,09 persen dari PDB disebut lebih rendah dibanding India, Filipina, hingga Malaysia.

Sebelumnya, pada Selasa (23/2/2021), Menteri Keuangan menyebut, rasio utang pemerintah mencapai 38,5% pada tahun 2020. Rasionya bertambah 8,5% atas PDB dari rasio tahun 2019. Namun, menurutnya hal itu terjadi ketika semua negara melakukan countercyclical, terutama menggunakan instrumen APBN yang menyebabkan defisit meningkat dan rasio utang publik meningkat.

Menkeu menilai kenaikan utang yang hanya satu digit tersebut masih lebih baik ketimbang negara lainnya. Dalam salah satu slide paparan Menkeu, besarnya tambahan rasio utang Indonesia memang tampak urutan keempat terendah dari tampilan data 16 negara. Campuran dari negara sebaya (peers) dan negara maju.

Pada slide yang sama, ditampilkan besaran rasio defisit atas PDB masing-masing negara. Tampak Indonesia menempati urutan kelima terendah.

Sebelumnya, Nota Keuangan dan APBN tahun 2021 secara khusus menyajikan grafik perbandingan rasio utang pemerintah dan perubahannya dari 11 negara. Negara emerging economies atau yang sebaya sebanyak 7 negara, termasuk Indonesia. Negara advanced economies sebanyak 4 negara. Data yang dipakai bersumber dari estimasi International Monetary Fund (IMF) pada World Economi Outlook (WEO) edisi Juni 2020. Tampak ingin memberi pesan, terdampak lebih kecil dari 7 negara lain dalam grafik itu.

Sebaiknya kita cermati lebih teliti berbagai besaran yang disampaikan di atas. Pertama, nilai PDB nominal tahun 2020 telah diumumkan oleh BPS pada 5 Februari 2021, yaitu sebesar Rp15.434,2 triliun. Cukup mengherankan, jika pihak Kemenkeu masih terus mengemukakan rasio defisit dan rasio utang yang berdasar prakiraan beberapa bulan lalu.

Besaran defisit realisasi sementara APBN 2020 adalah sebesar sebesar Rp956,3 triliun. Artinya rasio defisit atas PDB menjadi sebesar 6,20%.  Dari posisi utang pemerintah sebesar Rp6.074,56 triliun, maka rasionya atas PDB sebesar 39,36%. Keduanya lebih tinggi dari publikasi realisasi sementara APBN 2020 atau APBN Kita edisi januari 2021, yang hingga kini masih dipakai dalam paparan Kemenkeu.

Kedua, IMF biasa melakukan perubahan estimasi (update) tiap beberapa bulan. Kondisi pandemi tahun 2020 membuat perubahannya lebih signifikan dari biasanya. Update data terkini IMF dilakukan pada Januari 2021, dalam publikasi “Fiscal Monitor Update”. Data proyeksi Indonesia termasuk di dalamnya, meski belum semua negara dimutakhirkan.

Dibandingkan update Juni 2020 dan Oktober 2020, beberapa negara menjadi lebih buruk, dan sebagian lebih baik dari prakiraan semula. Baik untuk kondisi tahun 2020, maupun tahun 2021. Data yang dipakai oleh paparan Menkeu dalam hal rasio utang adalah dari update Oktober 2020.

Ketiga, proyeksi WEO IMF atas rasio utang disajikan hingga tahun 2021. Dan sewajarnya analisis dampak pandemi atas hal ini adalah hingga tahun depan. Paparan Menkeu yang bersumber dari WEO IMF tidak menyajikan proyeksi hingga tahun 2021. Padahal, ada negara yang rasionya diproyeksikan turun atau stagnan pada tahun 2021. Sedangkan untuk Indonesia, masih akan naik secara signifikan.

Perhitungan tambahan rasio utang selama dua tahun berdasar estimasi WEO Januari 2021 memperlihatkan Indonesia termasuk yang terdampak buruk. Bertambah sebesar 8,1%, dari 30,6% pada tahun 2019 menjadi 38,7%. Diprakirakan oleh IMF masih akan meningkat menjadi 43,1% pada tahun 2021.

Artinya rasionya bertambah sebesar 12,5% selama 2 tahun. Jika yang dianalisis adalah tambahan selama 2 tahun itu, tampak Indonesia termasuk yang buruk dari 7 negara peers yang disajikan oleh Nota Keuangan dan APBN 2021. Hanya lebih baik dari Afrika Selatan.

Keempat, pada tahun 2019 atau sebelum pandemi, rasio utang Indonesia memang relatif lebih rendah dari negara peers. Apalagi jika dibanding dengan negara advanced economies yang pada umumnya memiliki rasio utang yang tinggi. Untuk menganalisis dampak pandemi, dapat dilihat dalam persentase kenaikannya. Bukan hanya membandingkan tambahan besaran rasionya saja.

Sebagai contoh, Jepang. Dalam grafik Nota Keuangan dan APBN 2021 serta paparan Menkeu (23/2/2021) dikesankan kenaikan yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Padahal dalam persentase kenaikan berdasar update terkini, Jepang hanya bertambah 10,27%. Dari rasio sebesar 234,6% pada tahun 2019, menjadi sebesar 258,7% pada tahun 2020. Bahkan, rasionya diproyeksikan tetap bertahan sebesar itu pada tahun 2021. Artinya, selama dua tahun, rasionya hanya naik 10,27%.

Sementara Indonesia naik sebesar 26,47%, dari 30,6% pada tahun 2019 menjadi 38,7% pada tahun 2020. Rasio diprakirakan masih meningkat menjadi 43,1% pada tahun 2021. Artinya kenaikan rasio selama dua tahun mencapai 40,85%.

Dengan cara analisis dampak berupa persentase kenaikan rasio utang, Indonesia termasuk kelompok negara yang paling terdampak. Lebih buruk dari kebanyakan negara.

Kelima, defisit anggaran sebaiknya dibandingkan pula dengan berapa besar alokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. WEO IMF menyediakan data untuk hal tersebut, dan sempat dikutip beberapa kali oleh Kemenkeu. Data terkini yang dimutakhirkan oleh IMF nyaris tidak pernah dikedepankan lagi.

Dua negara yang menjadi contoh dalam paparan Menkeu sebagai memiliki rasio defisit yang lebih besar dari Indonesia adalah Malaysia dan Jepang. Malaysia mengalami defisit 6,5% dari PDB. Namun, IMF menginformasikan (update Januari 2021) bahwa alokasi untuk respon atas pandemi covid-19 sebesar 7,9% dari PDB. Jepang memang mengalami defisit sebesar 14,2%, namun alokasi respon pandeminya mencapai 44% dari PDB. Sedangkan, Indonesia dengan defisit sebesar 6,2%, hanya mengalokasikan sebesar 3,6% dari PDB.

Bagaimanapun, penulis percaya Pemerintah telah bekerja keras mengatasi dampak pandemi, serta cukup berhati-hati mengelola fiskal dan utangnya. Namun, penjelasan seolah Indonesia lebih baik dalam artian terdampak lebih kecil dari negara lain dalam hal fiskal dan utang tidak lah berdasar data yang memadai. Indonesia memang bukan yang terdampak paling buruk, namun tidak termasuk yang lebih baik dari banyak negara lain.

Upaya penjelasan demikian juga kurang jelas kegunaannya bagi sosialisasi kebijakan. Jika pun Kemenkeu ingin melakukan perbandingan antar negara, lakukan dengan cara dan data yang lebih fair serta berdasar data terkini.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

RUU Perlindungan Data Pribadi: Siapkah Organisasi Menghadapinya?

Published

on

By

Channel9.id- Jakarta.  Worldwide Quality Assurance (WQA), badan sertifikasi internasional  yang berpusat di Inggris, melalui kantor regional office WQA Asia Pasific di Jakarta bekerja sama dengan PT Data Privasi Indonesia (PT DPI), perusahaan jasa pendidikan, pelatihan, dan konsultasi  sumber daya manusia yang terpercaya, kompeten, terampil, profesional dan berdaya saing mengadakan Webinar dengan tema ‘RUU Perlindungan Data Pribadi, Siapkah Organisasi Menghadapinya?’ pada hari Jumat 9 April 2021.

Webinar ini menghadirkan Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dr. Ary Zulfikar S. H., M.H sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara webinar.  Webinar ini menghadirkan tiga (3) narasumber, yakni Adjunct Professor University of Indonesia dan International Islamic University of Malaysia, Prof. Abu Bakar Munir, LLB., LL.M, Direktur Utama PT DPI, Yudianta Medio Simbolon, SH. MHum, dan Direktur PT DPI Defrizal Djamaris. Jalannya webinar dimoderatori oleh Regional Manager WQA Asia Pasific, Muhammad Aristian A. P., ST. dan diikuti lebih dari 250 peserta .

Dalam sambutannya, Ary Zulfikar menyatakan, perusahaan atau pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan mengumpulkan dan mengelola data harus memastikan bahwa informasi pribadi tidak disalahgunakan. Pemilik data pribadi atau konsumen tidak boleh dirugikan akibat penyalahgunaan data. Pengelolaan data pribadi dikumpulkan dari pelanggan oleh perusahaan yang berhubungan antara lain dengan transaksi perbankan, asuransi, layanan keuangan, ritel, e-commerce, telco dan jejaring sosial.

“Dalam konteks ini, privasi data yang berkaitan dengan perlindungan identitas pelanggan, merupakan prioritas utama bagi semua perusahaan karena setiap kehilangan privasi data akan mengakibatkan masalah hukum dengan denda yang besar,” kata Ary. Menurut Ary, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin penggunaan data pribadi. Sedangkan pemilik data atau konsumen memiliki hak atas perlindungan data pribadi. Di Indonesia, banyaknya kasus kebocoran data seperti kasus kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Pertanyaanya adalah, apabila RUU PDP akan diundangkan dalam waktu dekat, siapkah organisasi kita, di lingkungan bapak dan ibu, siapkah kita atas hak dan tanggungjawab serta konsekuensi hukum dari pelaksanaan UU PDP?” kata Ary.

Yudianta menyampaikan, sebelum ada RUU PDP, peraturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia tidak ditemukan dalam satu peraturan yang komprehensif. Peraturan terkait data pribadi ditemukan terpencar di sejumlah sektor seperti berada di UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektonik dan sebagainya. Karena itu, RUU PDP merupakan inisiatif untuk mewujudkan satu peraturan tentang perlindungan data pribadi yang komprehensif. RUU PDP terdiri dari 15 Bab dan 72 Pasal. Dalam Pasal 1 RUU PDP, Data Pribadi didefinisikan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.

“UU ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam RUU PDP. Sedangkan pihak-pihak yang diatur dalam RUU PDP adalah pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi,” kata Yudianta. Dalam RUU PDP juga dijelaskan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiga pihak tersebut. Pemilik data pribadi memiliki 11 hak, pengendali data pribadi ada 20 kewajiban, dan prosesor data pribadi 7 kewajiban.

Selain itu, RUU PDP juga memiliki sejumlah larangan dalam penggunaan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam RUU PDP dalam kentuan Pasal 51 s/d Pasal 54. Diantaranya Setiap Orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi, dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya, dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

“Kemudian, setiap orang dilarang memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, setiap orang juga dilarang menjual dan membeli data pribadi,” ujar Yudianta.

Sementara itu, Defrizal Djamaris menyatakan, RUU PDP sudah termasuk peraturan yang ideal karena mencakup perlindungan data elektronik dan nonelektronik. “Sebab kalau dilihat, di UU ITE dan Permen Kominfo masih parsial karena mengatur perlindungan data pribadi hanya untuk elektronik saja,” kata Defrizal.

RUU PDP ini juga telah mengatur sejumlah sanksi administratif, ketentuan pidana dan denda bagi pihak-pihak yang melanggar aturan. Menurut Defrizal sanksi yang diatur cukup berat.

“Sanksi ini cukup besar tapi mungkin untuk efek jera. Misalnya pada Pasal 64 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah),” kata Defrizal.

Bahkan, dalam RUU PDP ini, memungkinkan sebuah perusahaan mendapatkan denda paling banyak tiga kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Selain dijatuhi pidana denda, perusahaan juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan perusahaan, pelarangan permanen melakukan tindakan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian kegiatan perusahaan, pembayaran ganti rugi, dan sebagainya. “Karena itu, perusahaan-perusahaan harus benar hati-hati. Meski hanya karena kelalaian itu akan merugikan perusahaan,” ujarnya.

 

Sedangkan, Abu Bakar Munir yang juga Advisor PT DPI, menyebut isi RUU PDP yang dimiliki Indonesia sudah sesuai dengan standar EU General Data Protection Regulation (EU GDPR). Munir menjelaskan, EU GDPR merupakan peraturan perlindungan data pribadi internasional yang dianggap memiliki standar tinggi dan sering dijadikan pedoman oleh sejumlah negara di dunia.  RUU PDP Indonesia memiliki sejumlah kesamaan dengan EU GDPR. Kesamaan itu seperti memiliki prinsip melindungi data pribadi, menjamin hak privasi, jika ada kebocoran data pribadi perusahaan wajib melaporkan kepada pemilik data pribadi.

“Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, sektor publik atau pemerintah dikecualikan dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Karena itu saya bilang Malaysia dan Singapura tidak cocok dengan standar internasional karena tidak mencakup semua. Dan saya menghargai RUU PDP Indonesia juga tidak memberikan pengecualian untuk sektor publik,” kata Munir. Acara webinar berlangsung cukup antusias dari beberapa peserta yang hadir sehubungan dengan RUU PDP yang saat ini menjadi bagian proglenas di DPR.

Continue Reading

Ekbis

Harga Emas Antam Melorot di Akhir Pekan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada akhir pekan, Sabtu (10/04). Logam mulia Antam dijual Rp927.000 per gram atau turun Rp4.000.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp931.000 pada Jumat (09/04).

Baca juga: Asyik, EmasAntam Naik Rp9.000 

Sementara itu, harga buy back juga turun sebesar Rp4.000 dan berada di level Rp817.000.

Berikut daftar harga emas Antam pada Sabtu, 10 April 2021:

  1. Emas batangan 1 gram Rp927.000
  2. Emas batangan 2 gram Rp1.794.000
  3. Emas batangan 3 gram Rp2.666.000
  4. Emas batangan 5 gram Rp4.410.000
  5. Emas batangan 10 gram Rp8.765.000
  6. Emas batangan 25 gram Rp21.787.000
  7. Emas batangan 50 gram Rp43.495.000
  8. Emas batangan 100 gram Rp86.912.000

 

Continue Reading

Ekbis

Tingkatkan Skill UMKM, Kemenaker RI Gaet Bumi Alumi Adakan Pelatihan

Published

on

By

Channel9.id- Bandung. Kolaborasi tiga lembaga yakni Direktorat Bina Produktivitas Kemenaker RI, Komunitas  UMKM Bumi Alumi dan BLK Cikole Lembang menyelenggarakan, pelatihan dengan Tema “ Pelatihan Penerapan Alat Dan Teknik Peningkatan Produktivitas”  di Bandung.

Pelatihan  diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari Instruktur BLK Cikole Lembang dan Anggota UMKM Alumni Unpad.

Pelatihan ini cukup unik, 3 Stakeholder yang berhubungan satu sama lain bergabung menjadi satu, yaitu Direktorat Bina Produktivitas Kemnaker RI sebagai regulator, Instruktur BLK sebagai ujung tombak dalam pelatihan produktivitas dan UMKM Alumni Unpad sebagai pelaku dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Pelatihan yang diadakan selama 4 hari ini membahas tentang peningkatan produktivitas dalam konteks Alat, Teknik dan Metode (ATM).

Narasumber pada pelatihan ini adalah Bapak Isnanto Wirodimedjo, seorang Master dalam bidang Produktivitas yang berstandart ILO. Beliau mengatakan, “ Pelatihan kali ini komposisi pesertanya sangat unik, dimana ada 3 stakeholder yang saling terkoneksi berkolaborasi dalam satu pelatihan. Sehingga materi yang diberikan dapat disampaikan sekaligus kepada 3 stake holders dalam 1 kesempatan, sangat produktif”

Dalam acara penutupan pelatihan, Direktur Bina Produktivitas, Bapak Fahrurozi, S.H, M.H, mengatakan,  “Selain untuk meningkatkan produktivitas peserta, dengan pelatihan ini diharapkan peserta juga dapat berperan sebagai agen produktivitas. Pelatihan ini adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara ke 5 terkuat dalam hal produktivitas dimasa depan”

“Kita harus konsisten dalam melakukan pembinaan produktivitas, fokus pada program pembinaan dengan membentuk jejaring, upgrade regulasi dan mengajak sektor industri untuk menciptakan suasana kerja yang produktif, “ tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Dewi Tenty, S.H., M.H., M.Kn, mengatakan “ Pelatihan produktivitas yang diadakan Direktorat Bina Produktivitas ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, khususnya UMKM Bumi Alumni, dimana dengan upgrade soft skill ini, pelaku UMKM dapat melakukan analisa tingkat produktivitas secara mandiri dengan menerapkan sistem Alat, Teknik dan Metode yang didapat dalam pelatihan ini.

“ Dengan jumlah anggota UMKM sekitar 750 orang, bila setiap peserta dapat menularkan ilmunya kepada 50 orang pelaku UMKM, maka  peningkatan produktivitas dapat secara cepat dilakukan” tambahnya.

Dewi Tenty selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Perkumpulan Bumi Alumni ini juga mengapresiasi upaya Direktorat Bina Produktivitas dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM, khususnya UMKM Bumi Alumni.

Komunitas UMKM Alumni Unpad ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) yang diinisiasi oleh Dr. Ary Zulfikar SH., MH pada tanggal 20 Maret 2020.  PBA merupakan organisasi nirlaba yang concern terhadap kemandirian finansial dari para anggotanya yang mayoritas adalah pelaku UMKM Alumni Unpad.

Komunitas UMKM Alumni Unpad juga mengagagas terbentuknya Koperasi UMKM Alumni Indonesia dan mengembangkan platform online dan offline untuk memasarkan produk-produk UMKM dengan menciptakan pasar bagi para pelaku UMKM.

Continue Reading

HOT TOPIC