Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa seluruh pemerintahan daerah di Sumatera, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kantor desa, telah kembali beroperasi usai dilanda bencana pada November 2025 lalu.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera itu menyampaikan, Satgas dan seluruh kementerian lembaga terkait sudah bekerja keras untuk memulihkan Sumatera. Sebelumnya, kata dia, pemerintahan di desa, bahkan kecamatan, banyak yang terdampak dan tidak berjalan.
“Kantor desa ada beberapa yang terdampak, meskipun sudah berjalan operasional, tapi ada yang masih di Huntara (Hunian Sementara), ada di kantor, di rumah kepala desa dan yang lain-lain,” kata Tito usai rapat pemulihan pascabencana Sumatera bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Selain itu, dia menyampaikan bahwa layanan listrik, BBM, internet, pada umumnya sudah berjalan. Namun, kata dia, masih ada beberapa desa yang terisolir karena jalan longsor di Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah.
“Rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan puskesmas juga relatif semua sudah baik, tapi akan dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Ada beberapa puskesmas pembantu,” ujarnya.
Meski masih ada desa terisolir, ia menyebut seluruh jalur jalan nasional di Sumatera sudah terhubung, termasuk jembatan-jembatan yang kini sudah kembali diperbaiki.
“Kemudian jembatan nasional juga baik, terhubung meskipun temporer,” tuturnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data per 24 Mei 2026, kata Tito, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi tersebut telah berangsur normal.
Tito menyebut capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tito juga memastikan seluruh pengungsi tidak lagi tinggal di tenda pengungsian dan telah menempati hunian sementara maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian.
“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi PRR Pascabencana Wilayah Sumatera di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Tito merincikan, di Sumut, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali normal. Tapanuli Selatan telah mendekati normal, sedangkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih memerlukan perhatian dalam proses pemulihan.
Sementara itu di Provinsi Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah kembali normal. Gayo Lues mendekati normal. Sedangkan Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
Ia menjelaskan, penilaian kondisi daerah terdampak dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, ketersediaan rumah ibadah dan layanan kebutuhan dasar juga menjadi bagian dari evaluasi.
“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting seperti SPBU, PDAM, internet,” ujar Tito.
HT
