Hot Topic
UU Ciptaker Disebut Komersialkan Pendidikan, Jokowi: Hanya untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Channel9.id – Jakarta. Presiden Jokowi menyampaikan, kembalinya klaster pendidikan ke UU Ciptaker bukan sebuah usaha melakukan komersialisasi pendidikan.
Jokowi menegaskan, UU Ciptaker hanya memberi izin berusaha untuk pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Undang-Undang Ciptaker dianggap mendorong komersialisasi pendidikan. Ini tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di KEK,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Jumat (9/10).
Jadi, UU Ciptaker tidak membahas izin pendidikan umum, terlebih mengatur pesantren. Pemerintah tidak mengubah aturan yang telah ada.
“Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-undang Ciptaker ini. Apalagi, perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren itu tidak diatur sama sekali, dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku,” kata Jokowi.
Diketahui, klaster pendidikan dalam UU Ciptaker ada pada Paragraf 12 yakni Pasal 65 paragraf 12. Pasal itu mengatur terkait perizinan pada sektor pendidikan yang dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha.
“Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini,” demikian tertulis pada ayat (1) pasal dalam draf Omnibus Law Ciptaker yang telah disahkan jadi undang-undang tersebut.
“Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah,” lanjut ayat (2).
Sementara itu, Pasal 1 UU Cipta Kerja menjelaskan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
(HY)
Channel9.id – Jakarta. Polda Jawa Barat menetapkan kembali Habib Bahar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan.
Sebelumnya diketahui, Bahar ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 3 tahun karena melakukan penganiayaan pada dua remaja.
Untuk kasus kali ini, Bahar diduga melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Andriansyah di Bogor pada 4 September 2018.
Adapun penetapan tersangka tercantum dalam surat nomor B/4094/X/2020/Ditreskrimum yang dikeluarkan pada 21 Oktober di Bandung.
Surat tersebut ditandatangani langsung Direskrimum Polda Jabar, Kombes Patoppoi. Bahar diduga melakukan tindak penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 351 KUHPidana.
Patoppoi membenarkan penetapan tersangka itu. Dia menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan rangkaian gelar perkara dengan kejadian dugaan penganiayaan di Bogor.
“Betul, hasil gelar telah ditetapkan tersangka,” katanya, Selasa (27/10).
Patoppoi menjelaskan, pelapor merupakan korban sendiri dan dugaan penganiayaan terjadi di wilayah Bogor.
Namun, Pattopoi tidak menjelaskan rinci tentang kronologi dugaan penganiayaan yang membuat Bahar ditetapkan jadi tersangka.
(HY)
Channel9.id-Jakarta. Cuti bersama telah ditetapkan tanggal 28-30 Oktober 2020. Banyak traveller merencanakan liburan ke berbagai destinasi, namun ada sejumlah persyaratan yang harus ditaati untuk mencegah pandemi Covid-19.
Mengutip akun Twitter Angkasa Pura II @AngkasaPura_2, Selasa (27/10/2020), syarat naik pesawat jelang libur cuti bersama masih merujuk pada Surat Edaran No.9/2020 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Baca juga: Mendagri: Cuti Bersama Tidak Menjadi Ajang Penularan Covid-19
Adapun persyaratan terbagi menjadi dua, untuk rute domestik dan rute internasional.
Persyaratan penerbangan domestik diantaranya;
- Penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
- Menunjukkan identitas diri berupa KTP/Tanda pengenal lainnya yang sah.
- Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR negatif atau surat keterangan uji tes rapid non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.
- Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid.
Persyaratan penerbangan internasional diantaranya:
- Penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
- Jika tidak dapat menunjukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan, setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan tes PCR pada saat tiba di bandara tujuan.
- Selama menunggu hasil pemeriksaan tes PCR, setiap orang wajib menjalani karantina khusus yang telah disediakan pemerintah.
- Memanfaatkan akomodasi karantina berupa hotel atau penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.
Traveller dapat melakukan tes rapid di sejumlah bandara, antara lain Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Juanda, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Sentani, dan lain-lain. Tarif untuk tes rapid adalah Rp85 ribu.
IG
Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, pihaknya membuka peluang untuk memanggil Refly Harun terkait kasus ujaran kebencian dengan tersangka Gus Nur.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menahan Gus Nur usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Penghinaan itu dikeluarkan Gus Nur dalam tayangan video di Youtube.
Awi menjelaskan, tak hanya Refly Harun, semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video itu akan diperiksa.
“Yang merekam, yang mengedit, yang mengundang atau meng-upload, semuanya akan dipanggil,” kata Awi, Selasa (27/10).
Awi belum mengungkapkan kapan pemeriksaan terhadap Refly Harun. Namun, pihaknya memastikan akan segera menjadwalkan pemeriksaan.
“Masih diperiksa di laboratorium digital forensik. Kita tunggu, nanti kalau sudah selesai akan diperiksa ahlinya. Ahli ITE,” pungkasnya.
(HY)
Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan
Jelang Cuti Bersama, Begini Persyaratan Naik Pesawat
Refly Harun Bisa Saja Dipanggil Polisi
Duh, PLN Merugi Rp 12,14 Triliun
Ungkap Kasus Begal Pesepeda, Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus
Trend Dunia: Pilpres tanpa Presidential Threshold
Komnas HAM: Perusuh Tidak Bisa Dilindungi
Tafsir Membaca UU Cipta Kerja
Bumi Alumni Siap Kembangkan UMKM Tembus Pasar Internasional
Kemasan Cantik Tingkatkan Daya Saing UMKM
Ungkap Kasus Begal Pesepeda, Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus
Polisi Amankan Enam Admin Grup WA STM Se-Jabodetabek Penggerak Demo Ricuh
Duh, Garuda Putus Kontrak 700 Karyawan
Ngabalin: Semoga Saja Refly Harun Menyusul Sugi
Sabar, Tak Ada Kenaikan UMR 2021
