Connect with us

Ekbis

BI Dorong Akselerasi Digitalisasi Melalui BI FAST dan Open API

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Bank Indonesia (BI) terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui pengembangan BI FAST dan penyusunan Standar Open Application Programming Interfaces (Open API) Pembayaran bagi para pelaku industri.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menyampaikan, keberhasilan pengembangan dan implementasi BI FAST serta implementasi Standar Open API Pembayaran membutuhkan partisipasi, kolaborasi, dan komitmen berbagai pihak.

“Untuk mewujudkan transformasi digital yang efektif dan sustainable dalam menyediakan layanan pembayaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digitalisasi,”ujarnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) pada hari ini (6/4) secara virtual.

Baca juga: Pemerintah Dorong 5 Sektor untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Doni menuturkan, BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel.

Beberapa fitur dalam BI Fast antara lain, penyelesaian transaksi secara real time di level bank dan nasabah, layanan tersedia 24/7, validasi dan notifikasi secara real time; penggunaan proxy address sebagai alternatif nomor rekening penerima, fitur keamanan yang andal berupa fraud detection dan AML/CFT system (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).

“Tahapan BI-FAST saat ini pada fase pengembangan dengan target implementasi layanan transfer kredit individual pada akhir tahun 2021,”katanya.

Lebih lanjut, Doni menyebut standar Open API Pembayaran merupakan upaya BI untuk mendorong transformasi digital industri perbankan dan keterhubungan antara bank dan fintech melalui open banking.

“Standar Open API Pembayaran meliputi standar data, standar teknis dan keamanan, serta standar tata kelola,”jelasnya.

Melalui implementasi Standar Open API Pembayaran oleh industri, lanjut Doni, diharapkan dapat mendorong efisiensi, keamanan, dan keandalan. Kemudian, inovasi dan daya saing melalui interlink bank dengan fintech untuk mendukung inklusi keuangan.

“Dan mitigasi risiko shadow banking melalui penerapan regulasi dan standar yang setara dalam layanan Open API pembayaran bagi bank dan fintech untuk mewujudkan level of playing field,”paparnya.

Adapun penyusunan Standar Open API Pembayaran dimulai dengan penerbitan Consultative Paper Standar Open API Pembayaran oleh BI pada triwulan I 2020, dilanjutkan dengan penyusunan spesifikasi dari Standar Open API Pembayaran bersinergi erat dengan Working Group Nasional, serta untuk mendukung implementasi Standar Open API Pembayaran di tahun 2021 BI akan menerbitkan ketentuan terkait.

“BI juga akan merilis developer site yang dilengkapi dengan sandbox untuk ujicoba pengembangan API pembayaran, guna mendukung dimulainya fase pengembangan serta piloting sebagai persiapan menuju implementasi penuh di 2022,”pungkas Doni.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Lumayan, Emas Antam Naik Rp6.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik pada perdagangan hari ini, Rabu (14/04). Logam mulia Antam dijual Rp930.000 per gram atau naik Rp6.000.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp924.000 pada Selasa (13/04).

Baca juga: Harga Beli dan  Jual Emas Antam Kompak Turun Rp1.000 

Sementara itu, harga buy back juga ikut naik  sebesar Rp8.000 dan berada di level Rp822.000.

Berikut daftar harga emas Antam pada Rabu, 14 April 2021:

  1. Emas batangan 1 gram Rp930.000
  2. Emas batangan 2 gram Rp1.800.000
  3. Emas batangan 3 gram Rp2.675.000
  4. Emas batangan 5 gram Rp4.425.000
  5. Emas batangan 10 gram Rp8.795.000
  6. Emas batangan 25 gram Rp21.862.000
  7. Emas batangan 50 gram Rp43.645.000
  8. Emas batangan 100 gram Rp87.212.000

 

Continue Reading

Ekbis

Jokowi Tawarkan Jerman Kembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menawarkan kerja sama peningkatan investasi industri kepada Jerman untuk membangun basis produksi dan rantai pasok global di Kawasan Industri Terpadu Batang.

Hal itu disampaikan Kepala Negara saat melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa (13/04) sore.

“Saya menawarkan kepada Jerman untuk mengembangkan kawasan industri khusus Jerman (German Industrial Quarter) di Kawasan Industri Terpadu Batang,” ujar Jokowi.

Baca juga: Program Digitalisasi Rantai Pasok Logistik Dukung Pulihkan Ekonomi Nasional

Pertemuan bilateral tersebut dilakukan sehari setelah pembukaan Pameran Hannover Messe 2021, dimana Indonesia didapuk sebagai negara mitra atau partner country.

Jokowi juga menyampaikan investasi memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi. “Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang akan dapat mendukung kerjasama di bidang investasi”, jelasnya.

Sementara itu, Kanselir Merkel melihat potensi yang dimiliki Indonesia di bidang investasi dan industri. Merkel menyebut,  Indonesia adalah mitra penting Jerman.

Kanselir Merkel menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang telah bersedia menjadi negara mitra dalam Hannover Messe 2021 dan menyakini bahwa kemitraan ini akan bermanfaat bagi upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Ia  juga menyampaikan, tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua G-20, sementara Jerman menjadi Ketua G-7. Diharapkan dapat dilakukan sinergi prioritas kerja dengan baik antara kedua negara.

Continue Reading

Ekbis

Bagaimana Agar Tak Tertipu Investasi Bodong, Ini Kata OJK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Perusahaan investasi maupun pinjaman uang secara online harus memenuhi dua prinsip yakni legal dan logis. Dua faktor ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berinvestasi atau menggunakan jasa layanan pinjaman online.

Hal itu diungkapkan Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta Segara.

Ia menjelaskan, yang dimaksud legal yaitu perusahaan investasi atau fintech memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini termasuk OJK. Selain itu juga melakukan penawaran sesuai izin yang sudah diberikan.

“Perusahaan investasi ilegal biasanya tidak memiliki izin. Jika memiliki izin kelembagaan, tapi tidak punya izin usaha,”kata Tirta.

Selain itu, sambungnya, jika memiliki kedua izin tersebut, tapi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

Baca juga: Jokowi: Pengawasan OJK Jangan Mandul

Tirta mencontohkan, misalnya hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), tapi melakukan penghimpunan dana atau pengelolaan investasi.

“Masyarakat perlu tahu bahwa SIUP dan TDP bukan izin untuk melakukan penghimpunan dana atau pengelolaan investasi. SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan yg melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, biasanya jual beli barang atau jasa,” paparnya.

Tak hanya itu, Tirta juga meminta masyarakat berpikir logis jika perusahaan investasi menjanjikan tingkat imbal hasil yang tidak wajar.

“Yang ilegal itu menjanjikan yang diluar batas kewajaran, dan kita harus hati-hati. Jadi kalau terima tawaran investasi seperti itu harus hati-hati jika imbal hasilnya sangat tinggi,” ungkapnya.

Tirta pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan diminta untuk memeriksa legalitas perusahaan investasi dan fintech sebelum bertransaksi.

“Caranya, bisa dengan menghubungi nomor kontak yang sudah disediakan oleh OJK yaitu call center 157 atau melalui WhatsApp pada nomor 081157157157,”pungkasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC