Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah mengandalkan kekuatan masyarakat dalam menangani permukiman kumuh. Menurutnya, sosok local champion dan komunitas di tingkat akar rumput kerap lebih efektif menggerakkan perubahan dibanding pendekatan birokrasi dari atas.
“Sering kali pendekatan Local Champion ini lebih efektif dibanding top down yang birokratis, yang berjalannya berliku,” ujar Bima dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Bima mengatakan penataan kawasan kumuh tidak cukup dilakukan dengan membangun atau memperbaiki rumah. Yang dibutuhkan adalah pembenahan kawasan secara menyeluruh dengan melibatkan warga, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Jadi ini bukannya soal membangun fisik rumah, tapi ini adalah membangun kawasan dengan melibatkan semua stakeholders,” katanya.
Menurut Bima, keterlibatan masyarakat menjadi penting karena warga merupakan pihak yang sehari-hari hidup dan beraktivitas di lingkungan tersebut. Ketika masyarakat ikut bergerak, penataan kawasan tidak berhenti sebagai proyek pemerintah, tetapi dapat menjadi gerakan bersama.
Semangat itu, kata Bima, sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI. Hingga saat ini, sebanyak 395 pemerintah daerah atau 72,34 persen telah aktif melaporkan kegiatan penataan dan kebersihan lingkungan.
Bima kemudian mencontohkan keberhasilan RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai lorong gersang tersebut berhasil bertransformasi menjadi lingkungan hijau dan mandiri energi melalui aksi swadaya masyarakat.
Bagi Bima, pengalaman Malaka Jaya menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu harus menunggu program besar dari pemerintah. Inisiatif warga yang dipimpin local champion dapat menjadi pemicu perubahan sekaligus contoh yang bisa diterapkan di tempat lain.
“Mudah-mudahan kita bisa angkat kesuksesan kawasan seperti Malaka Jaya ini menjadi best practice yang bisa diduplikasi tidak saja di Jakarta, tetapi di kota-kota lain di Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah didorong tidak hanya mencari solusi pembangunan fisik, tetapi juga mengidentifikasi tokoh dan komunitas lokal yang mampu menjadi penggerak di lingkungannya masing-masing.
Pendekatan tersebut membuat penanganan kawasan kumuh tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan.
Baca juga: Wamendagri Bima Arya: Karakter dan Kecerdasan Intelektual Harus Berjalan Beriringan
