Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah serta menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Sinkronisasi data wilayah hingga kesesuaian tata ruang dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Bima mengatakan, terdapat dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kepastian status dan batas wilayah serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan,” ujar Bima, dalam rilis yang diterima Channel9.id.
Menurutnya, kepastian status dan batas wilayah diperlukan untuk mencegah tumpang tindih penguasaan maupun pemanfaatan lahan yang berpotensi memicu konflik di daerah. Karena itu, data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga batas administrasi daerah perlu diselaraskan.
Selain itu, pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) juga harus memperhatikan kesesuaiannya dengan RTRW serta kebijakan pembangunan daerah. Penilaian tersebut, kata Bima, perlu mempertimbangkan peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan.
Bima juga menekankan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelesaian konflik yang melibatkan lintas kabupaten/kota. Gubernur diharapkan menjadi simpul koordinasi sekaligus memfasilitasi penyelesaian persoalan batas wilayah maupun ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
“Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan-persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk apabila ada kaitannya dengan batas wilayah dan juga ketidaksesuaian dengan tata ruang,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan data tersebut diharapkan menjadi acuan bersama dalam pengambilan kebijakan sekaligus mendukung penanganan konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan secara lebih terkoordinasi.
Baca juga: Bima Arya Tekankan Visi dan Kualitas Layanan Daerah
