Connect with us

Hot Topic

BIN Bantah Keberadaan Pasukan Rajawali

Published

on

'Pasukan Rajawali' BIN

Channel9.id-Jakarta. Badan Intelijen Negara (BIN) membantah keberadaan ‘Pasukan Khusus Rajawali’ yang ramai setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo mengunggah sebuah video di akun Instagramnya.

BIN meminta heboh ‘Pasukan Rajawali’ ini tak dikaitkan dengan organisasi keamanan dan militer besar milik Partai Nazi Jerman, Schutzstaffel (SS).

“Kalau mengaitkan ini dengan Schutzstaffel (SS) Nazi Jerman, dll rasanya terlalu jauh,” tegas Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto kepada wartawan, Selasa (15/09/2020).

Mantan Gubernur STIN itu menegaskan ‘Rajawali’ bukan pasukan tersendiri. Ini hanya kepelatihan intelijen khusus.

“Ini bukan pasukan (unit) tersendiri namun Kepelatihan Intelijen Khusus yang diberikan kepada personel BIN yang bertugas di lapangan (bersama TNI, Polri), agar memahami tentang tugas dan dinamika di lapangan, antara lain intelijen tempur, taktik dan teknik intelijen di medan hutan/perkotaan dll, serta peningkatan kapabilitas SDM,” ujar Wawan

Wawan menyebut pelatihan ini dilaksanakan antara lain berdasarkan evaluasi terhadap hasil operasi satgas di wilayah konflik, di mana personel BIN di Papua ada yang telah gugur atau terluka.

“Inagurasi Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Peresmian Patung Bung Karno Inisiator STIN adalah acara yang digelar bersamaan dengan Dies Natalis STIN 2020. Acara tersebut juga dirangkai dengan penutupan Dikintelsus (Pendidikan Intelijen Khusus) dengan kode sandi Pasukan Khusus Rajawali,” katanya.

Wawan menyebut penutupan Dikintelsus selalu diwarnai dengan atraksi ketrampilan baik bela diri, IT, bahan peledak atau ketrampilan senjata serta simulasi penumpasan ATHG lainnya.

Pendidikan ini ditujukan untuk mengasah kemampuan dalam mengatasi tugas khusus yang berat dan medan sulit. Setelah selesai pendidikan, mereka diterjunkan untuk tugas klandestin di berbagai sasaran yang menjadi titik ATHG. Mereka terjun seorang diri ataupun bekerja dengan tim kecil (Satgas).

“Dikintelsus Ini bukan dibentuk menjadi sebuah pasukan tetapi akan terjun secara personal/mandiri di wilayah tugas. Jadi ini bukan pasukan tempur, meskipun latihannya adalah latihan para komando,” jelas Wawan.

Wawan menjelaskan diklat seperti ini biasa dilakukan di BIN dan ditujukan untuk menciptakan insan intelijen yang tangguh guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta menjaga keselamatan 267 juta rakyat Indonesia. Sebagai eks gubernur STIN, Wawan paham sistem pendidikan yang diterapkan di BIN.

Wawan menyebut, setelah pendidikan selesai, mereka kembali ke unit tugas masing-masing sesuai tupoksinya.

“Atraksi penutupan pendidikan adalah simulasi hasil pendidikan yang mencerminkan ketangguhan skill, spirit dan stamina. Selain itu juga terbentuk keberanian, wawasan dan personal approach yang baik dan dibarengi kecepatan bertindak jika ada ATHG,” ucap Wawan.

“Jadi tidak ada pasukan di BIN, penamaan Pasukan Khusus Rajawali adalah kode sandi pendidikan yang selalu berubah kodenya di setiap jenis pendidikan,” tegas Wawan.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Penetapan Calon Pilkada, Tito: Jangan Ada Kerumunan dan Arak-Arakan  

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tidak menginginkan terjadi kerumunan sosial, arak-arakan dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 saat tahapan penetapan pasangan calon (Paslon) pada 23 September 2020. Kerumunan massa dapat berpotensi menjadi media penularan Covid-19 dan itu membuat hal tidak baik untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Jelas ini sesuatu yang tidak kami harapkan dan di dalam aturan-aturan yang berhubungan dengan pencegahan Covid-19 kegiatan seperti ini tentu tidak kami inginkan,” ujar Tito, Selasa, 22 September 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terdapat kerumunan sosial pada tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 lalu. Ada tiga penyebab terjadi pengumpulan masa saat tahapan pendaftaran bakal paslon yaitu kurangnya sosialisasi protokol, show off bakal paslon serta kurangnya koordinasi antar pihak penyelenggara dengan aparatur keamanan.

Tito bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI mengusulkan dua hal, yakni perbaikan Peraturan KPU. Tujuannya agar aturan-aturan yang berhubungan dengan ketertiban penerapan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 di perketat.

Continue Reading

Hot Topic

Polri Jelaskan Alasan Tak Hadiri Sidang Praperadilan Napoleon Bonaparte

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setyono mengaku, pihaknya tidak menghadiri sidang permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Kadiv Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Namun, Awi menampik, anggapan ketidakhadiran Bareskrim Polri karena tidak siap.

“Kita bukan masalah siap atau tidak siap, tapi penyidik perlu koordinasi dengan tim dan tim itu tidak hanya dari penyidik saja,” kata Awi saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9).

Dia menyampaikan, penundaan sidang di praperadilan sudah jamak dan bukan berarti kasusnya dihentikan. Menurutnya, ditunda atau tidak hadir pada sidang praperdilan kemarin bukan berarti pihak Bareskrim tidak memiliki bukti yang cukup dalam kasus penghapusan red notice milik Djoko Tjandra.

Awi juga memastikan, pihaknya bakal hadir di sidang praperadilan selanjutnya pada tanggal 28 September 2020 mendatang.

“Nanti panggilan berikutnya akan datang. Sidang praperadilan ini pasti akan kita hadapi, yang waktu praperadilan ADK (Anita Dewi Kolopaking) dulu begitu juga,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Yuk, Cek Jadwal Penyaluran Kuota Internet Gratis Kemendikbud

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Bantuan kuota internet gratis untuk belajar online sudah mulai dikirim ke para peserta didik maupun pendidik, pada hari ini, Selasa 22 September 2020. Kemendikbud mengirimkan kuota tersebut kepada nomor gawai yang terdaftar. Kuota tersebut akan diberikan setiap bulan hingga Desember 2020.

“Bantuan kuota data internet diberikan kepada siswa, mahasiswa, pendidik dan guru, serta dosen,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im, di Jakarta, Selasa (22/09).

Baca juga: Begini Cara Dapatkan Kuota Data Gratis dari Kemendikbud

Bantuan ini akan diberikan untuk tiap jenjang pendidikan. Untuk peserta di PAUD akan mendapatkan kuota internet 20 GB per bulan, peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA akan mendapat 35 GB.

Kemudian, untuk guru PAUD hingga SMA akan dapat 42 GB. Dosen dan mahasiswa pun akan dapat kuota internet gratis 50 GB.

Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua memiliki masa berlaku masing-masing 30 hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

Sedangkan bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat yang dikirim secara bersamaan di bulan November akan berlaku selama 75 hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

Berikut jadwal penyaluran kuota internet gratisnya:

A. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama:

  • Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020
  • Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020

B. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua:

  • Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020
  • Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020

C. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan:

  • Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020
  • Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC