Connect with us

Hot Topic

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Bagi KPK Beda dengan CPNS

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dari 1.274 peserta, sebanyak 75 peserta tidak lolos tes tersebut.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono menyampaikan TWK yang diadakan untuk pegawai KPK berbeda dengan tes untuk CPNS. TWK untuk CPNS berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan.

“Sedangkan TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dll) sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara,” kata Paryono, Sabtu 8 Mei 2021.

TWK bagi pegawai KPK mengunakan metode Assessment Center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor. Multi-metode dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), penilaiaan rekam jejak (profiling) dan wawancara.

“Sementara, Multi-Asesor, dalam asesmen ini asesor yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN, namun melibatkan asesor dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD,” katanya.

Baca juga: Seputar Seleksi CPNS KPK RI (Part-2)

Paryono menjelaskan, dalam setiap tahapan proses asesmen ini dilakukan observasi oleh Tim Observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN akan tetapi juga dari Instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

“Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assessor Meeting,” ujarnya.

Karena itu, Paryono menyampaikan, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga. Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Muncul Varian Covid-19, MPR Sarankan Pemerintah Tunda PTM

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyarankan pemerintah menunda atau menjadwalkan ulang pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah digelar karena muncul varian baru Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia.

“Kita berada dalam pilihan yang sulit, sebaiknya mendahulukan kesehatan daripada yang lain. Sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda sampai waktu yang memungkinkan untuk dibuka kembali,” kata Jazilul atau Gus Jazil dalam keterangannya, Minggu 20 Juni 2021.

Jazilul menyampaikan, anak-anak Indonesia perlu dilindungi dari pandemi Covid-19 karena mereka adalah generasi muda penerus bangsa.

Dia merasa prihatin dengan munculnya varian baru Covid-19 dan terbukti semakin tingginya angka penularan membuat kondisi mengancam dari proses pembelajaran tatap muka yang tengah berlangsung.

“Dalam menghadapi pandemi, apalagi dengan ditemukannya varian baru yang lebih berbahaya, kita tidak boleh pesimis, pasrah, apalagi putus asa,” ujarnya.

Dia menyatakan, di saat bangsa Indonesia mulai membuka kembali sekolah tatap muka, muncul varian baru Covid-19 yang memiliki daya penularan yang lebih cepat.

Akibat varian baru tersebut, katanya, menimbulkan lonjakan penularan, seperti di Bangkalan (Jawa Timur), Kudus (Jawa Tengah) dan Jakarta, merupakan tempat di mana varian baru itu ditemukan.

Padahal, dengan digelarnya pembelajaran tatap muka, membuat Indonesia terhindar dari hilangnya masa depan generasi penerus bangsa atau lost generation.

“Sudah setahun lebih anak-anak Indonesia tidak pergi ke sekolah, itu tidak hanya membuat bangsa ini terancam lost generation, namun juga bisa mengakibatkan anak-anak Indonesia malas belajar dan pergi ke sekolah,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Anggota DPR Minta Polri Transparan Usut Kasus Pembunuhan Mara Salem

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri segera mengungkap secara transparan motif pelaku penembakan terhadap Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap di Medan.

“Segera hentikan kekerasan dan ancaman teror kepada para jurnalis. Polri harus dapat segera menangkap pelaku dan membuka secara transparan motif pelaku,” kata Andi Rio, Minggu 20 Juni 2021.

Andi Rio menjelaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Sebab, peran media sangat berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi dalam membangun kemajuan bangsa dan negara.

Menurutnya, pers jangan sampai diintimidasi bahkan dibinasakan karena mereka harus menyampaikan berita secara objektif kepada masyarakat.

“Pers memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya demokrasi bangsa. Karena itu jangan sampai bangsa ini mengalami kemunduran, karena banyaknya ancaman atau tindak kekerasan kepada para insan pers dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” ujarnya.

Baca juga: AJI Medan Tuntut Polres Simalungun Ungkap Pembunuhan Jurnalis Mara Salem Harahap

Dia juga berharap agar seluruh elemen dan lapisan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta bersabar dalam menunggu hasil keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus tersebut.

“Jangan sampai ada informasi liar yang berkembang yang tentunya dapat merugikan semua masyarakat sehingga lebih baik menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Corona DKI Cetak Rekor, DPR: Jakarta Terancam Kolaps

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan Provinsi DKI Jakarta mencetak rekor angka harian Covid-19. Selama Dua hari berturut-turut, DKI mencetak rekor tertinggi angka kematian harian, yakni 66 jiwa dan angka kasus harian 4.895 kasus.

“Ini membuat DKI menjadi provinsi dengan BOR faskes tertinggi secara nasional, atau dengan kata lain terancam kolaps,” ucapnya dikutip dari Antara, Minggu, 20 Juni 2021.

“Melihat kondisi tersebut, Jakarta bukan hanya sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi DKI begitu, langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang hanya memperketat penegakan aturan PPKM mikro jelas tidaklah cukup,” katanya menambahkan.

Data harian keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) faskes DKI kata dia, sudah di atas 80 persen, jauh di atas standar WHO 60 persen. Bahkan, BOR RSDC Wisma Atlet sudah 90 persen, atau tertinggi selama faskes darurat itu berdiri.

Gubernur DKI, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di ibu kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, menurut dia kondisi penularan Covid-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya.

Pada PSBB terakhir di DKI diterapkan 14 September 2020, angka kasus harian berkisar sekitar 1.300 kasus dan angka kematian 20 jiwa lebih, sementara sekarang sudah mencapai 4.800 lebih kasus dan 60 lebih angka kematian.

Baca juga: Jelang PSBB Transisi, DKI Catat Kasus Positif Covid-19 Tertinggi

Charles menyatakan jika dalam kondisi penularan COVID-19 tergawat di DKI sekarang ini gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik.

“Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik rem darurat bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan rem darurat ataupun hingga kebijakan “lockdown” terkait kasus Covid-19 di Jakarta yang meningkat signifikan.

“Nanti kita akan pelajari, tunggu keputusan pusat ya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC