Connect with us

Nasional

BNPB Rekomendasikan Beberapa Hal Hadapi Fenomena La Nina

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Fenomena La Nina yang dihadapi Indonesia saat ini dapat berdampak pada potensi bahaya hidrometeorologi yang lebih buruk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan kesiapsiagaan tidak hanya pada tingkat provinsi tetapi hingga tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dan bahkan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan saat melakukan diskusi menyikapi fenomena La Lina melalui media virtual pada Minggu (11/10/2020). Lilik mengatakan, kesiapsiagaan harus dilakukan di setiap tingkat. Ia menegaskan bahwa camat, lurah dan kepala desa untuk melakukan beberapa hal berikut,

Baca juga: BMKG Prediksi Siang Ini Hujan Mengguyur Jakarta

Lilik meminta, pastikan tempat evakuasi sementara dapat digunakan, setiap daerah rawan bencana miliki tempat evakuasi sementara. Pihaknya meminta aparat desa untuk mengidentifikasi bangunan aman yang dapat digunakan sebagai shelter sementara, seperti rumah warga, kantor desa atau pun sekolah. Ia mengatakan,”Jangan sampai tempat evakuasi menjadi kluster baru Covid-19.”

“Identifikasi rumah aman yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara,” ujar Lilik, Minggu (11/10/2020).

Kedua, pastikan masyarakat yang terpapar mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Ia mengingatkan protokol Kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Apabila saat evakuasi tidak dimungkinkan untuk menerapkan protokol Kesehatan, dengan pertimbangan keselamatan, selanjutnya protokol harus diterapkan dengan ketat.

“Kita harus memastikan masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan apabila ada info dari BMKG,” pesannya.

Hal tersebut terkait dengan penyampaian informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten dan kota kepada pihak kecamatan dan selanjutnya di tingkat desa.

“Sosialisasikan informasi kepada masyarakat dengan bijak, jangan menakuti-nakuti,” kata Lilik.

Lilik mengatakan, gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menerjemahkan informasi cuaca sehingga pesan sampai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan maupun masyarakat.

Beberapa kanal informasi dapat diakses oleh aparat kecamatan, kelurahan dan desa, bahkan di tingkat keluarga dengan beberapa kanal, seperti teknologi informasi dari BNPB dan BMKG. BNPB memiliki InaRISK dan juga Katalog Desa Rawa Bencana yang dapat diakses semua pihak, kemudian BMKG memiliki aplikasi Info BMKG yang dapat menginformasikan kondisi cuaca hingga tingkat kecamatan.

Terakhir, masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dapat melakukan simulasi mandiri sesuai rencana kontinjensi yang sudah dibuat. Ini tentunya dibantu oleh BPBD kabupaten maupun kota setempat.

Pada kesempatan itu, Lilik juga mengimbau setiap keluarga untuk mengidentifikasi risiko bencana yang ada di sekitar. Kesiapsiagaan sejak dini dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya korban jiwa apabila terjadi peristiwa ekstrem. Diskusikan dengan anggota keluarga maupun komunitas di masyarakat terkait dengan potensi ancaman bahaya yang ada di sekitar sehingga risiko bencana dapat dihindari.

Di samping kesiapsiagaan di tingkat administrasi desa dan kelurahan, Lilik menyampaikan langkah-langkah yang harus disiapkan dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

BNPB telah meminta pihak BPBD kabupaten dan kota untuk melakukan beberapa langkah strategi.

Pertama, rapat koordinasi kesipasiagaan menghadapi La Nina. Beberapa hal yang diharapkan untuk dibahas yaitu mengenai sosialisasi daerah rawan bencana, memastikan camat, lurah dan kepala desa untuk melakukan kesiapsiagaan di daerah masing-masing, memastikan organisasi perangkat daerah mempersiapkan sumber daya dalam kesiapsiagaan serta operasional pusat pengendali operasi (pusdalops) di BPBD.

Kedua, pihak BPBD dan instansi terkaut melakukan simulasi field training exercise sesuai dengan rencana kontinjensi yang ada. Lilik tidak lupa menyampaikan rencana tersebut juga perlu memasukkan konteks ancaman bahaya lain, seperti Covid-19.

Ketiga, menghimpun dukungan sumber daya, khususnya sukarelawan dan dukungan lain.

Keempat, Susur sungai yang bertujuan untuk memastikan tidak ada potensi bahaya.

Kelima, menetapkan tempat evakuasi berbasis protokol Kesehatan.

Demikian juga pada kesiapsiagaan di tingkat provinsi, Lilik meminta BPBD di tingkat provinsi untuk melakukan rapat koordinasi, khususnya menghadapi La Nina. Ia meminta seluruh pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh bupati dan walikota untuk melakukan kesiapsiagaan di setiap daerah.

“Memastikan seluruh organisasi perangkat daerah provinsi sudah mempersiapkan sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan,” pesan Lilik.

Kemudian, BPBD dan mitra terkait melakukan simulasi table top exercise sesuai dengan rencana kontinjensi yang sudah disiapkan serta menghimpun sukarelawan dan dukungan lain di tingkat provinsi.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, beberapa provinsi di Indonesia sudah memasuki musim hujan dan perlu mewaspadai hujan di atas normal. Ia menyampaikan bahwa dampak intensitas  curah hujan di atas normal yang dipengaruhi fenomena La Nina tidak sama di setiap wilayah.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Antisipasi Libur Panjang, Polisi Siaga di Titik Rawan Bencana

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Jelang libur panjang dan cuti bersama, Polisi menyiapkan sejumlah antisipasi agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas hingga menjaga sejumlah titik yang rawan bencana. Hal ini karena sejumlah wilayah Jatim telah memasuki musim penghujan.

“Ada penjagaan di wilayah rawan bencana, kita turunkan personel dari internal kita polres-polres yang memang potensi-potensi terhadap bencana alam. Seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Surabaya, Selasa (27/10).

Truno menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan sejumlah stakeholder terkait. Misalnya dengan BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah kota dan kabupaten, Dinas Kesehatan, hingga berkoordinasi dengan TNI.

Baca juga : Dirjen Dukcapil: Sanksi Bagi Petugas yang Menghambat Pelayanan

Sementara untuk pengamanan lalu lintas, Truno menambahkan libur panjang ini bersamaan dengan digelarnya Operasi Zebra Semeru 2020. Operasi ini digelar mulai 26 Oktober hingga 8 November.
Dalam operasi zebra, Truno menyebut ada sejumlah sasaran yakni daerah yang rawan terjadi kepadatan arus lalu lintas.

“Sasaran tempat itu di jalur-jalur umum, baik itu jalur provinsi, jalur tol, jalur kabupaten dan seluruh wilayah Jawa Timur. Kemudian juga kegiatan itu kita meliputi terminal bus, kemudian tempat-tempat fasilitas umum kemudian juga bahu jalan, pasar tumpah misalnya selama masa libur panjang ini. Kemudian tempat wisata juga,” papar Truno.

“Kita melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian ini dengan tujuan keamanan, keselamatan dan kelancaran serta ketertiban masyarakat berlalu lintas,” tambahnya.

Tak hanya itu, Truno memaparkan dalam operasi zebra ini ada 3.004 personel kepolisian dari jajaran Polda Jatim yang terlibat. Para personel nantinya juga akan mengingatkan masyarakat terkait penerapan Protokol Kesehatan COVID-19.

“Tujuan operasi ini untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan selama masa pandemi. Yang kedua, berkurangnya jumlah pelanggaran dan laka lantas di wilayah Jawa Timur dan membantu memperlancar baik itu distribusi logistik maupun transportasi orang di wilayah Jawa Timur dan terciptanya situasi keamanan keselamatan lalu lintas yang aman dan nyaman,” pungkas Truno.

Continue Reading

Nasional

Keren! Kemendagri Sediakan 20 Anjungan Dukcapil Mandiri di Hari Libur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan seluruh pelayan publik, khususnya terkait pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) tetap produktif dan tetap membuka kantor pelayanan di hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang Oktober-November. Pun saat digelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Hal ini untuk menyukseskan event nasional Pilkada Serentak yang sebentar lagi digelar pada 9 Desember 2020 di 270 daerah pemilihan dengan total 309 kabupaten kota.

Baca juga: Dukcapil Tetap Buka Layanan di Hari H Pencoblosan Pilkada

Zudan menyebut, momentum hari libur nasional dan cuti bersama untuk melakukan akselerasi pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el.

“Mari kita lakukan jemput bola pelayanan perekaman data KTP-el dan pencetakan print ready record (PRR) atau data KTP-el lengkap siap cetak. Ini kita lakukan dengan niat tulus dan semangat militansi agar cakupan perekaman dan pencetakan KTP-el bisa mendekati 100 persen. Atau bagi wilayah  Papua sekurangnya mencapai 70 persen,” katanya usai rapat koordinasi dengan Mendagri di Jakarta, Senin (26/10).

Zudan mengatakan,  upaya kerja keras  Dukcapil ini tidak akan sia-sia. “Bahkan Mendagri Tito Karnavian akan memberikan apresiasi yang tinggi dengan menyediakan reward berupa 20 Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaiknya,” jelasnya.

Diketahui selama Oktober 2020 terdapat cuti bersama yakni tanggal 28 dan 30 dengan tanggal 29 libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada November terdapat 9 hari libur akhir pekan Sabtu-Minggu. Sedangkan pada Desember terdapat lima hari cuti bersama pada tanggal 24, dan 28-31 Desember serta 25 Desember libur nasional Hari Raya Natal.

Continue Reading

Nasional

Dirjen Dukcapil: Sanksi Bagi Petugas yang Menghambat Pelayanan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi semakin penting lantaran selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pun selalu berkomitmen memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Adminduk. Semua persyaratan yang membikin ribet dipangkas habis.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, untuk memudahkan pelayanan, apabila ada petugas Dukcapil yang sengaja memperlambat layanan dokumen kependudukan bakal kena sanksi. Berdasarkan Pasal 92 UU No. 23 Tahun 2006 yang mengatur layanan Adminduk, sanksi yang diberikan yaitu berupa denda paling banyak Rp.10 juta.

“Sanksi terberat bagi institusi itu justru dari masyarakat,” ujar Zudan saat dialog Ngopi Bareng Prof. Zudan Episode ke-17 bertajuk “Pelanggaran Adminduk Apa Sanksinya” yang disiarkan secara live streaming melalui channel TV Desa dan channel Dukcapil KDN di Youtube, Selasa (27/10).

Baca juga: Dirjen Dukcapil Minta Jajarannya Gelar Program Sapa Masyarakat

Menanggapi kasus yang dialami Ny. Yaidah, warga Keluharan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsanti, Surabaya, Zudan mengaku kecewa lantaran kesalahpahaman. Akibatnya, perempuan itu sampai harus berangkat ke kantor Kemendagri di Jakarta untuk mengurus akta kematian anaknya untuk tujuan klaim asuransi. Padahal, di kantor kelurahan setempat semestinya urusan Yaidah bisa diselesaikan.

“Saya berduka karena ada masyarakat yang dipingpong dan misinformasi sehingga si ibu mengurus hingga Jakarta. Terkesan birokrasi buruk sekali. Dukcapil sedang dihukum masyarakat. Gara-gara satu kasus saja, 514 Dinas Dukcapil Kab/Kota terkena dampaknya,” ucapnya.

Zudan menegaskan, kasus Ny. Yaidah sudah selesai pada 23 September 2020. “Beritanya baru sekarang. Hal seperti ini berawal dari mis informasi dan handling yang tidak tepat,” katanya.

Untuk itu, lanjut Zudan, Dukcapil harus selalu berbenah. “Mengurus akta kematian cukup di kelurahan. Bila tidak selesai, pihak kelurahan mesti proaktif. Jangan dibiarkan masyarakat bergerak sendiri. Dukcapil yang harus mampu memberikan solusi,”tegasnya.

Sementara kepada masyarakat, Zudan menyarankan, agar bertanya atau berkonsultasi dulu lewat layanan Whatsapp atau konsultasikan langsung ke Dinas Dukcapil terdekat.

Sebagai penanggung jawab akhir layanan Adminduk, Zudan langsung mengambil alih tanggung jawab dan tidak menyalahkan siapa pun.

“Fenomena yang tidak boleh terjadi lagi. Petugas Dukcapil dari atas sampai bawah harus aware dan care. Para Kadis Dukcapil yang lebih tinggi saya minta turun sampai ke level terendah,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC