Connect with us

Politik

Bobby Nasution Rekrut Eks Napi Korupsi, Demokrat: Omongannya Tak Bermakna

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Partai Demokrat mencibir bakal calon Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang merekrut mantan narapidana korupsi, Abdillah, ke dalam tim pemenangan. Demokrat mempertanyakan konsistensi Bobby soal pemberantasan korupsi.

“Dengan masuknya Pak Abdillah ini mau tidak mau kalimat-kalimat Bobby yang selama ini selalu nyinggung soal bersih-bersih di Kota Medan telah kehilangan tenaganya. Tak bermakna lagi,” kata Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon, Senin (21/09) malam.

Baca juga: PDIP Resmi Usung 75 Paslon di Pilkada, ada Bobby Nasution

Jansen, yang juga Dewan Penasihat Tim Pemenangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, menilai selama ini Bobby kerap menyinggung Pemko Medan yang gagal dalam pembangunan karena korupsi. Namun, menurut Jansen, Bobby malah merekrut mantan Wali Kota Medan Abdillah yang pernah terjerat kasus korupsi.

“Karena mereka yang menuding Pemko Medan berpuluh tahun terakhir gagal dalam segala hal infrastruktur, jalan berlubang, birokrasi termasuk korupsi. Buktinya Pak Abdillah, Wali Kota 2 periode yang tersandung korupsi mereka berdayakan sebagai tim sukses,” ucapnya.

Dia menilai perekrutan Abdillah menjadi bukti bahwa Bobby tak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Meski demikian, dia mengatakan masuknya Abdillah merupakan urusan kubu Bobby-Aulia.

Jansen mengaku yakin warga Medan bisa menilai konsistensi antara ucapan dan tindakan Bobby soal pemberantasan korupsi. Dia menyebut tim Akhyar-Salman berfokus menyebarkan gagasan perbaikan di Medan.

“Inilah bukti nyata mereka tidak konsisten. Tapi sekali lagi biarlah itu jadi urusan tim mereka ya dan biarkan masyarakat di Kota Medan yang menilai mana yang konsisten dengan narasi dan gagasannya di ruang publik. Kami AMAN walau kecil, hanya dengan dukungan 2 partai saja, akan terus jalan dengan gagasan membawa Medan jadi lebih baik dan utamanya semoga bisa terus konsisten antara perkataan dan perbuatan,” ujar Jansen.

Sebelumnya, eks Wali Kota Medan, Abdillah, masuk ke struktur tim pemenangan Bobby Nasution-Aulia Rachman di Pilkada Medan. Abdillah merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Abdillah masuk sebagai salah satu Dewan Pembina. Di tergabung dalam satu tim bersama Sandiaga Uno, Maruarar Sirait, Sukur Nababan, hingga Sofyan Tan.

“Pak Abdillah adalah tokoh di Kota Medan dan sudah pernah menjadi Wali Kota di Kota Medan dan tidak bisa kita pungkiri bahwa di masa pemerintahan beliau banyak terjadi kemajuan dan perkembangan di Kota Medan,” kata Jubir Timses Bobby-Aulia, Meryl Saragih, Senin (21/09).

Jubir Timses Bobby-Aulia lainnya, Sugiat Santoso, menilai tak ada masalah terkait bergabungnya Abdillah di Timses Bobby-Aulia. Dia mengatakan masuknya nama Abdillah telah diperhitungkan secara matang.

“Nggak lah, kalau hadirnya Bang Abdillah itu yang pertama dia pernah menjabat sebagai Wali Kota medan, banyaklah pembangunannya merata di Kota Medan. Kedua, jaringan Abdillah sangat luas. Sekaligus tempat bertanya Bobby-Aulia di pilkada nanti untuk membangun Kota Medan,” tuturnya.

Abdillah merupakan Wali Kota Medan dua periode, yaitu 2000-2005 dan 2005-2010. Namun jabatan di periode kedua Abdillah tidak genap dijalaninya karena urusan hukum pada 2008. Dia terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK, yaitu kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD. Saat itu, Abdillah dijerat KPK bersama-sama dengan wakilnya yang bernama Ramli.

Abdillah kemudian divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah wajib membayar uang pengganti Rp 17,8 miliar. Hukuman Abdillah dipangkas di tingkat banding hingga dikuatkan pada tingkat kasasi menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah uang pengganti Rp 12,1 miliar. Abdillah telah bebas pada 2010.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Projo: Kinerja Kabinet Kurang Greget

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Ormas Projo memandang kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak maksimal di tengah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

Sekretaris Jenderal Projo Handoko menyampaikam, masalah itu harus ditangani dengan kerja ekstra keras. Pun dengan kecepatan dan akurasi tinggi dari kabinet Indonesia Maju.

“Projo melihat kinerja Kabinet tidak maksimal, kurang greget,” katanya, Selasa (20/10).

Menurutnya, setahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dihadapkan pada ujian berat. Kondisi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang bagi Kabinet untuk menunjukkan militansi dengan gebrakan yang extraordinary untuk mengatasi keadaan.

Terlebih, hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.

Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaanya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Projo menilai kerja-kerja extraordinary jajaran kabinet seperti harapan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya dilakukan.

“Presiden belum merevisi penilaiannya bahwa kinerja sejumlah menteri pada masa pandemi ini tidak extraordinary,” kata Handoko.

Handoko menilai, masyarakat sangat berharap para menteri pembantu Presiden Joko Widodo menunjukkan kerja profesional dengan komitmen penuh menjalankan program pemerintah.

Dalam kondisi seperti sekarang ini kerja keras saja pun tidak cukup. Kabinet harus solid dan tak terpecah karena kepentingan jangka pendek.

Capaian pemerintah harus didengungkan sampai dipahami oleh seluruh masyarakat dengan cara sosialisasi terus-menerus oleh para menteri.

Untuk itu para menteri diminta fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat supaya segera bebas dari kungkungan pandemi Covid-19 dan bangkit dari resesi.

“Jangan ada kepentingan selain kepentingan seluruh bangsa dan rakyat. Jangan khianati kepercayaan Rakyat kepada Jokowi ” ujarnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

PDIP dan Golkar Tolak Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal usulan MUI ihwal perubahan masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan durasi 7-8 tahun. Basarah menilai ketentuan masa jabatan presiden 2 periode dengan durasi 5 tahun sudah ideal.

“MPR tidak ada agenda atau pembahasan mengenai masa jabatan presiden karena ketentuan yang ada sekarang yakni satu periode 5 tahun dan maksimal 2 periode atau 10 tahun sudah dinilai cukup ideal,” kata Basarah kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Basarah mengatakan tidak ada pembahasan masa jabatan presiden di MPR RI. Basarah justru menekankan pentingnya keberadaan Haluan Pembangunan Nasional guna menjadi pedoman bagi Presiden dalam menjabarkan program pembangunan nasionalnya.

“Dalam pandangan MPR yang terpenting saat ini adalah hadirnya sebuah konsepsi tentang pedoman Haluan Pembangunan Nasional atau semacam GBHN yang ditetapkan oleh MPR yang mana Haluan Pembangunan Nasional tersebut wajib dijadikan pedoman oleh presiden dalam menjabarkan program-program pembangunan nasionalnya,” jelas Basarah.

Menurut Basarah, kehadiran Haluan Pembangunan Nasional dapat dibuat dengan melakukan perubahan UUD 1945. Khususnya, terkait pasal yang menyangkut wewenang MPR.

“Hadirnya Haluan Pembangunan Nasional yang menjadi haluan negara tersebut dapat dilakukan dengan cara perubahan terbatas UUD NRI 1945 khususnya tentang pasal wewenang MPR agar dapat menetapkan kembali GBHN,” tuturnya.

Senada dengan Basarah, Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin tidak setuju dengan usulan MUI soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan untuk satu periode saja. Zulfikar menilai tidak tepat untuk kembali membicarakan hal fundamental yang sudah diatur dalam UUD 1945.

“Tidak setuju. Bagi saya, saat ini, tidak tepat membicarakan hal-hal fundamental yang sudah diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945,” kata Zulfikar pada Selasa (20/10/2020).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan aturan terkait masa jabatan presiden yang berlaku saat ini sudah tegas dan pasti. Zulfikar menilai kontrol dari parlemen dan kritik publik juga tetap perlu berjalan untuk menjaga kekuasaan presiden dan wakil presiden.

“Sudah tegas dan pasti. Sementara, untuk menjaga kekuasaan presiden/wakil presiden bekerja dengan baik dan benar, kontrol parlemen dan kritik publik harus terus berlangsung,” tuturnya.

Diketahui, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin, Senin (19/10).

IG

Continue Reading

Politik

Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menyambut baik usulan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun. NasDem mengatakan usulan itu perlu dikaji secara mendalam untuk mengevaluasi sistem kenegaraan.

“Tentu mengapresiasi wacana yang dilempar MUI, NasDem siap untuk kemudian menjadi teman diskusi, kawan diskusi untuk kemudian kita melakukan kajian yang lebih mendalam karena harus proyektif. Tentu hal-hal seperti ini apa yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi lembaga organisasi kemasyarakatan perlu kita tangkap masukan itu lalu kemudian kita kaji secara mendalam,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya kepada wartawan, Senin (19/10).

Baca juga: MUI Tak Lagi Monopoli Sertifikasi Halal

Willy mengatakan usulan jabatan presiden selama 7-8 tahun dan hanya satu kali periode itu harus dipertimbangkan dengan efektivitas pemerintahan. Serta dinilai dari sisi sosial dan ekonomi.

“Saya melihat tentu berbasiskan pada evaluasi sistem kenegaraan kita sejauh ini. Jadi pertimbangannya kita lihat efektivitas pemerintahan, political cost, sosial cost, lalu kemudian kita liat pembangunan ke depan mana yang lebih efektif,” tuturnya.

Ketua DPP NasDem itu mengatakan adalah hal yang wajar jika MUI memberikan masukan di bidang politik. Willy menilai pandangan MUI itu patut dihormati.

“Nggak apa-apa, siapa aja bebas memberikan pendapat, nggak perlu kita batasi seperti itu. Nggak perlu alergi melihat tawaran seperti itu. Tentu kita bersyukur kalau MUI juga berfikiran untuk kemudian bagaimana sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan kita,” sebut Willy.

Willy mengatakan usulan MUI adalah sebuah ide yang bagus. Namun demikian, perlu proses yang lebih matang.

“Ide ini bagus sekali, tapi proses juga harus kita lakukan secara lebih matang. Apa kemudian yang menjadi keputusan kemudian itu diambil secara bersama-sama tidak hanya oleh political society tapi juga civil society, itu akan mematangkan demokrasi kita,” katanya.

“NasDem siap jadi partner diskusi untuk kemudian mematangkan demokrasi, memajukan demokrasi. Konteksnya di sana, apa konklusinya ayo bersama-sama artinya ada kesadaran lebih maju dari MUI dan lain-lain untuk kemudian kita juga sama-sama melakukan evaluasi sistem pemilu dan sistem pemerintahan kita,” sambungnya.

Komisi Fatwa MUI sebelumnya mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC